10/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 10/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Saleh, S.H., M.H. Pekerjaan : Peneliti PSHK Alamat : Jalan Purwomartani, Dayakan, RT 003 RW 002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Nur Rizqi Khafifah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Munjul Permai Blok B 14/47, RT 04 RW 004, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2021 memberi kuasa kepada Harseto Setyadi Rajah, S.H., Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H., Dio Tata Gama Safe’i, S.H., Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Eliadi Hulu, S.H., Taufiqurrahman, S.H., Rahmadina Bela Mahmuda, S.H., Aprillia Wahyuningsih, S.H., Elfian Fauzy, S.H., dan Melani Aulia, S.H., kesemuanya 2 adalah advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 12 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 10/PUU-XX/2022 pada 17 Januari 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- 3 Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), penting kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan keberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut: 5.1. Pada Tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020, dengan Amar Putusan, sebagai berikut: 4 No. AMAR PUTUSAN 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan 5 perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal- pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 5.2. Dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi yang baik, haruslah membaca Amar Putusan disertai dengan Pertimbangan Hukumnya secara sistematis dan komprehensif. 5.3. Apabila kita memaknai Amar Putusan sebagaimana pada angka 7 di atas, perlu melihat pertimbangan Hukum pada paragraph [3.20.5], halaman 414, yang menyatakan: “Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan 6 mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut”; 5.4. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam angka 9 di atas, telah menjelaskan terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam bagian Amar Putusannya. Dimana terdapat penekanan dalam frasa “untuk menghindari dampak yang lebih besar” selama 2 (dua) Tahun, Mahkamah memberikan perintah kepada Pelaksana Undang-Undang in casu Pemerintah, yakni: 1) Pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu; termasuk 2) Tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan baru; 3) Tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020. 5.5. Artinya dalam memaknai keberlakuan UU 11/2020, sebagaimana dalam 3 (tiga) perintah dalam pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diatas, haruslah dimaknai: 1) Seluruh PERATURAN PELAKSANA sebagai pelaksanaan UU 11/2020, yang bersifat strategis dan berdampak luas agar DITANGGUHKAN terlebih dahulu. 2) Tidak dibenarkannya MEMBENTUK Peraturan Pelaksana Baru. 3) Tidak dibenarkan pula melakukan PENGAMBILAN KEBIJAKAN STRATEGIS yang dapat berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam UU 11/2020. 5.6. Kebijakan strategis yang dimaksud oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 11/2020, meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. Kawasan ekonom; 7 h. investasi Pemerinta Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. 5.7. Perintah Mahamah Konstitusi tersebut tentunya bertujuan untuk menghindari dampak yang lebih besar pasca Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dimana Mahkamah telah menyadari telah muncul dampak yang besar saat Mahkamah Konstitusi memutus UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional). 5.8. Maka berdasarkan uraian di atas, seharusnya keberlakuan UU 11/2020 tidak lagi memiliki daya laku dan daya ikat sampai diperbaiki prosedur formilnya, mengingat pelanggaran terhadap prosedur formil yang sangat berat. Artinya terhadap pemaknaan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 poin 4 yang menyatakan bahwa UU 11/2020 masih berlaku sepatutnya dimaknai secara eksistensi masih tetap eksis namun bersifat Inkonstitusional sampai Pembentuk Undang-Undang memperbaiki Prosedur Pembentukannya dalam tenggang waktu 2 tahun sejak Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 5.9. Keberlakuan materi muatan UU 11/2020 yang sudah tidak memiliki daya ikat juga diperkuat dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 103/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.22] dan Paragraf [3.23], yang menyatakan” [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek; 8 [3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 5.10. Berdasarkan Pertimbangan hukum angka 5.9 diatas, Mahkamah telah mengatakan bahwa permohonan materil a quo harus dinyatakan kehilangan objek. Artinya materi muatan UU 11/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena apabila UU 11/2020 masih memiliki kekuatan hukum mengikat seharusnya, terhadap pengujian materiil tetap dapat dilanjutkan pemeriksaan materi muatannya in casu tidak kehilangan Objek. 5.11. Keberlakuan materi muatan UU 11/2020 semakin diperkuat oleh Putusan Nomor 64/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Materiil UU 11/2020, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraf [3.11], hal.105-106, Mahkamah Konstitusi mengatakan: [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. 9 5.12. Namun ternyata, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana telah diuraikan para Pemohon diatas dimaknai berbeda oleh Pemerintah. 5.13. Apabila kita melihat penjelasan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam diskusi di Kompas TV tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Materi Muatan UU 11/2020 tetap berlaku sampai pembentuk undang-undang, namun melarang pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis termasuk pembuatan aturan-aturan pelaksana baru yang bersifat strategis dan berdampak luas. (sumber: Youtube Kompas TV, Judul: Mahkamah Konstitusi Perintahkan Pemerintah dan DPR Revisi UU Cipta Kerja, link: https://youtu.be/GUUoZJvJgSU). 5.14. Demikian juga Pernyataan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan di Istana Negara, tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya mengatakan: “Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sebelumnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”. (sumber: Youtube Sekretariat Presiden, Judul: Keterangan Pers Presiden RI terkait UU Cipta Kerja, Istana Merdeka 29 November 2021, link: https://youtu.be/yQBApvSs6Pg). 5.15. Artinya, apabila kita mengacu pada penjelasan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi dan Pernyataan Presiden Republik Indonesia, dimana materi muatan UU 11/2020 masih berlaku dan dapat dilaksanakan, maka seharusnya dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat hak konstitusional Warga Negara in casu para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan UU 11/2020. 5.16. Akan menjadi sangat penting bagi Mahakmah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus serta menjawab keberlakuan materi muatan UU 11/2020 dengan menyatakan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU 11/2020 yang telah diputus dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. 10 5.17. Akan menjadi pertanyaan, Apabila terhadap materi muatan yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Warga Negara in casu Pemohon, namun tidak dapat diuji konstitusionalitasnya, bukankah itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanat Konstitusi? Terkhusus amanat UUD 1945 kepada Mahkamaah Konstitusi yang memiliki peran sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights, The Protector of Human Rights? 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal- pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian atas keberlakuan UU 11/2020 di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 11 a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut: 12 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 5. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3 – KTP), yang berprofesi sebagai advokat pada organisasi Kongres Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilkikan Kartu Keanggotaan Advokat (Bukti P.4 – KTA KAI) yang disumpah pada Pengadilan Tinggi Wilayah Jawa Barat yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah (Bukti P.5 – BAS); 6. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia [Bukti P.6 – KTP] dan bekerja sebagai Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII [Bukti P.7 – Surat Keterangan]; 7. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.8 – KTP), sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kepemilikian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (Bukti P.9 - KTM) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-2022. (Bukti P.10 – SK Pengangkatan dan SK Kepengurusan); 8. Bahwa sebagai Warga Negara para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021; 13 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 9. Bahwa untuk memenuhi syarat untuk dapat menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, para Pemohon harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021; 10. Bahwa Pemohon I sebagai Advokat telah menerima Kuasa dari Klien (Bukti P.11 – Surat Kuasa) untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonkan menerbitkan keputusan TUN dengan tanda terima surat No. 0020, tanggal 1 Februari 2021 (Bukti P.12 – Tanda Terima). Namun oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tidak dibalas melewati tenggat waktu 10 hari berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yang kemudian diubah menjadi tenggat waktu 5 hari dalam Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020; 11. Bahwa Pemohon I kemudian mendapatkan Kuasa kembali dari Klien (Bukti P.13 – Surat Kuasa) untuk mengajukan upaya Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Namun setelah Pemohon I mempelajari Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang merubah ketentuan Pasal 53 UU 30/2014, dengan penalaran yang wajar, Pemohon I menilai bahwa PTUN tidak dapat lagi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Fiktif Positif, karena ketentuan norma a quo telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam menangani permohonan Fiktif Positif; 12. Bahwa padahal ketentuan a quo menyatakan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum; 13. Bahwa Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU 30/2014 sebelum diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, menyatakan: ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau 14 melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 14. Bahwa ketentuan norma Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU 30/2014 tersebut, kemudian diubah menjadi menjadi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 53 ayat (4) sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, yang menyatakan: Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. 15. Bahwa dalam ketentuan norma a quo tidak mengatur kemana permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut, karena dalam ketentuan a quo menghilangkan Pengadilan sebagai pihak yang memutuskan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum; 16. Bahwa terhadap penghapusan kewenangan Pengadilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan Putusan atas permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum; 17. Bahwa atas dasar inilah sehingga Pemohon I tidak dapat menempuh upaya untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonkan diterbitkannya keputusan TUN pada tanggal 1 Februari 2021 yang oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM karena tidak dibalas dan telah melewati tenggat waktu 10 hari menurut Pasal 53 UU 30/2014 ataupun tenggat waktu 5 Hari menurut Perubahan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020; 18. Bahwa dengan tidak terdapatnya ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan pengadilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, maka Pemohon I menjadi tidak bisa menempuh upaya Fiktif 15 Positif untuk membela Kepentingan Klien. Sehingga dalam hal ini Pemohon I tidak bisa menjalankan tugas dan amanat yang telah diberikan oleh Klien untuk bisa mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon I, maka dalam penalaran yang wajar Pemohon I tidak akan mengalami kerugian dikemudian hari; 19. Bahwa Pemohon II memiliki concern pada penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui penelitian dan advokasi; 20. Bahwa oleh karena gerak langkah setiap peneliti didasari oleh nilai-nilai luhur kehidupan, maka setiap insan peneliti akan selalu melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian serta dapat berperan secara aktif sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan untuk dapat beriskap aktif termasuk melalui upaya hukum di lembaga Peradilan menguji suatu undang-undang; 21. Bahwa Pemohon II juga aktif menjadi tim penyusun Peraturan-peraturan daerah di berbagai Pemerintah Daerah di berbagai Wilayah di Indonesia (Bukti P.14 – CV Pemohon II), dengan adanya ketidakpastian terhadap keberlakuan UU 11/2020, membuat Pemohon II menjadi kesulitan untuk menjelaskan kepada tim di Pemerintah Daerah saat akan merumuskan peraturan-peraturan daerah yang instruksikan oleh Menteri Dalam Negeri; 22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara pembayar pajak serta concern dan memiliki rekam jejak yang menunjukan kesungguhan terhadap isu-isu pada penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme UUD NRI 1945; 23. Bahwa Pemohon II selain memiliki hak konstitusional, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri Pemohon II dalam memperjuangkan hak Pemohon II secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 16 24. Bahwa Pemohon II mengajukan permohonan a quo sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Dharma dalam pendidikan Tinggi (PSHK FH UII sebagai Pusat Studi yang ada di wilayah Perguruan Tinggi) meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) dakwah islamiyah; 25. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tentunya Pemohon II kerap berhubungan dengan urusan administrasi pemerintahan, dan dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti untuk melakukan upaya Fiktif Positif. Artinya dengan adanya ketidakpastian terhadap upaya Fiktif Positif sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo, maka dapat merugikan hak konstitusional Pemohon II dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya saat melaksanakan penelitian dan advokasi dalam lingkup urusan administrasi pemerintahan; 26. Bahwa maka dengan dihapusnya kewenangan Pengadilan in casu PTUN dalam ketentuan norma a quo, menyebabkan Pemohon III akan mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat menempuh upaya Fiktif Positif; 27. Bahwa Pemohon III adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan sedang menjabat sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021- 2022; 28. Bahwa sebagai mahasiswa dan ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Pemohon III memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi yang dalam penalaran yang wajar akan dilakukan terutama pada lingkup urusan administrasi pemerintahan; 29. Bahwa artinya dalam penalaran yang wajar Pemohon III akan menempuh upaya Fiktif Positif dalam melaksanakan tugas nya sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021- 2022. Maka dengan dihapusnya kewenangan Pengadilan in casu PTUN dalam ketentuan norma a quo, menyebabkan Pemohon III akan mengalami kerugian konstitusional; 17 30. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon I dan bersifat Potensial dalam penalaran yang wajar akan dialami oleh Pemohon II dan Pemohon III, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam PMK Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007; III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni: Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, yang menyatakan: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.” Sepanjang tidak dimaknai: “Melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan” Bertentangan UUD 1945, sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 18 Sehingga bunyi Ketentuan Norma Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang mengubah Ketentuan Norma Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014, selengkapnya sebagai berikut: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.” Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum masuk pada Alasan Permohonan (Posita) penting bagi para Pemohon sebelumnya menjelaskan terkait keberlakuan UU 11/2020 sebagaiaman telah dijelaskan Sebagian pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas; 2. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021 telah menyatakan bahwa Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai diperbaiki prosedur pembentukannya dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun; 3. Bahwa selama masa tenggang 2 Tahun, dalam Amar Putusan 91/PUU- XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi juga Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020; 4. Bahwa namun prakteknya Pemerintah malah semakin banyak melakukan tindakan/kebijakan serta mengeluarkan Peraturan Pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020, beberapa Peraturan Pelaksana Baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah misalnya, pada tanggal 27 Desember 2021, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Tidak hanya Presiden, bahkan Pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU 11/2020, dimana pada dictum Kesatu, huruf b, menyatakan: Gubernur dan Bupati/Walikota: b. segera melakukan 19 perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut UU 11/2020 berserta peraturan pelaksananya yang telah diundangkan/ditetapkan; 5. Bahwa adanya tindakan Pemerintah menerbitkan peraturan baru, bahkan mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah baik pada tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota sejatinya adalah bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi, karena Membangkang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan Membangkang terhadap Konstitusi. Hal ini tentunya juga masuk dalam perbuatan melanggar hukum dimana kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang; 6. Bahwa artinya, ada ketidakpastian hukum dalam memaknai keberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021 yang dalam Praktiknya Pemerintah tetap melaksanakan ketentuan norma yang diatur dalam UU 11/2020 dengan tetap menerbitkan berbagaimacam peraturan pelaksana bahkan menginstruksikan agar Pemerintah Daerah juga menerbitkan Peraturan-Peraturan Daerah untuk melaksanakan Peraturan Pelaksana dari UU 11/2020; 7. Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 64/PUU-XIX/2021 dalam Paragraf [3.11] hal. 106, telah menyatakan: “… secara formil secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang”; 8. Bahwa artinya, apabila Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan pendapatnya dimana terhadap materi muatan cipta kerja tidak dapat dilakukan pengujian karena menurut Mahkamah Konstitusi permohonan 20 para pemohon Prematur, sementara Pelaksanaan UU 11/2020 terus berjalan dan berlangsung dan terdapat materi muatan yang menimbulkan kekosongan hukum seperti permohonan a quo para Pemohon, dan menimbulkan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, terhadap kondisi demikian, tentunya sangat berbahaya bagi penegakan Konstitusi di Negara yang mendaulat dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas Hukum; 9. Bahwa artinya, terhadap perkara a quo akan lebih memberikan kepastian hukum apabila UU 11/2020 secara tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga terhadap adanya kekosongan hukum terhadap ketentuan norma a quo dapat langsung kembali ke ketentuan Pasal 54 UU 30/2014 sebelum diubah dengan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, atau apabila Mahkamah tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum atas ketentuan norma a quo; 10. Bahwa terhadap uraian adanya pertentangan ketentuan norma a quo dengan UUD 1945, adalah sebagai berikut: 11. Bahwa UU 11/2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan- ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20214 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU 30/2014), salah satunya merubah Pasal 53 UU 30/2014. Perubahan tersebut termuat dalam Pasal 175 UU 11/2020; 12. Bahwa Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dimana jika Ketentuan peraturan perundang- undangan tidak mengatur batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan 21 Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Vide Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 30/2014); 13. Bahwa selanjutnya, Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 mengatur tentang Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud, dan Pengadilan Wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. Upaya ini secara umum disebut Upaya Fiktif Positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); 14. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut mekanisme upaya Fiktif Positif di PTUN, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Perma 8/2017); 15. Bahwa perubahan Pasal 53 UU 30/2014 yang termuat dalam Pasal 175 UU 11/2020, telah menghapus kewenangan Pengadilan in casu PTUN untuk memberikan Putusan, yakni menetapkan Penerimaan Permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum, guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan; 16. Bahwa diterbitkannya UU 11/2020 telah merubah 79 Undang-Undang dari 12 Cluster, salah satunya adalah Ketentuan Norma a quo. Sebagaimana kita ketahui bersama, pembentukan UU 11/2020 yang bermasalah, “Ugal- Ugalan” secara formil, juga memiliki persoalan secara materiil, mulai dari banyaknya salah ketik, salah rujuk, bahkan ada ketentuan yang tidak lengkap, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pemberlakuannya; 22 17. Bahwa perubahan ketentuan Norma a quo, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Pasal 53 UU 30/2014 sebelum Perubahan Pasal 53 UU 30/2014 Sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau 23 permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. 18. Bahwa dengan demikian terhadap perubahan Pasal 53 UU 30/104 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, terdapat beberapa perubahan substansi pokok yakni: 1) Terdapat Perubahan waktu dari “Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” menjadi “Paling lama 5 (lima) hari kerja”; 2) Terdapat penambahan obyek permohonan yang diproses melalui sistem elektronik; 3) Terdapat penambahan pihak yang diberikan kewenangan untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas permohonan yang diproses melalui sistem elektronik, yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden 4) Penghapusan kewenangan Pengadilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas Permohonan yang diajukan tidak melalui sistem elektronik. 24 19. Bahwa perubahan atas Ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 dilandasi atas keinginan pembentuk Undang-Undang untuk memasukan sistem elektronik dalam mengajukan permohonan ke Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terkait dengan sistem perizinan demi terwujudnya efisiensi perizinan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan norma Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sebagaimana perubahan dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang menyatakan: “Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang” 20. Bahwa terhadap tindak lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden (vide Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020); 21. Bahwa perlu diingat dalam urusan administrasi pemerintahan, bentuk permohonan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak hanya pada urusan Perizinan yang menggunakan sistem elektronik, namun masih banyak permohonan-permohonan dalam urusan administrasi pemerintahan diluar dari urusan perizinan yang menggunakan mekansisme konvensional; 22. Bahwa hal tersebut dapat kita lihat dalam pengaturan pada ketentuan Norma Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, menyatakan: Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan 23. Bahwa lebih lanjut dalam Perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, menyatakan: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau 25 melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.” 24. Bahwa artinya bahwa perubahan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, masih memberikan ruang bagi warga masyarkaat untuk mengajukan permohonan dalam urusan administrasi pemerintahan secara konvensional (permohonan tertulis / surat non-elektronik) yang apabila tidak dibalas oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan selama 5 hari maka terdapat upaya Fiktif Positif yang dapat ditempuh sebagaimana diatur; 25. Bahwa namun yang menjadi persoalan adalah terdapat kekosongan hukum yang diakibatkan ketentuan norma a quo menghilangkan peran Pengadilan in casu PTUN untuk memutus penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum; 26. Bahwa kekosongan hukum tentang siapa dan bagaimana siapa dan bagaimana serta kemana proses untuk mendapatkan putusan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum dibuktikan dengan putusan PTUN yang pada pokoknya memutus tidak menerima permohonan pemohon karena PTUN sudah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif Positif. Terhadap beberapa Putusan PTUN dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No PTUN Putusan PERTIMBANGAN HUKUM 1. PTUN Palu 15/P/FP/2021/ PTUN.PL (Permohonan Pemohon Tidak Diterima) Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 26 2020 tentang Cipta Kerja, tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus megenai permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Bahwa ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIpta Kerja menyatakan, bahwa: “semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini…”, sehingga dengan demikian Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tidak dimungkinankan untuk diterapkan oleh karena perubahan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menentukan bahwa satu-satunya tindakan prosesual yang dapat dilakukan terhadap Permohonan untuk diterapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah 27 dianggap dikabulkan secara hukum, yaitu adalah dengan segera ditetapkan atau dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum pasca diundangkan dan berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2. PTUN Semarang 2/P/FP/2021/ PTUN.SMG (Permohonan Pemohon Tidak Diterima) Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pelaksanaan dari Undang- Undang yang telah diubah, dalam hal ini Pasal 53 yang berkaitan dengan fiktif positif secara khusus yang ditentukan memang tidak ada, namun Mahkamah Agung telah menetapkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 sebagai pedoman beracara untuk penyelesaian perkara fiktif positif sehingga PERMA tersebut patut dipandang sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 53 UUAP yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja tersebut, 28 sehingga oleh karena UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara fiktif positif, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 juga perlu disesuaikan. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja patut dipahami bahwa pembentuk Undang- Undang, menghendaki atau mendesain bahwa penyelesaian terhadap persoalan fiktif positif tersebut tidak lagi melalui proses peradilan, namun cukup diselesaikan secara administratif dengan cara/bentuk yang ditentukan melalui Peraturan Presiden. Oleh karena itu, sekalipun masih terdapat warga masyarakat yang berkehendak mengajukan perkara fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak serta merta menjadikan kewenangan Pengadilan menjadi tetap ada, dengan alasan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang- Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun demikian sebatas tata cara penanganan pendaftaran perkara fiktif positif yang tetap diajukan oleh warga masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sampai saat ini tetap berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017, hal tersebut sesuai 29 pula dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah diundangkannya UU Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara fiktif positif sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam Register Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SMG 3. PTUN Jakarta 6/P/FP/2021/ PTUN.JKT. (Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima) Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan haruslah ada dasar atau sumbernya yang diberikan oleh suatu ketentuan peraturan perundang- undangan, hal ini sejalan dengan asas legalitas yakni tanpa ada dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan, maka Pengadilan tidak akan memiliki wewenang untuk 30 memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara maupun permohonan yang diajukan kepadanya Menimbang, bahwa dengan mencermati secara harfiah atau letterlijk ketentuan dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja dan penjelasannya, maka menurut Majelis Hakim tidak diperlukan tafsir lagi dalam memahami ketentuan tersebut karena secara tegas telah menghapus ketentuan ayat (4) dan (5) dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara juga tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan; Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati dan memahami keseluruhan dalam latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar, dan isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 31 2021, haruslah dimaknai sebagai petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tetap menerima dan meregister perkara (penanganan pendaftaran perkara) bilamana masyarakat pencari keadilan masih ada yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan tata cara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, bukan sebagai petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tetap memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 mana merujuk pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dan mengkaitkan hal itu pada latar belakang dan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja, dimana dalam rangka mendukung kebijakan strategis cipta kerja, 32 diantaranya diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan yakni dengan melakukan beberapa perubahan pada UU Administrasi Pemerintahan; Menimbang, bahwa dalam kaitannya perubahan pada UU Administrasi Pemerintahan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, pengaturan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan setidaknya pula Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dari semula 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang tentu bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan semakin responsif dalam bersikap untuk menetapkan atau tidak menetapkan dan/atau melakukan atau tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan untuk mendukung kebijakan strategis cipta kerja tersebut, 33 dan hal ini justru harus dimaknai sebagai perlindungan hukum bagi Pemohon untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya; Menimbang, bahwa dengan dihapusnya ayat (4) dan (5) dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, maka justru memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehingga baginya tidak perlu lagi berproses di Pengadilan; Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaannya bilamana terdapat perselisihan atau sengketa, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan tata cara penyelesaian hukum sesuai ketetentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan 34 Pemohon, oleh karenanya terhadap permasalahan hukum dalam pokok permohonan, tidak perlu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum lagi, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak diterima. 4. PTUN Palembang 2/P/FP/2021/ PTUN.PLG (Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti yang diuraikan di atas yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus da menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif in casu sengketa a quo. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan fikitif positif, maka terhadap permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima 35 27. Bahwa beberapa putusan dari beberapa PTUN Palu, PTUN Semarang, PTUN Jakarta, dan PTUN Palembang, menyatakan yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan ketentuan Paal 175 UU 11/2020 yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 UU 30/2013, khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka PTUN secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus da menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif; 28. Bahwa padahal apabila kita bedah konstruksi perubahan Pasal 53 UU 30/2014 yang diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, pada tabel berikut: Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 53 ayat (3) dan ayat (5) ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. ayat (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. ayat (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 36 dianggap dikabulkan secara hukum. (3) diatur dalam Peraturan Presiden. 29. Bahwa apabila kita lihat tabel diatas, terdapat 2 model Kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas suatu Permohonan, yakni: - Permohonan yang diajukan secara Manual / Konvensional dengan batas waktu 5 hari. (Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 yang termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020); - Permohonan yang diproses melalui Sistem Elektronik ((Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020). 30. Bahwa terhadap batas waktu kewajiban atas Permohonan yang diajukan secara elektronik, pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. Sementara terhadap Permohonan yang diajukan tidak melalui sistem elektronik dan tidak dibalas selama 5 hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, terdapat kekosongan hukum, karena dalam Ketentuan a quo tidak mengatur siapa yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan; 31. Bahwa berbeda dengan Permohonan yang diproses secara elektronik, terhadap batas waktu kewajiban atas Permohonan yang diproses melalui sistem elektronik tentunya secara otomatis langsung mendapatkan balasan secara elektronik apabila seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi dalam bentuk keluarnya produk hukum secara elektronik sebagaimana yang dimohonkan. Namun apabila peryaratan dalam sistem elektronik tidak terpenuhi, maka secara sistem elektronik akan menolak permohonan tersebut; 32. Bahwa adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ketentuan Norma a quo, tentunya tidak sejalan dengan jaminan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 37 UUD 1945 dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Berdasarkan seluruh uraian diatas penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi untuk: Pertama menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menjelaskan keberlakuan materi muatan UU 11/2020 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang hingga saat ini menimbulkan kegaduhan dalam memaknai Amar Putusan tersebut. Kedua, menilai konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang bertentangan dengan UUD 1945. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka dapat dipastikan ketentuan norma a quo yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon I secara langsung, dan Pemohon II, Pemohon III secara potensial dalam penalaran yang wajar akan dialami, akibat adanya kekosongan hukum untuk mendapatkan putusan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum. Hal ini telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang berbunyi: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang- 38 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan”. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.” 3. Atau, Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Pemohon I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 39 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon III; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan dan Surat Kepengurusan Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-2022 Pemohon III; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa kepada Pemohon I untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonkan menerbitkan keputusan TUN; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda terima pengajuan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonkan menerbitkan keputusan TUN yang diajukan oleh Pemohon I; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kuasa kepada Pemohon I untuk Mengajukan Upaya Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Curriculum Vitae Pemohon II. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 40 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya UU 11/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 41 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonannya menguji konstitusionalitas norma Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014); 2. Bahwa berkaitan dengan permohonan pada angka 1 di atas, yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 42 BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut: 1. ...; 6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 (1) ...; (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum; (5) ... 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada organisasi Kongres Advokat Indonesia [vide bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5]. Pemohon I telah menerima kuasa dari Klien [vide bukti P-11] untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohon menerbitkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tanda terima surat Nomor 0020, tanggal 1 Februari 2021 [vide bukti P-12]. Namun oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tidak dibalas, dengan alasan telah melewati tenggat waktu 10 hari berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yang kemudian diubah menjadi tenggat waktu 5 hari dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. Selanjutnya Pemohon I mendapatkan Kuasa kembali dari Klien [vide Bukti P-13] untuk mengajukan upaya Fiktif Positif ke PTUN. Namun, setelah Pemohon I mempelajari Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang mengubah 43 ketentuan Pasal 53 UU 30/2014, dengan penalaran yang wajar, Pemohon I menilai bahwa PTUN tidak dapat lagi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Fiktif Positif, karena ketentuan norma a quo telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam menangani permohonan Fiktif Positif. Norma a quo tidak mengatur ke mana permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut, karena dalam ketentuan a quo menghilangkan Pengadilan sebagai pihak yang memutuskan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Bahwa dengan tidak terdapatnya ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan pengadilan, in casu PTUN dalam ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, maka Pemohon I menjadi tidak dapat menempuh upaya Fiktif Positif untuk membela kepentingan Klien. Sehingga, dalam hal ini Pemohon I tidak dapat menjalankan tugas dan amanat yang telah diberikan oleh Klien untuk mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Artinya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon I, maka dalam penalaran yang wajar Pemohon I tidak akan mengalami kerugian di kemudian hari; 5. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia [vide bukti P-6 dan bukti P-7] yang berfokus pada penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui penelitian dan advokasi serta aktif menjadi tim penyusun peraturan-peraturan daerah di berbagai pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya ketidakpastian terhadap keberlakuan UU 11/2020 membuat Pemohon II kesulitan untuk menjelaskan kepada tim di pemerintah daerah saat akan merumuskan peraturan-peraturan daerah yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri; 6. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Badan Semi Otonom Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-2022 [vide bukti P-8, bukti 44 P-9, dan bukti-10] yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi terutama pada lingkup urusan administrasi pemerintahan, dalam penalaran yang wajar akan menempuh upaya Fiktif Positif. Pemohon III akan mengalami kerugian konstitusional dengan dihapusnya kewenangan pengadilan, in casu PTUN dalam ketentuan norma a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945. Namun demikian, berkenaan dengan anggapan kerugian konstitusional berkaitan dengan kedudukan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh para Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (pokok permohonan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, adanya tindakan Pemerintah menerbitkan peraturan baru, bahkan mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah baik pada tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota sejatinya adalah bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi, karena membangkang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan membangkang terhadap Konstitusi. Artinya, ada ketidakpastian hukum dalam memaknai keberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021 yang dalam praktiknya Pemerintah tetap melaksanakan ketentuan norma yang diatur dalam UU 11/2020 dengan tetap menerbitkan berbagai macam peraturan pelaksana 45 bahkan menginstruksikan agar Pemerintah Daerah juga menerbitkan peraturan- peraturan daerah untuk melaksanakan Peraturan Pelaksana dari UU 11/2020; 2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan pendapatnya dimana terhadap materi muatan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan pengujian karena menurut Mahkamah Konstitusi permohonan para Pemohon prematur, sementara pelaksanaan UU 11/2020 terus berjalan dan berlangsung dan terdapat materi muatan yang menimbulkan kekosongan hukum seperti permohonan a quo dan menimbulkan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, terhadap kondisi demikian, tentunya sangat berbahaya bagi penegakan konstitusi di negara yang mendaulat dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum; 3. Bahwa menurut para Pemohon, terhadap permohonan yang para Pemohon ajukan akan memberikan kepastian hukum apabila UU 11/2020 secara tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga norma a quo dapat langsung kembali ke ketentuan Pasal 53 UU 30/2014. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, atau apabila Mahkamah tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum atas ketentuan norma a quo; 4. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat perubahan substansi pokok Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yakni: a. Terdapat perubahan waktu dari “paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” menjadi “paling lama 5 (lima) hari kerja”; b. Terdapat penambahan obyek permohonan yang diproses melalui sistem elektronik; c. Terdapat penambahan pihak yang diberikan kewenangan untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas permohonan yang diproses melalui sistem elektronik, yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden; d. Penghapusan kewenangan pengadilan, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas Permohonan yang diajukan tidak melalui sistem elektronik. 46 5. Bahwa menurut para Pemohon, perubahan atas ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 dilandasi atas keinginan pembentuk Undang-Undang untuk memasukan sistem elektronik dalam mengajukan permohonan ke Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terkait dengan sistem perizinan demi terwujudnya efisiensi perizinan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Namun yang menjadi persoalan adalah terdapat kekosongan hukum yang diakibatkan ketentuan norma a quo menghilangkan peran pengadilan, in casu PTUN untuk memutus penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum. 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan”. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi, “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.” Atau, “menyatakan UU 11/2020 sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. 47 [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang amarnya menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 48 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, bertanggal 25 Januari 2022, Paragraf [3.11] yaitu, [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11], telah jelaslah bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan 49 formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya kewenangan pengadilan, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Sebab, UU 11/2020 masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstitusionalitasnya harus menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, andaipun Peraturan Presiden belum mengaturnya atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, dikarenakan kerugian hak konstitusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, maka sebelum Mahkamah berkesimpulan berkaitan dengan perkara a quo, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai berikut: Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya mengemukakan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (Pemohon I), sebagai Peneliti (Pemohon II), dan berstatus sebagai mahasiswa (Pemohon III) yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dan menganggap mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Berkenaan dengan argumentasi para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa Pemohon I dalam menerangkan kedudukan hukumnya telah menganggap dirinya mengalami kerugian aktual dengan berlakunya norma 50 yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan oleh para Pemohon, khususnya terhadap Pemohon I telah ternyata tidak terdapat surat kuasa yang bersifat khusus yang diberikan oleh prinsipal (klien) untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah hanya mendapatkan alat bukti surat kuasa khusus yang berasal dari prinsipal (klien) Pemohon I untuk dipergunakan mengajukan permohonan pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM [vide bukti P-11] serta surat kuasa khusus untuk mengajukan upaya Fiktif Positif pada pengadilan TUN [vide bukti P-13]. Dengan demikian, Pemohon I sebagai advokat yang tidak secara langsung mengalami kerugian konstitusional, tidak dapat serta merta menggunakan kerugian prinsipal (klien) sebagai kerugian konstitusionalitasnya, kecuali dengan surat kuasa khusus mewakili kepentingan prinsipalnya (kliennya) tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konsitusi. Bahwa advokat tidak dapat menggunakan alasan kerugian konstitusional prinsipal (klien) tersebut sebagai alasan kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana yang telah Mahkamah tegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya sebagai dasar untuk mempertimbangkan kedudukan hukum yang diajukan oleh advokat dengan didasarkan pada kasus tertentu yang telah dialami oleh prinsipalnya (kliennya). Sebab, subjek hukum yang mengalami kerugian kontitusional secara faktual sesungguhnya adalah prinsipal (klien), sedangkan advokat yang bersangkutan belum tentu mengalami kerugian spesifik maupun aktual dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya penting dikutip kembali pendirian Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu “Dalam menjalankan profesinya memberi jasa hukum, advokat ikut berperan penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab advokat adalah terkait dengan kepentingan klien atau masyarakat yang diwakilinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau dalam hal Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah dirugikan. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, 51 lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo [vide Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: Nomor 10/PUU-VIII/2010, Nomor 17/PUU-VIII/2010, Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 32/PUU-XIV/2016]. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Demikian pula halnya dengan Pemohon II dan Pemohon III, walaupun telah menguraikan perihal kerugian konstitusionalnya, namun oleh karena kerugian tersebut tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III, maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, telah ternyata pokok permohonan para Pemohon prematur. [3.14] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 52 [4.3] Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon prematur; [4.4] Pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita 53 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita