10/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 10/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M. Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120 Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak, M.M., M.Hum. Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120 Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120 Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai---------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden; Membaca kesimpulan para pihak. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 13.1/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor 10/PUU- XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. 2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan 3 Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang- Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang; 5. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, in casu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut. a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945; b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang; c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak 4 konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia 3. bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan Hakim Pengadilan Pajak (Bukti P-2) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. 4. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Menteri Keuangan sebagai pembina organisasi mempunyai wewenang untuk mengusulkan Ketua atau Wakil Ketua dari Hakim Pengadilan Pajak. Sedangkan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan kepada Hakim Pengadilan Pajak dan salah satu bentuk pembinaan Ketua Pengadilan Pajak adalah melalui penerbitkan Surat Edaran (Bukti P-5 dan P-6) yang berisi kebijakan Ketua Pengadilan Pajak yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Pajak. Kebijakan Ketua yang dituangkan dalam Surat Edaran tersebut sudah bersifat yudisial dan isinya sangat menguntungkan Menteri Keuangan (atasan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai ) yang pada dasarnya merupakan para pihak yang beracara di Pengadilan Pajak. Kewenangan pengusulan Ketua oleh Menteri Keuangan dan wewenang Ketua melakukan pembinaan kepada Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, secara spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial sangat mempengaruhi independensi dan kemerdekaan para Pemohon dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak yang hak konstitusionalnya dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 5. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur, “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini mempunyai implikasi tidak hanya hakim tetapi juga termasuk Ketua atau Wakil Ketua juga tidak 5 dibatasi periodesasinya. Ketua Pengadilan Pajak saat ini telah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun dan belum jelas kapan akan berakhir masa jabatannya. Tidak adanya periodesasi jabatan Ketua atau Wakil Ketua akan berakibat pada tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya merugikan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang secara konstitusi dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 6. Apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, yaitu jika: a. Pembinaan yang dilakukan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak b. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak c. Ditetapkan periodesasi/masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu untuk 1(satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. C. Alasan Permohonan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NKRI 1945 Ruang Lingkup Pasal yang Diuji Ketentuan Rumusan Pasal 5 ayat (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan Pasal 8 ayat (2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Bahwa ruang lingkup pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan adalah saling berhubungan, yaitu hanya terkait kewenangan 6 Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Dasar Konstitusi yang Digunakan Ketentuan Rumusan Pasal 24 Ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Eksistensi dan Struktur Organisasi Pengadilan Pajak 1. Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara eksplisit kedudukan Pengadilan Pajak dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dinyatakan secara jelas dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, secara tegas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dan pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pengadilan Pajak yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera, belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan 7 sebagai pembina organisasi sehingga Pengadilan belum memiliki Nomenklatur (sejak 2002 atau 18 tahun tahun yang lalu) yang berakibat antara lain: a. Pengadilan Pajak tidak memiliki anggaran sendiri karena tidak memiliki Satuan Kerja (Satker) untuk mengelola alokasi anggaran, b. Sebagai Pejabat Negara, Hakim Pengadilan Pajak belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga berpengaruh pada eksistensi dan hak-hak Hakim Pengadilan Pajak. c. Pengadilan Pajak belum mempunyai gedung sendiri (masih meminjam bagian belakang gedung BPKP di Jalan Hayam Wuruk No. 7 Jakarta Pusat). Hal ini sangat ironis, karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang menangani sengketa terbesar di Indonesia di mana dalam 1 (satu) tahun harus memeriksa dan memutus sengketa pajak kurang/lebih 10.000 sengketa dan hampir 80% Permohonan Peninjauan kembali yang ditangani Kamar TUN Mahkamah Agung berasal dari sengketa Pajak yang diputus Hakim Pengadilan Pajak. 3. bahwa maksud penulisan uraian di atas adalah untuk memenuhi nasihat Yang Mulia Hakim Konstitusi pada Sidang Pendahuluan tanggal 12 Februari 2020 dan untuk menggambarkan keadaan Pengadilan Pajak saat ini, sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah (Presiden dan Menteri Keuangan). Independensi dan Kemerdekaan Hakim Pengadilan Pajak 4. Keberadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki institusi ini. Kebutuhan akan posisi tersebut akan terlihat penting ketika badan peradilan bersinggungan dengan perilaku dan aktivitas aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya persinggungan antara badan peradilan dan lembaga pemerintahan akan menentukan sejauh mana kedudukan peradilan itu berada dan posisi kebebasannya. Jika badan bersikap dan bertindak adil dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukannya sebagai pelaksana 8 kekuasaan kehakiman akan menjadi terhormat dan terpuji. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atas usulan Menteri Keuangan tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. 5. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon terkait pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan dihubungkan dengan kemerdekaan dan kewibawaan hakim yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut: a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) secara atribusi Menteri Keuangan termasuk pihak tergugat di persidangan Pengadilan Pajak. Kewenangan atribusi Menteri Keuangan yang dapat digugat di Pengadilan Pajak antara lain: Pasal 10 ayat (4) UU No 11 Tahun 2016 Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak. Pasal 10 ayat (5) UU No 11 Tahun 2016 Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan. Pasal 10 ayat (6) UU No 11 Tahun 2016 Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat: a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan. Pasal 19 UU No 11 Tahun 2016 1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan. 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak. 9 b. Dalam rangka mengantisipasi adanya upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak terkait pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, Pimpinan Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE- 01/PP/2019 tentang Upaya Hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Bukti P-5), yang pada pokoknya mengatur bahwa Wajib Pajak tidak dapat langsung mengajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana diatur Pasal 19 UU Pengampunan Pajak dan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Wajib Pajak dapat menempuh Upaya Hukum dengan mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 UU KUP). Apabila masih tidak setuju dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak (Pasal 27 UU KUP). Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengajukan upaya keberatan karena tidak memenuhi syarat pengajuan keberatan, dapat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP untuk mengajukan pembatalan atau pengurangan terhadap SKP yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak dan apabila masih tidak setuju dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. c. Dalam kebijakan Pimpinan yang dituangkan dalam SE-07/PP/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan atas Surat Pengurangan Ketetapan Pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP (Bukti P-6), pada pokok mengatur bahwa Hakim Pengadilan Pajak tidak memproses gugatan yang berisi sengketa materi (perhitungan jumlah pajak yang terutang), dengan alasan sengketa materi seharusnya diajukan melalui prosedur keberatan dan banding. d. Konsekuensi dari pelaksanaan 2 (dua) kebijakan di atas, maka sengketa pajak atas penerbitan SKPKB terkait Pengampunan Pajak yang langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2016 dan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak akan diputus Hakim Pengadilan Pajak dengan amar putusan menolak karena tidak diajukan melalui jalur keberatan/banding. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, dapat dipastikan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan upaya keberatan/banding karena jangka waktu pengajuannya telah terlampaui. Jalur yang masih terbuka untuk melakukan upaya hukum 10 adalah melalui permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP atas penerbitan SKP yang tidak benar ke DJP dan upaya gugatan ke Pengadilan Pajak. Sengketa SKPKB terkait Pengampunan Pajak, jelas merupakan sengketa materi, akan tetapi berdasarkan SE-07/PP/2018 Hakim Pengadilan Pajak tidak diperkenankan untuk memeriksa materi terkait perhitungan jumlah pajak yang terutang. e. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa kebijakan Pimpinan Pengadilan Pajak sangat merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ruang terbuka bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Hakim Pengadilan Pajak yang sangat dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu secara spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial, hal ini terjadi sebagai akibat adanya mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan. 6. Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan hakim pengadilan pajak berada pada ketidakpastian hukum dan kemerdekaannya. Hakim pengadilan pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil putusan, meskipun masih berada dalam dua pembinaan instansi, yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena kedua pembinaan tersebut dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yaitu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memungkinkan pengaturan organisasi, administrasi, dan keuangan diatur sesuai dengan kekhususan masing-masing peradilan. Adapun berkurangnya kemerdekaan hakim di sini adalah karena adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan (tanpa parameter yang jelas) berpotensi mereduksi ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. 11 Persyaratan dan Mekanisme Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak 7. Sejak Pengadilan Pajak berdiri pada tahun 2002, mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dilakukan secara berbeda. Pencalonan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh hakim untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan. Proses pencalonan Ketua Pengadilan Pajak juga pernah dilakukan berdasarkan usulan dari ketua sebelumnya sebelum memasuki masa pensiun. Selain itu pernah juga terjadi pengusulan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan oleh Kementerian Keuangan. 8. Persyaratan dan mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, tidak jelas/tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Dan apabila dibandingkan dengan pengadilan lainnya, pola promosi dan mutasi Hakim secara jelas diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. 9. Perbanding Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tinggi yang lainnya, antara lain sebagai berikut: Pengadilan Pajak Pengadilan Tinggi Lainnya Hanya ada 1 (satu) dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Ada beberapa dan tersebar diseluruh Wilayah Indonesia Tidak ada pola mutasi dan promosi karena hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak di Indonesia dan Tidak ada jenjang jabatan hakim. Susunan Hakim Pengadilan Pajak terdiri dari: 1) Hakim Anggota; 2) Hakim Tunggal 3) Hakim Ketua; 4) Wakil Ketua dan 5) Ketua Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) Ada pola mutasi promosi hakim (Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Pomosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan) Jenjang Jabatan Hakim : 1) Hakim Utama Pembina Utama IV/e 2) Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya IV/d 3) Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda IV/c 4) Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I IV/b 5) Hakim Madya Pratama Pembina IV/a 6) Hakim Pratama Utama Penata Tingkat I III/d 7) Hakim Pratama Madya Penata III/c 12 8) Hakim Pratama Muda Penata Muda Tingkat I III/b (PP 41 Tahun 2002) Tidak diatur persyaratan dan mekanisme untuk menduduki jabatan Ketua/ Wakil Ketua Diatur persyaratan dan mekanisme untuk menduduki jabatan pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) Tujuan penyusunan pola promosi dan mutasi hakim menurut Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan Romawi III huruf e menyatakan: mewujudkan proses pembinaan karier Hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja hakim 10. Ketidakjelasan persyaratan dan inkonsistensi mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana diuraikan di atas, berpotensi terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon. 11. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Nomor 14 Tahun 2002 di mana pembinaan oleh dua instansi (Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, maka menurut para Pemohon mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua harus dilakukan melalui proses pemilihan dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjamin kemerdekaan dan independensi hakim (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945) Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak 12. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada periodesasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan berdasarkan isi permohonan dan keterangan ahli Prof. Dr. Bagir Manan S.H., M.Cl yang disampai dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (Bukti P-7), sebenarnya Pemohon hanya mengajukan permohonan berkenaan dengan periodesasi 13 jabatan Hakim saja yang bertentangan dengan UUD 1945, tidak termasuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua. 13. Pengadilan Pajak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2002), sehingga hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak di Indonesia. Oleh karena hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak, maka tidak adanya periodesasi jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak akan menyebabkan Ketua/Wakil Ketua menjabat sampai dengan pensiun karena tidak ada pola mutasi. Ketua/Wakil Ketua tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, tidak cakap dalam menjalankan tugas, meninggal dunia (Pasal 13,14, dan 15 UU Pengadilan Pajak). 14. Apabila dibandingkan dengan masa kepemimpinan pada lembaga lainnya yang jumlahnya hanya 1 (satu) di Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, periodesasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam dalam UU sehingga kepemimpinan dalam organisasi bergerak secara dinamis dan sehat. 15. Berdasarkan perbandingan Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tinggi yang lainnya sebagaimana diuraikan pada Poin 9, maka tidak adanya masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak berpotensi menghambat proses pembinaan karier hakim, karena di Pengadilan Pajak tidak ada pola mutasi dan promosi. 16. Pembahasan terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua antara Pimpinan Pengadilan Pajak dan pihak Kementerian Keuangan telah berlangsug cukup lama dan sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak karena fungsi pembinaan Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung harus mempertimbangkan independensi dan kebebasan Hakim sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. 17. Fungsi pimpinan dalam suatu organisasi modern tidak dapat dibantah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi publik, Pengadilan Pajak dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang 14 diatur dalam UU Pengadilan Pajak. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, akan berpotensi: a. Seseorang akan otoriter; b. Abuse of Power, menyalahgunakan kekuasaan; c. Regenerasi kepemimpinan organisasi tersendat; d. Timbulnya kultus individu. 18. Tidak adanya periodesasi jabatan Ketua, Wakil Ketua, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakukan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Materi Muatan Ayat, Pasal, dan/atau Bagian Yang Pernah Diuji 19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 dalam amarnya menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal a quo mengatur masa jabatan untuk 3 (tiga) jabatan yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Hakim. Dalam persidangan Hakim Konstitusi hanya menguji periodesasi jabatan Hakim saja dan tidak menguji periodesasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua. Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur: 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, materi muatan UUD 1945 yang diuji hanya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan dalam permohonan ini terdapat tambahan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 15 Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut para Pemohon masih relevan apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi menguji materi yang berkaitan dengan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Kesimpulan 20. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, para Pemohon berkesimpulan, Pasal a quo tidak proporsional dan tidak lengkap sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945. D. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruhnya permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tetap konstitusional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; 3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai pembinaan 16 Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; 4. Menyatakan frasa “dari para Hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. 5. Menyatakan frasa “dari para Hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P TAHUN 2014, Nomor 26/P TAHUN 2015 dan Nomor 27/P TAHUN 2016; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 17 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE-01/PP/2019, tentang Upaya Hukum Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Diterbitkan Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Serta Peraturan Pelaksanaannya; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE-07/PP/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan Atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Ketentuan UU Pengadilan Pajak Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU Pengadilan Pajak sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan” Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak “Ketua dan wakil ketua diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung” Ketentuan UU a quo dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: 18 Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo yang pada intinya sebagai berikut: a. Kewenangan pengusulan Ketua oleh Menteri Keuangan dan kewenangan Ketua melakukan pembinaan kepada Hakim pengadilan pajak secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial sangat mempengaruhi independensi dan kemerdekaan Para Pemohon dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak yang hak konstitusionalnya dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 3). b. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berimplikasi tidak hanya pada hakim tetapi juga ketua dan wakil ketua yang tidak dibatasi periodisasinya yang akan berakibat pada tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang secara konstitusi dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm 3). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; 19 3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tetap memepunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; 4. Menyatakan frasa “dari para Hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun; 5. Menyatakan frasa “dari para Hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. Keterangan DPR RI Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI menyampaikan keterangan dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut 20 A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI memberikan keterangan dengan berdasarkan pada 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang telah diatur dan dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, karena ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara melainkan mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan pasal a quo UU Pengadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara perpajakan guna menegakkan hukum dan keadilan, juga tidak menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, oleh karenanya tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan yang disampaikan Para Pemohon mengenai kebijakan yang dibuat oleh Ketua lebih menguntungkan Menteri Keuangan karena Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh Menteri Keuangan hanya merupakan asumsi Para Pemohon. Kebijakan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi pemerintahan karena Ketua Pengadilan Pajak merupakan Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Oleh karenanya Para Pemohon tidak perlu menyampaikan 21 permasalahan terkait kebijakan Ketua Pengadilan Pajak dengan mengujikan ketentuan pasal a quo ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Para Pemohon dalam positanya banyak mempermasalahkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki konsistensi dalam menyusun argumentasi atas permasalahan hukum dalam perbaikan permohonannya. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Para Pemohon menyatakan berlakunya ketentuan pasal a quo UU Pengadilan Pajak telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dijamin oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Ketentuan pasal a quo UU Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena Pasal 5 UU Pengadilan Pajak secara lengkap berketentuan sebagai berikut: (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Berdasarkan rumusan tersebut, telah jelas diatur bahwa Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pembinaan Pengadilan Pajak tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Bahwa tidak adanya pembatasan periodisasi jabatan Ketua, Wakil Ketua dan hakim pengadilan pajak tidak mengurangi hak dan/atau 22 kewenangan konstitusional Para Pemohon dalam memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena Para Pemohon tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai hakim pengadilan pajak, dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tetap memperoleh gaji sebagaimana profesi-profesi lainnya. Bahwa Para Pemohon tetap memiliki hak untuk diusulkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, namun tidak berarti harus terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak karena ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena itu tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo UU Pengadilan Pajak. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa dalam permohonan a quo, Para Pemohon pada intinya hanya menyampaikan kekhawatirannya atas terganggunya independensi hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo UU Pengadilan Pajak. Terhadap hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh DPR RI pada angka 1, Para Pemohon tidak menjabarkan dalil-dalil kerugian konstitusionalnya atas pasal yang dimohonkan pengujian, karena Para Pemohon hanya berasumsi terhadap kebijakan yang dibuat oleh Ketua dianggap lebih menguntungkan Menteri Keuangan karena Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu Para Pemohon juga mempermasalahkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanpa argumentasi yang jelas. Oleh karenanya, Para Pemohon tidak menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik 23 (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2 dan 3, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon terkait terganggunya independensi hakim pengadilan pajak sudah dijamin tidak akan terjadi dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang pada intinya telah menegaskan bahwa pembinaan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Pajak hanya sebatas pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutuskan sengketa. Dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut maka tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo UU Pengadilan Pajak. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan pengujian pasal a quo tidak akan berdampak apapun bagi Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada 24 pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak sebagai berikut: 1. Eksistensi lembaga peradilan yang independen dan merdeka merupakan prasyarat suatu negara disebut sebagai sebagai negara hukum (rule of law). Dengan kata lain, eksistensi lembaga peradilan merupakan 25 indikator penting suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum. Karenanya, secara a contrario suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara hukum, apabila tidak didukung oleh lembaga peradilan yang independen dan merdeka. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan di atas, maka lembaga peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi (bifurcation system). 2. Saat ini, pengadilan pajak merupakan bentuk dari pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan PTUN). Berdasarkan sistem peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan PTUN. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan lndustrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PTUN. Eksistensi Pengadilan pajak serta hierarkinya kepada Mahkamah Agung semakin dipertegas dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN) yang menyatakan bahwa: "Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.” Dalam penjelasan Pasal 9A ayat (1) UU PTUN 26 disebutkan bahwa “Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan PTUN, misalnya pengadilan pajak.” Bahwa kekhususan Pengadilan Pajak salah satunya dapat dilihat dari struktur organisasinya yang berbeda dengan pengadilan dalam lingkup peradilan lainnya, bahkan juga dengan pengadilan tata usaha negara pada umumnya. Berdasarkan Pasal 7 UU Pengadilan Pajak, hanya ada 1 (satu) pengadilan pajak yang berkedudukan di Jakarta. Selain itu, pada Pengadilan Pajak hanya terdapat 1 (satu) Ketua dan Wakil Ketua yang membantunya, sehingga aspek kepegawaian pun berbeda dimana tidak ada kesempatan untuk dilakukan mutasi. 3. Salah satu lembaga peradilan dalam sistem peradilan Indonesia adalah Pengadilan Pajak. Secara normatif, eksistensi Pengadilan Pajak diatur dalam UU Pengadilan Pajak yang mencabut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pertimbangan yang mendasari lahirnya UU Pengadilan Pajak di antaranya adalah: “d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung; dan e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak”. 4. Perlunya suatu lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU KUP). Dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa: “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Oleh karena itu peradilan pajak merupakan implementasi acara prosedur, proses, dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya. Dilihat dari kompetensi absolut 27 Pengadilan Pajak, yakni untuk menyelesaikan sengketa perpajakan, maka Pengadilan Pajak merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. 5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Surat Edaran Nomor SE-01/PP/2019 (SE-01) tentang Upaya Hukum Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan SE-07/PP/2018 (SE-07) tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan Atas Surat Pengurangan Ketetapan Pajak Ex Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP telah sangat merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ruang terbuka bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Hakim Pengadilan Pajak yang mana hal tersebut merupakan akibat adanya mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan (vide Perbaikan Permohonan hlm 6-7). Atas dalil Para Pemohon tersebut DPR RI menerangkan bahwa: a. SE-01 diterbitkan agar memberikan keseragaman, akuntabilitas, dan transparansi bagi para hakim dalam menangani upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang didasarkan pada Pasal 19 UU Tax Amnesty yang mengatur: • Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Tax Amnesty hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Tax Amnesty adalah bahwa upaya hukum melalui gugatan tersebut hanya dilakukan terbatas pada produk administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Witayah (Kanwil) DJP pada waktu berlangsungnya program pengampunan pajak (dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017). • Wajib Pajak menempuh upaya hukum sesuai UU KUP terkait SKPKB yang dilerbitkan berdasarkan UU Tax Amnesty dan peraturan pelaksanaannya setelah berakhirnya program pengampunan pajak. • Terhadap hal dimaksud, apabila wajib pajak tidak setuju terhadap materi atau isi surat ketetapan pajak mengenai besarnya pajak, dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak sebagaimana Pasal 25 UU KUP dan apabila tetap tidak setuju maka dapat 28 mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana Pasal 27 UU KUP. • Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa SE-01 memilah permasalahan hukum yang terjadi dalam permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan UU Pengampunan Pajak. Para Pemohon telah sengaja menafsirkan lain dan Para Pemohon selaku hakim seharusnya memahamifungsi SE ini, namun faktanya Para Pemohon telah mengambil kesimpulan yang keliru terhadap SE sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan ini. b. Selanjutnya, latar belakang dikeluarkannya SE-07 dapat disampaikan sebagai berikut: • Masih adanya perbedaan diantara para hakim mengenai objek pemeriksaan terkait gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak tentang Pengurangan Ketetapan pajak yang tidak benar ex Pasal 36 ayat (1) UU KUP dan masih tingginya disparitas putusan atas sengketa tersebut. Oleh karena itu, pimpinan Pengadilan Pajak memandang perlunya memberikan arahan dan petunjuk kepada hakim dalam memeriksa sengketa gugatan tersebut. SE ini bertujuan untuk memberikan keseragaman, akuntabilitas dan transparansi bagi para hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut. • Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tersebut, gugatan yang diperiksa oleh Pengadilan Pajak adalah terhadap sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP. Gugatan atas surat keputusan pengurangan ketetapan pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP sebagai objek SE-07, berdasarkan keputusan Dirjen Pajak ditetapkan sebagai klasiflkasi dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP. • Dengan demikian, SE-07 berpedoman pada norma yang diatur Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang membatasi pemeriksaan gugatan terkait dengan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya, bukan terkait dengan materi dan isi ketetapan pajak. 29 Sehingga, untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam pemeriksaan sengketa ex Pasal 36 ayat (1) huruf b yang apabila diperiksa oleh Pengadilan Pajak tunduk pada kewenangan Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, diterbitkanlah SE-07. c. Bahwa Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada orang di bawah binaannya. Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan surat edaran tersebut. Meskipun demikian, pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas, namun perlu memerhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya: • Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak; • Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan; • Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; • Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. (vide Drs. Zafrullah Salim, M.H., “Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”, http://www.djpp.depkumham.go.id/files/perda/implementasi/2009/notu lasulbar.pdf) d. Bahwa Surat Edaran termasuk ke dalam kategori Beleids Regel/Pseudo Wetgeving (peraturan perundang-undangan semu), karena dalam praktiknya format Surat Edaran bersifat beschikking/individual-konkret, tetapi isinya seringkali bersifat regelling/umum-abstrak. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, peluang jenis peraturan perundang-undangan lain di luar hierarki tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini dalam praktiknya membuka peluang lahirnya banyak 30 pseudo wetgeving/beleids regel tersebut. Jika Para Pemohon merasa keberatan dengan isi dari Surat Edaran a quo, maka Para Pemohon juga dapat mengajukan pengujiannya ke Mahkamah Agung. Meskipun Surat Edaran tidak masuk ke dalam kategori peraturan perundang- undangan, namun sepanjang Surat Edaran tersebut mengatur hal yang sifatnya regelling/umum-abstrak, maka dapat diajukan pengujiannya ke Mahkamah Agung. e. Sebagai informasi bahwa Mahkamah Agung telah menerima pengujian materiil mengenai Surat Edaran dalam putusan tertanggal 27 September 2010 dimana dalam putusan tersebut majelis hakim menilai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No Dj.I/PP.00.9/973/2009, tentang Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI, tertanggal 30 Juli 2009 memang berformat seperti surat biasa. Namun, isinya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur (regeling) dan berlaku umum bagi semua yang dituju dalam surat tersebut. f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ketidaksetujuan Para Pemohon terhadap adanya Surat Edaran tidak ada relevansinya dengan ketentuan pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian dan tidak ada sama sekali hubungan sebab akibat antara adanya Surat Edaran dengan mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan. 6. Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 5 ayat (2) UU a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal a quo bersifat inkonstitusional karena menciderai prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan sama sekali. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 justru menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan peradilan yang di bawahnya, sehingga dapat dimaknai bahwa Mahkamah Agung berwenang pula dalam melakukan pembinaan terhadap badan peradilan khusus yang diatur berdasarkan undang-undang tertentu, termasuk Pengadilan Pajak. 31 b. Bahwa dalam memahami substansi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU a quo tidak dapat dibaca secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU a quo ditegaskan bahwa “Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Hal ini menunjukan bahwa sebagai peradilan khusus, pengadilan pajak berada pada pembinaan Mahkamah Agung. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 11 UU a quo yang menegaskan bahwa “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Di samping itu ditegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (3) UU a quo bahwa baik pembinaan teknis, organisasi, administrasi dan keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sehingga rumusan substansi Pasal 5 ayat (2) UU a quo tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa selain itu, terdapat Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan Nomor 135/KMA/SKB/VII/2010, Nomor 08/KS-KY/VII/2010, Nomor: MOU-1681/MK-2010, pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim Pengadilan pajak dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi. d. Selain itu DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon mengakui bahwa hakim Pengadilan Pajak tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil keputusan karena dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, meskipun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman memungkinkan pengaturan organisasi, administrasi, dan keuangan diatur sesuai dengan kekhususan masing-masing peradilan (vide Perbaikan Permohonan hlm 7 angka 6). 7. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 sehingga 32 hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi dirugikan, DPR RI menerangkan dengan mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai pengujian Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tersebut sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa meskipun pengadilan pajak adalah pengadilan yang bersifat khusus dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara namun oleh karena kewenangan yang dimiliki Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas sengketa pajak dan juga sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, maka dengan mendasarkan pada kewenangan tersebut, seharusnya status hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum serta Pengadilan Tinggi Agama. Berdasarkan putusan tersebut, Para Pemohon justru dalam dalilnya seolah meminta pengujian kembali masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas hal tersebut DPR RI menerangkan bahwa terdapat pembatasan masa jabatan atau tidak, setiap orang tidak dapat secara serta merta menjabat sebagai hakim Pengadilan Pajak begitu saja, karena terdapat suatu mekanisme tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang mempersyaratkan seseorang agar dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, tidak terdapat suatu alasan yang penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya atas ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. 8. Adapun mengenai hal masa jabatan hakim DPR RI mengutip pendapat dari Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Sebagai berikut: “Bahwa tentang jaminan Undang-Undang Dasar 1945 atas kekuasaan kehakiman merdeka dan persamaan di depan hukum. Pertama, prinsip kekuasaan kehakiman merdeka diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang mengatakan kekuasaan kehakiman merupakankekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan prinsip persamaan di depan hukum. Pertama, diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 33 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Pasal 28D, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”Dari ketentuan-ketentuan konstitusional di atas, didapati prinsip-prinsip berikut: Pertama, segala bentuk mengatur dan mengurus kekuasaan kehakiman harus menjamin, dipenuhi, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip- prinsip kehakiman yang merdeka. Prinsip-prinsip itu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman dan segala bentuk campur tangan kekuasaan lain, kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, jaminan sistem penggajian atau remunerasi yang tidak tergantung pada cabang kekuasaan lain, jaminan kekuasaan kehakiman yang imparsial dan fair termasuk pengaturan masa jabatan hakim yang panjang untuk memberi rasa aman dan bebas dari keterpaksaan untuk menjaga kelangsungan jabatan dan berbagai prasangka”. (vide putusan MK No. 6/PUU- XIV/2016 hal. 31-32) 9. Bahwa meskipun Para Pemohon mendalilkan dalam pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dalam putusan perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 hakim Mahkamah Kontitusi hanya menguji periodisasi jabatan hakim saja dan tidak menguji periodisasi jabatan ketua dan wakil ketua (vide Perbaikan Permohonan hlm 9 no. 19), DPR RI menerangkan bahwa dalil Para Pemohon tersebut tidak benar karena rumsan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak secara keseluruhan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa mensyaratkan kondisi tertentu. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menentukan bahwa: “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Jika hanya jabatan hakim yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut akan memutuskan pengujian ketentuan tersebut secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat dengan sepanjang kata “hakim” dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. 10. Para Pemohon mendalilkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pengadilan 34 Pajak belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai pembina organisasi sehingga pengadilan belum memiliki nomenklatur sejak 2002 (vide Perbaikan Permohonan hlm 4-5). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut merupakan masukan bagi Pemerintah untuk kiranya lebih memperhatikan keadaan Pengadilan Pajak. Selain itu, permasalahan yang dihadapi atau dikeluhkan oleh Para Pemohon tidak semestinya disampaikan melalui Mahkamah Kontitusi melainkan Para Pemohon dapat mengajukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk dapat memperoleh solusi atas permasalahan pengadilan pajak tersebut. 11. Bahwa Para Pemohon mendalilkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon yang berupa: • Pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; • Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak; dan • Ditetapkan periodisasi/masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Atas dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa: a. Pengadilan Pajak melalui hakim pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sengketa perpajakan dapat melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) aspek, baik terhadap aspek penerapan hukumnya (rechtsmatigheitdstoetsing) maupun dari segi fakta dan kebijaksanaan (doelmatigheidstoetsing), yaitu terhadap hasil penghitungan atau jumlah atau angka dan lebih menekankan pada daya pikul (beban pajak) atau perhitungan yang benar. Oleh karena kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka pemilihan dan pengangkatan seseorang sebagai hakim pajak haruslah memperhatikan unsur kecakapan dan keahlian yang bersangkutan di bidang perpajakan. b. Menteri Keuangan yang mengusulkan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak adalah pembantu Presiden yang dipilih oleh 35 Presiden dan tentunya jabatan tersebut tidak selalu dijabat oleh orang yang sama sehingga kecenderungan pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim berdasarkan “like and dislike” jelas tidak berdasar. Dimasukkannya Menteri Keuangan dalam proses penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak tentu berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara yang mengelola keuangan negara termasuk merumuskan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Maka Menteri Keuangan dianggap mengetahui kompetensi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pengadilan pajak di bidang perpajakan mengingat kebijakan pajak sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan kondisi keuangan negara. c. Terkait dengan permohonan Para Pemohon agar Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak yang oleh Para Pemohon dianggap sebagai penyelesaian atas potensi terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses pengusulan Ketua dan Wakil Ketua (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8), DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut hanyalah kekhawatiran Para Pemohon yang tidak beralasan. Jika pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dari dan oleh anggota hakim pengadilan pajak seperti keinginan Para Pemohon, maka hal ini dapat mengganggu pelaksanaan tugas hakim Pengadilan Pajak dengan adanya potensi perbedaan pandangan di antara hakim Pengadilan Pajak sendiri dalam menentukan siapa yang diajukan dan dipilih sebagai Ketua Dan Wakil Pengadilan Pajak. Hal ini tentunya telah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang dengan tidak mengatur pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh anggota hakim Pengadilan Pajak itu sendiri. d. Terkait dengan permohonan Para Pemohon agar ditetapkan periodisasi/masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun, DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator untuk merumuskan norma baru 36 dalam UU a quo. Pengaturan tersebut merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. 12. Bahwa Para Pemohon yang merasa hak konstitusinya telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo, padahal sejatinya hal tersebut bukanlah kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, karena hal tersebut merupakan kekhawatiran Para Pemohon yang merasa kehilangan kesempatan untuk menjadi Ketua Pengadilan Pajak sehingga dalil-dalil Para Pemohon sangat tidak relevan untuk menjadikan ketentuan pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 13. Dengan demikian, dengan tidak terbuktinya kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, ketentuan pasal-pasal a quo UU Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap konstitusional. C. Risalah Pembahasan Pasal-Pasal A Quo UU Pengadilan Pajak Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan UU Pengadilan Pajak sebagai berikut: 1. Rapat Panitia Kerja ke-5 dengan Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2001, halaman 4: Pemerintah/Dirjen Pajak (Hadi Purnomo): Terima kasih bapak ketua dan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat lainnya. Kami setelah mendengar banyak tanggapan dari pada ketentuan fraksi kami tetap pada prinsipnya bahwa karena keadaan hakim kita ini yang tahu adalah dari bapak menteri sendiri karena. SDM yang diperlukan untuk teknis dari pada pada perpajakan ini yang tahu bapak menteri maka pasal 8 kami tetap pada prinsipnya itu, hakim diangkat oleh presiden selaku kepala negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ini kami dari pemerintah tetap meminta supaya Menteri Keuangan yang tau keadaan SDM dan hakimnya. Tetap Menteri Keuangan akan mengusulkan kepada ketua mahkamah dan ketua mahkamah meneruskan kepada presiden setelah ditangani oleh ketua mahkamah. Jadi kalau ini untuk menjawab dari FPG dan FPP, kalau 37 ingin menjawab dari fraksi kebangkitan bangsa kami nggak keberatan untuk, tapi untuk fraksi reformasi memang ini kalau sampai para hakim diusulkan dari bidang perpajakan takutnya confident interesnya terlalu tinggi pak. Sehingga kami tetap sebagai pemerintah ingin supaya Menteri Keuangan lah usul untuk teknis calon hakimnya ini kualitas dan teknis hakimnya saya kira itu, terima kasih. 2. Rapat Panitia Kerja ke-5 dengan Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2001, halaman 5: Anggota F-REF (H. Samsul Balda, SE, MBA, MM, MSc): Menambahkan penjelasan tadi pak pimpinan. Jadi menurut kami mengapa itu diusulkan oleh ketua MA ini justru dalam rangka menjaga objektifitas didalam seleksi calon-calon hakim tadi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan masukan-masukan pendapat- pendapat dari menteri. Dari pemerintah dalam hal ini menteri juga pendapat-pendapat dari non pemerintah. Jadi ini tentu tidak mengikat pendapat-pendapat dari pemerintah maupun dari organisasi profesi diluar pemerintah ini tidak mengikat hanya sekedar untuk memberikan masukan-masukan begitu. Sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam rangka menjaga objektifitas penseleksian tadi. Dikhawatirkan kalau hanya dari satu pihak usulan itu ini ada bias-bias subjektifitas yang akan mempengaruhi proses seleksi tadi. Sehingga kami mengusulkan yang mengusulkan calon-calon hakim itu adalah MA sembari mendengarkan pendapat dari pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan juga organisasi- organisasi profesi diluar pemerintah. Sebenarnya esensinya dalam rangka menjaga objektifitas penseleksian itu. Terima kasih pimpinan. 3. Rapat Panitia Kerja ke-5 dengan Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2001, halaman 6: Anggota F-PDIP (Muhammad Yunus Lamuda, SH): Saya mungkin berbeda dengan saudara Aberson atau tidak tapi saya lebih condong pada bahwa usul itu tetap dari MA, akan tetapi kaitannya dengan menteri kehakiman ini tetap ada. Karena dari menteri 38 keuangan ini tetap ada karena yang lebih mengetahui expert hakim itu dari ini, jadi sete1ah mendapat persetujuan atau setelah mendengar akan tetapi tetap ada kaitannya dengan menteri. Jadi usul ini tetap MA dari calon yang diusulkan MA nanti setelah mendengar atau persetujuan dari menteri, yaitu menteri keuangan yang mungkin lebih sama dengan reformasi. Sekian terima kasih. 4. Rapat Panitia Kerja ke-5 dengan Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2001, halaman 7: Anggota F-PDIP (Aberson Marle Shaloho): Terima kasih pak ketua, fraksi PDIP disini memang tetap tapi tentu disamping pertama kita mempertahankan mengapa kita tetap yang kedua tentu kalau memang ada lebih sempurna ya kita juga bisa mendukung usul yang lain. Jadi begini pak ketua hakim ini sebagai pejabat negara tentu yang mengangkat memang kepala negara, jadi kedudukan disini bukan sebagai kepala pemerintahan dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri berarti menteri mengusulkan ini tentu setelah dia uji dulu kemampuannya pengetahuan dia soal perpajakan atau segala macam, dan juga trek recordnya kemudian menteri memang calon yang diusulkan oleh menteri setelah dapat persetujuan ketua MA. Jadi ketua MA disini fungsi persetujuan itu adalah menguji sampai sejauh mana teknis peradilan yang dikuasai oleh orang ini, ini saya kira. Lantas bagaimana posisi DPR kan begitu ini sekarang. Nah kita mengawasi. Kita awasi baik yang pekerjaan dari menteri keuangan maupun juga dari MA. Disitu memang kerana latar belakang pemikiran inilah kami menyatakan ini tetap. itu alasannya ini tetap. 5. Rapat Panitia Kerja ke-5 dengan Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2001, halaman 9: Anggota F-PDIP (Aberson Marle Shaloho): Jadi begini Pak Ketua, menghubungkan usul kami yang tetap dengan argumen yang disampaikan oleh Pak Supriadi tadi. Kita harus memisalkan dulu antara pembinaan dalam organisasi, administrasi dan 39 keuangan oleh Menteri Keuangan. Kami juga telah membicarakan dan tinggal masalah pelimpahannya saja. Tapi soal sumber daya manusianya tetap dari Departemen Keuangan yaitu dari Pajak. Apabila ia berasal dari Direktorat Pajak maka kemampuannya menguasai UU Perpajakan sudah tidak diragukan lagi. Tapi juga kemampuan dalam hal teknis peradilan. Dan juga yang perIu diperhatikan adalah track recordnya selama menjadi aparatur pajak. Kita sudah sepakat bahwa di Mahkarnah Agung ada kamar tersendiri yang akan menampung pelimpahan yang datang dan Badan Peradilan Pajak atau Pengadilan Pajak. Orang-orang yang akan ditempatkan disana juga berasal dari Departemen Keuangan, khususnya perpajakan. Dengan demikian usulan tersebut harus datang dari Menteri Keuangan. Sedangkan persetujuan dari Ketua Mahkarnah Agung titik beratnya adalah untuk melihat kemampuan teknis peradilan. Kami kira apa yang menjadi keinginan kita secara implisit sudah ada di dalam rumusan tersebut. Karena itu kami mengatakan tetap. 6. Rapat Panitia Kerja ke-5 dengan Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2001, halaman 11: Pemerintah/Dirjen Pajak (Hadi Purnomo): Terima kasih bapak ketua. Memang kita semuanya kembali kepada bahwa BPP terrnasuk dalam pengadilan TUN. Karena masuk pengadilan TUN maka kami menunjuk ke pasal 16 ayat 1 undang- undang 586. Disitu dikatakan dengan tegas bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri kehakiman berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Jadi kami tetap pengangkatan dan pemberhentian hakim untuk Badan Peradilan Pajak nantinya tetap atas usul Menteri Keuangan yang disetujui oleh ketua Mahkarnah Agung dan diangkat oleh Presiden. Apakah semua orang bisa menjadi hakim, yah tentu seperti yang tadi dikatakan oleh pak Syamsul, kemungkinan orang luar bisa mengetahui perpajakan secara lebih mendalam mungkin sehingga semua lapisan masyarakat bisa. Karena yang pemah menjadi hakim 40 BPSP sekarang pun adalah pak Zainie. Beliau dulu pak Zainie ahli pajak sebelum masuk ke DPR mungkin karena lama tidak dipakai pajaknya hilang. Jadi semua sudah tercakup dalam pasal 16 ayat I, terus apakah nanti ada sekolah hakim. Yah memang sepengetahuan kita dulu ada SHJ (sekolah hakim dan jaksa) sekarang pun setelah menjadi pegawai negeri kehakiman mereka wajib menjadi hakim dan jaksa, untuk sekolah hakim atau jaksa selama 3 dan 6 bulan. Jadi kami pemerintah tidak menutup kemungkinan semua lapisan bisa, hanya karena kita mengacu kepada peradilan TUN kami kembali ke UU 5/86 tetap persetujuannya oleh ketua Mahkamah Agung setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Keuangan. Jadi bunyinya hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. 7. Rapat Panitia Kerja ke-5 dengan Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2001, halaman 15: Ketua Rapat RUU Badan Peradilan Pajak (H. Abdullah Zainie, SH.): Jadi saya kira begini. Jalan pikiran pemerintah kelihatannya betul juga. Jadi pemerintah mengajukan sejumlah nama, nanti MA yang menentukan dari nama-nama itu. Ini kalau sudah diajukan oleh menteri keuangan maka MA yang memutus, yang mernilih. Jadi bukan sebaliknya MA yang mengajukan, menteri keuangan yang memilih. Begitu jalan pikiran dari pemerintah dan ini begini saja pak. Jadi kita jangan pagi-pagi merubah atau tidak nanti kita lihat perkembangan, mungkin 5 tahun yang akan datang proses ini akan kita ubah lagi. Bagaimana kira-kira tanggapannya. Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 41 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 7 Juli 2020 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Menilik kepada permohonan para Pemohon, pada intinya para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal-Pasal sebagai berikut: a. Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak: “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.” b. Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak: “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.” 2. Selain itu, para Pemohon juga merasa dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak terkait Periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut para Pemohon hal tersebut mengakibatkan tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak dalam 42 hubungan kerja yang secara konstitusi dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang sudah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat diuji kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK). 4. Para Pemohon berpandangan bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016 atas pengujian Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yaitu: a. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. b. Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945: (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 5. Dari keberlakuan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, Para Pemohon menganggap kerugian terhadap diri Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: a. Independensi dan Kemerdekaan Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus perkara terganggu. Contohnya dengan dikeluarkannya SE-01/PP/2019 tentang Upaya Hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pelaksanaannya (SE-01) dan SE-07/PP/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (SE-07) oleh Ketua Pengadilan Pajak, menurut Para Pemohon menguntungkan Menteri Keuangan dan 43 membatasi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa perkara karena tidak diperkenankan memeriksa materi penghitungan pajak. b. Tidak adanya persyaratan dan mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak berpotensi menimbulkan terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Para Pemohon. c. Tidak adanya periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan: a. Pasal 5 ayat (2) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai pembinaan yang dilakukan Menteri Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. b. Frasa “dari para hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU MK, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. Memutus pembubaran partai politik, dan ; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 44 Bahwa terkait kekhawatiran Para Pemohon atas terganggunya independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus perkara, Pemerintah berpendapat hal tersebut sesungguhnya merupakan penerapan norma (implementasi) suatu Undang-Undang in casu UU Pengadilan Pajak atau pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Dalam pandangan Ahmad Syahrizal dalam Buku Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif halaman 102, Constitutional Complaint adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada peradilan konstitusi. Kemudian, menurut Moh. Mahfud MD dalam Buku Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu halaman 64-65, pengertian Constitutional Complaint adalah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan. Sejalan dengan itu, Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Palguna dalam tulisannya yang berjudul “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights”, menyebutkan constitutional complaint adalah: “The term of “constitutional complaint” applied in this paper refers to a legal remedy which takes the form of a complaint or lawsuit filed by an individual citizen who deems his or her constitutional right (s) has been violated by act an omission of public institution or public official. Generally such complaint may only be filed if all available legal remedies have been exhausted. It means that there is no legal remedies for the issue.” Sehingga, secara nyata dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan dilakukannya pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan yang kemudian menurut Para Pemohon dibuktikan dengan diterbitkannya SE-01 dan SE-07 oleh Ketua Pengadilan Pajak merupakan ranah constitutional complaint, bukan constitutional review. Namun, oleh para Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang (constitutional review) terhadap UUD 1945, dengan dalil bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 45 Pengadilan Pajak serta Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Padahal, hal yang dimohonkan oleh para Pemohon secara nyata hanya merupakan kekhawatiran para Pemohon semata atas kemungkinan terjadinya penyimpangan penerapan norma, yang mana sesungguhnya tidak pernah terjadi. Hal ini tentunya akan mengaburkan makna constitutional review yang dibatu- ujikan terhadap norma dalam UUD 1945. Bahwa quod non Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, maka harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma Undang- Undang (constitutional review) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma Undang-Undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (constitutional complaint). UUD 1945 jelas menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu norma Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi (constitutional review) dan bukan memeriksa tentang constitutional complaint sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Selain itu, baik UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali norma yang sudah diuji, sebagaimana halnya terhadap Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak mengenai periodisasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016. Adapun dalil para Pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat menguji kembali norma yang telah diuji berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi adalah pemahaman yang sangat keliru. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi berbunyi: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 46 Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Pasal 8 ayat (3) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, atau dengan kata lain Pasal a quo sudah tidak ada lagi, sehingga permohonan a quo telah tidak mempunyai objek. Selain itu, permohonan ini membuktikan ketidakcermatan para Pemohon dalam permohonan a quo, in casu Sdr. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M. dan Sdr. Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum. yang juga merupakan Pemohon dalam Perkara Uji Materiil 6/PUU-XIV/2016 saat mengajukan uji materi Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak sehingga berdampak pada esensi nilai konstitusionalitas suatu pengujian materil UU. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat permohonan uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 atas pengujian Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk diajukan uji materi ke Mahkamah Konstusi sehingga dapat kiranya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kewenangan ini kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah jelas mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, agar para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan suatu permohonan uji materiil Undang- Undang terhadap UUD 1945, maka harus dibuktikan bahwa: 1. Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan 47 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang yang diuji. Alasan para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016 terkait pengujian atas Pasal 8 ayat (3) adalah dikarenakan para Pemohon yang berprofesi sebagai Hakim Pengadilan Pajak merasa dirugikan akan terjadinya hal-hal sebagai berikut: 1) Tidak adanya periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, berpotensi menimbulkan: •Seseorang akan menjadi otoriter; •Abuse of power (menyalahgunakan kekuasaan); •Regenerasi kepemimpinan organisasi macet; •Timbulnya kultus individu. 2) Potensi terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses pengusulan akibat tidak adanya kepastian mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. 3) Terganggunya independensi hakim dalam memutus perkara dikarenakan Ketua sebagai pemimpin Pengadilan Pajak mempunyai fungsi pembinaan antara laindengan menerbitkan Surat Edaran. Penerbitan SE01 dan SE 07 telah mengurangi independensi hakim memerika sengketa pajak yang timbul dari pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. Mencermati 3 alasan para Pemohon tersebut, para Pemohon mencampuradukkan kerugian yang dialami oleh para Pemohon secara pribadi dengan kerugian Pengadilan Pajak sebagai suatu lembaga, sedangkan dalam permohonan ini, para Pemohon mengajukan Permohonan dengan kapasitas sebagai pribadi bukan mewakili asosiasi hakim maupun lembaga Pengadilan Pajak. Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bersifat imperatif sehingga sekalipun para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji materiil, para Pemohon harus mempunyai hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat adanya Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 48 terkait pengujian atas Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dicermati apakah hak konstitusional para Pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi menurut penalaran yang wajar dan pasti akan terjadi dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 terkait pengujian atas Pasal 8 ayat (3). Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian para Pemohon tersebut dengan berlakunya Pasal a quo. Terhadap hal- hal tersebut Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Dalil para Pemohon sebagai hakim yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo, secara yuridis dan sosiologis tidak terbukti karena: a. UU Pengadilan Pajak jelas sudah memberikan perintah sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bahwa pembinaan baik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Berdasarkan Permohonan para Pemohon pada halaman 7 angka 6, dinyatakan sebagai berikut: 49 “Hakim pengadilan pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil putusan, meskipun masih berada dalam dua pembinaan instansi, yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena kedua pembinaan tersebut dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yaitu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim.” Hal tersebut membuktikan bahwa para Pemohon menginsyafi bahwa Hakim Pengadilan Pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil keputusan, meskipun berada dalam dua pembinaan instansi, yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. b. Dalil Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak memiliki kesempatan untuk berkarier menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak bukan merupakan kerugian konstitusional karena para Pemohon sebagai Hakim Pengadilan Pajak tetap memiliki hak untuk diusulkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, namun tidak berarti harus terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang mengatur “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, pembentuk undang-undang telah membuat batasan atas kewenangan Menteri Keuangan dengan mekanisme check and balances melalui persyaratan adanya persetujuan Ketua Mahkamah Agung atas calon-calon yang diusulkan Menteri Keuangan sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo berpotensi terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses pengusulan akibat tidak adanya kepastian mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak adalah tidak tepat. 2. Bahwa atas legal standing para Pemohon, setelah membaca dan meneliti permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah berpendapat para Pemohon yang bertindak sebagai perorangan Warga Negara Indonesia 50 tidak dapat menguraikan hak konstitusionalnya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan a quo. 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara bijaksana menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. IV. Latar Belakang Dibentuknya Pengadilan Pajak Jika melihat dari sejarah terbentuknya, upaya penyelesaian sengketa pajak telah ada sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pemerintah telah memprediksikan terkait adanya sengketa pajak sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Saat itu, sebagai solusi timbulnya sengketa pajak maka didirikan Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) pada 1915. Pihak-pihak yang tergabung dalam institusi ini terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan para ahli perpajakan. Institusi ini hanya berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta) dengan pertimbangan bahwa kota ini menjadi pusat perdagangan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa berbagai perubahan yang mempengaruhi keberadaan IPP. Akan tetapi, keberadaan institusi ini tetap dipertahankan dan diatur dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan diaturnya institusi tersebut dalam konstitusi, IPP masih berlaku hingga pemerintah Indonesia melakukan peninjauan kembali pada tahun 1959. Dengan diundangkannya UU No.5/1959 tentang Pengubahan ‘Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken’, dibentuklah Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Terdapat penegasan bahwa MPP memiliki kedudukan sebagai pengadilan 51 administratif. Dengan terbentuknya majelis ini maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak melekat pada MPP. MPP tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa pajak pusat, tetapi juga pajak daerah. Seiring berkembangnya dunia peradilan, penggunaan nama MPP dianggap kurang sesuai karena menimbulkan interpretasi yang salah terkait fungsi badan ini yang hanya bertugas memberikan pertimbangan tanpa memutus perkara. Namun, sebutan MPP masih terus digunakan hingga didirikannya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) melalui UU No.17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. BPSP dibentuk untuk menggantikan tugas-tugas MPP yang dianggap sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak. Dalam Pasal 2 UU No.17/1997 ditegaskan mengenai kedudukan BPSP sebagai Badan Peradilan Pajak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 27 UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). BPSP mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Tugas dan wewenang tersebut berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain memeriksa dan memutus permasalahan sengketa pajak, BPSP juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepabeanan dan cukai. Salah satu perluasan kewenangan BPSP dari MPP adalah anggota badan ini berasal dari pemerintah, para ahli perpajakan, pengusaha, dan ahli di bidang kepabeanan dan cukai. Dimasukkannya materi terkait kepabeanan dan cukai dikarenakan saat itu UU Kepabeanan dan UU Cukai sudah diundangkan pada tahun 1995. Kedudukan BPSP ini sejalan dengan konsep badan peradilan pajak sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Walaupun menjalankan fungsi peradilan dalam menyelesaikan sengketa pajak, BPSP murni bernaung di bawah Kementerian Keuangan selaku pembina organisasi, administrasi dan keuangan. Melihat kedudukan BPSP saat itu, terdapat pihak-pihak yang mengusulkan pembentukan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Pengadilan Pajak melalui UU No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Saat ini, pengadilan pajak merupakan bentuk dari pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha 52 Negara (PTUN). Berdasarkan sistem peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Eksistensi Pengadilan Pajak serta hierarkinya kepada Mahkamah Agung semakin dipertegas dalam Pasal 9A ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa “Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.” Dalam penjelasan Pasal 9A ayat (1) UU PTUN disebutkan bahwa “Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak”. Bahwa kekhususan Pengadilan Pajak salah satunya dapat dilihat dari struktur organisasinya yang berbeda dengan pengadilan dalam lingkup peradilan lainnya bahkan juga dengan pengadilan tata usaha negara pada umumnya. Berdasarkan Pasal 7 UU Pengadilan Pajak, hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta. Selain itu, pada Pengadilan Pajak hanya terdapat 1 (satu) Ketua dan Wakil Ketua yang membantunya, sehingga aspek kepegawaian pun berbeda dimana tidak ada kesempatan untuk dilakukannya mutasi. V. Keterangan Presiden Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji Sehubungan dengan dalil-dalil para Pemohon bahwa berlakunya Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 atas pengujian Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon berupa: 1) Akibat tidak adanya periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, berpotensi menimbulkan: 53 • Seseorang akan menjadi otoriter; • Abuse of power (menyalahgunakan kekuasaan); • Regenerasi kepemimpinan organisasi macet; • Timbulnya kultus individu. 2) Potensi terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses pengusulan akibat tidak adanya kepastian mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. 3) Terganggunya independensi hakim dalam memutus perkara dikarenakan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, merupakan salah satu pihak/atasan salah satu pihak (dhi. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam perkara di Pengadilan Pajak. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: A. Pengadilan Pajak Memiliki Kekhususan dan Menteri Keuangan Memiliki Pengetahuan atas Kompetensi Hakim Pengadilan Pajak 1. Sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: i. Fungsi Anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini utamanya diperoleh dari penerimaan pajak. ii. Fungsi mengatur (regulerend) Dalam mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilakukan melalui kebijaksanaan pajak. Sebagai contoh, dalam bidang penanaman modal. Agar menarik penanam modal, Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak. iii. Fungsi stabilitas Terkumpulnya dana yang secara garis besar berasal dari pajak, Pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang dapat menstabilkan harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. 54 iv. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, jelas sekali menggambarkan betapa besar dan pentingnya peranan pajak bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Maka dari itu, upaya-upaya dilakukan untuk menarik pajak dari masyarakat, namun dalam melaksanakan hal tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memenuhi rasa keadilan. 3. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP, Pajak didefinisikan sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 4. KUP merupakan salah satu hukum formil terkait perpajakan. Hukum yang mengatur terkait perpajakan merupakan hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Hukum pajak terdiri dari dua bagian yaitu hukum pajak materiil (mengatur norma-norma yang menjelaskan tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, segala sesuatu yang berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta sanksi-sanksi atau dengan kata lain dasar- dasar perpajakan contohnya UU Pajak Penghasilan) dan hukum pajak formal (mengatur prosedural untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan contohnya UU Pengadilan Pajak). 5. Dikarenakan fungsi dan peruntukan pajak adalah untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat, maka sesungguhnya sengketa pajak tidak dapat dipersamakan dengan sengketa pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu sengketa perpajakan, sesungguhnya yang terjadi adalah sengketa antara kepentingan rakyat selaku wajib pajak dengan kepentingan rakyat sebagai penikmat pajak. Hal tersebut secara jelas menunjukkan kekhususan sengketa perpajakan yang tidak dapat dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih dengan sengketa privat. 55 6. Kekhususan sengketa perpajakan juga dapat terlihat jelas dari putusan pengadilan pajak merupakan tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kekuatan hukum tetap/tidak adanya upaya hukum selain peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 77 (1) dan (3) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi: “Pasal 33 ayat (1): “Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.” Pasal 77: (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) …………………. (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.” 7. Hal tersebut sesungguhnya ditujukan untuk menciptakan kepastian baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus (aparat pemungut pajak) agar sejumlah nominal pajak yang disengketakan dapat segera dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun oleh negara untuk kepentingan rakyat. Sehingga sangat terlihat bahwa sengketa perpajakan merupakan sengketa yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat. 8. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat Termohon sampaikan bahwa peran pajak yang amat penting bagi kemajuan bangsa dan negara serta kemakmuran rakyat, diperlukan peran pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan untuk menjaga APBN, namun tetap mengutamakan kebebasan dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. 9. Dikarenakan Menteri Keuangan membawahi instansi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penerimaan negara di bidang pajak, maka Menteri Keuangan memiliki pengetahuan mengenai kompetensi para calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila Menteri Keuangan ditetapkan sebagai pihak yang mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. 10. Selanjutnya setelah mendapat usulan calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dari Menteri Keuangan, usulan tersebut harus mendapat 56 persetujuan Ketua Mahkamah Agung terlebih dahulu dan selanjutnya diangkat oleh Presiden. Hal ini menunjukkan saat akan mengangkat Ketua dan Wakil Pengadilan Pajak, Presiden memerlukan pendapat dari Ketua Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan yudikatif dan Menteri Keuangan selaku salah satu kekuasaan eksekutif agar tercipta check and balances antar lembaga. 11. Bahwa selain itu, terdapat Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan Nomor 135/KMA/SKB/VII/2010, Nomor 08/KS-KY/VII/2010, Nomor: MOU- 1681/MK/2010, pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim Pengadilan Pajak dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi. 12. Dengan demikian, meskipun pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dilakukan oleh Menteri Keuangan, namun pembinaan terhadap Hakim Pengadilan Pajak tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, melainkan juga oleh Lembaga negara yang mandiri sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. B. Kemerdekaan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Memutus Perkara Tetap Terjamin Sebagaimana Amanat Pasal 5 Ayat (3) UU Pengadilan Pajak 1. Terkait kemerdekaan Hakim dalam memutus sengketa di Pengadilan Pajak secara nyata telah dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, oleh karenanya tidak tepat apabila Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan serta pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak melanggar konstitusi. Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak relevan/tidak ada hubungan sama sekali dengan independensi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. 2. Sebagaimana telah Pemerintah sebutkan di atas, para Pemohon pun pada halaman 7 angka 6 Permohonan menginsyafi bahwa Hakim Pengadilan Pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil keputusan, meskipun masih berada dalam dua pembinaan instansi, yaitu 57 Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis dan Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. 3. Selain itu, pembinaan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan oleh Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak adalah pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. Sehingga, sama sekali tidak terdapat keterkaitan antara pembinaan tersebut dengan independensi Hakim Pengadilan Pajak, karena yang dibina adalah ketiga hal tersebut, bukan Hakim Pengadilan Pajak. Menteri Keuangan secara nyata tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau tindakan apapun yang dapat dikenakan terhadap Hakim Pengadilan Pajak. 4. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan pada bagian terdahulu, sesungguhnya yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah penerapan atas norma Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, dimana para Pemohon khawatir dalam penerapannya, terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. 5. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor SE- 01/PP/2019 tentang Upaya Hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak serta Peraturan Pelaksanaannya (SE-01) dan Nomor SE-07/PP/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (SE-07) mempengaruhi independensi hakim sangat keliru, dengan alasan: a. SE yang diterbitkan Ketua Pengadilan Pajak dapat dipersamakan dengan SE yang diterbitkan Mahkamah Agung dengan alasan agar tercipta keseragaman pemahaman hakim Pengadilan Pajak terhadap aturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil putusan. b. SE-01 diterbitkan agar memberikan keseragaman, akuntabilitas, dan transparansi bagi para hakim dalam menangani upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang didasarkan pada Pasal 19 UU Tax Amnesty yang mengatur: 58 i. segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Tax Amnesty hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Tax Amnesty adalah bahwa upaya hukum melalui gugatan tersebut hanya dilakukan terbatas pada produk administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP pada waktu berlangsungnya program pengampunan pajak (dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017). ii. Wajib Pajak menempuh upaya hukum sesuai UU KUP terkait SKPKB yang diterbitkan berdasarkan UU Tax Amnesty dan peraturan pelaksanaannya setelah berakhirnya program pengampunan pajak. iii. Terhadap hal dimaksud, apabila wajib pajak tidak setuju terhadap materi atau isi surat ketetapan pajak mengenai besarnya pajak, dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak sebagaimana Pasal 25 UU KUP dan apabila tetap tidak setuju maka dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana Pasal 27 UU KUP. iv. Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa SE-01 memilah permasalahan hukum yang terjadi dalam permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan UU Pengampunan Pajak. Para Pemohon telah sengaja menafsirkan lain dan para Pemohon selaku hakim seharusnya memahami fungsi SE ini, namun faktanya para Pemohon telah mengambil kesimpulan yang keliru terhadap SE sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan ini. 6. Selanjutnya, latar belakang dikeluarkannya SE-07 adalah dikarenakan masih adanya perbedaan diantara para hakim mengenai objek pemeriksaan terkait gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak yang tidak benar ex Pasal 36 ayat (1) UU KUP dan masih tingginya disparitas putusan atas sengketa tersebut. Oleh karena itu, pimpinan Pengadilan Pajak memandang perlunya memberikan arahan dan petunjuk kepada hakim dalam memeriksa sengketa gugatan tersebut. SE ini bertujuan untuk memberikan keseragaman, akuntabilitas dan transparansi bagi para hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut. 59 7. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tersebut, gugatan yang diperiksa oleh Pengadilan Pajak adalah terhadap sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP. 8. Gugatan atas surat keputusan pengurangan ketetapan pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP sebagai objek SE-07, berdasarkan keputusan Dirjen Pajak ditetapkan sebagai klasifikasi dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP. 9. Dengan demikian, SE-07 berpedoman pada norma yang diatur Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang membatasi pemeriksaan gugatan terkait dengan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya, bukan terkait dengan materi dan isi ketetapan pajak. Sehingga, untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam pemeriksaan sengketa ex Pasal 36 ayat (1) huruf b yang apabila diperiksa oleh Pengadilan Pajak tunduk pada kewenangan Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, diterbitkanlah SE-07. 10. Untuk menguatkan pendapat kami tersebut, dapat kami berikan fakta-fakta secara sosiologis bahwa meskipun Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diusulkan oleh Menteri Keuangan, namun tidak berarti Menteri Keuangan selaku pihak Tergugat selalu dimenangkan dalam sengketa pajak. 11. Kekhawatiran para Pemohon secara jelas dan nyata terbantahkan dengan fakta bahwa dari seluruh Sengketa Pajak yang ditangani oleh Pengadilan Pajak, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengalahkan Menteri Keuangan lebih banyak daripada yang memenangkan. 12. Berikut data-data di mana Menteri Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebagai Tergugat atau Terbanding dikalahkan dalam sengketa pajak: 60 13. Selanjutnya dapat Termohon paparkan data-data di mana para Pemohon dalam tugasnya sebagai Hakim Pengadilan Pajak memberikan putusan yang sebagian besar mengalahkan Menteri Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebagai Tergugat atau Terbanding, yaitu sebagai berikut: a. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M. 61 b. Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak, M.M., M.Hum, C.A. c. Redno Sri Rezeki, S.E., MARS. 62 14. Kemudian, dapat kami sampaikan ringkasan data terkait putusan Pengadilan Pajak yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diputus oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak: a. Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., M.B.A. (Ketua Pengadilan Pajak sejak 2015 s.d. saat ini) b. Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. (Wakil Ketua I Pengadilan Pajak sejak Tahun 2016 s.d. 2019) 63 c. Widhi Hartono, S.E., M.E. (Wakil Ketua I Pengadilan Pajak sejak Tahun 2020 s.d. saat ini) d. Drs. Aman Santosa, M.B.A. (Wakil Ketua II Pengadilan Pajak sejak 2016 s.d. saat ini) 64 e. Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si. (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak sejak 2015 s.d. 2019) f. Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak sejak 2020 s.d. saat ini) 65 15. Berdasarkan data-data sebagaimana kami sampaikan tersebut, secara nyata terlihat bahwa meskipun Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh Menteri Keuangan, namun tidak membuat putusan yang dibuat para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak lantas memenangkan Kementerian Keuangan dalam sengketa pajak. 16. Bahwa selain itu, dapat disampaikan beberapa realitas fakta persidangan yakni berupa: a. Sebagian besar Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak selalu menggunakan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar yuridis dalam memutus suatu sengketa khususnya ranah Kepabeanan dan Cukai. b. Dalam sengketa lainnya, untuk menetapkan tarif bea keluar terdapat Majelis Hakim dalam Pengadilan Pajak yang dalam Putusannya mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Bea Keluar dan lebih memilih menggunakan Nota Kesepahaman antara PT. Freeport Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. c. Berkaitan dengan sengketa pemenuhan tarif preferensi dalam rangka Free Trade Area juga terdapat Majelis Hakim bertolak belakang dengan norma yang mengatur syarat-syarat pemenuhan tarif preferensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 17. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum dan data-data yang Termohon sajikan di atas telah membuktikan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. VI. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 66 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji bukanlah merupakan objek yang dapat diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi; 3. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing); 4. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 5. Menyatakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Presiden: Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi: 1. Apa kekhawatiran Pemerintah khususnya Kemenkeu bila one roof system diterapkan atas lembaga peradilan termasuk Pengadilan Pajak? (ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.A dan Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A.) 2. Bagaimana sikap Pemerintah/Kemenkeu terkait periodisasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak? (ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.A) 3. Perbandingan dengan Pengadilan Pajak di negara lain. (ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H.) 4. Komparasi besaran jumlah uang/nilai antara perkara yang dimenangkan oleh Kementerian Keuangan dengan perkara yang mengalahkan Kementerian Keuangan. (ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H. dan Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A.) 5. Dasar pertimbangan Menteri Keuangan dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak? (ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A.) Terhadap pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi di atas, dapat Pemerintah sampaikan keterangan sebagai berikut: 67 1. Pembinaan Pengadilan Pajak (PP) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan oleh Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan merupakan pilihan kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam penyusunan norma pembinaan lembaga penyelesaian sengketa perpajakan sejak dibentuknya Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) sampai dengan PP. 2. Pilihan kebijakan pembentuk undang-undang tersebut, didasarkan pada pertimbangan kekhususan sengketa perpajakan yang merupakan sengketa terkait kewajiban warga negara untuk membayar pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa yang memerlukan penyelesaian secara cepat oleh Hakim yang berkompeten di bidang perpajakan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara. 3. Kekhususan sengketa pajak menuntut kekhususan peradilan pajak, baik dari sisi upaya hukum yang lebih singkat dibandingkan peradilan umum, dari sisi kompetensi hakim yang mempersyaratkan memiliki kemampuan dan keahlian di bidang akuntansi selain keahlian di bidang hukum untuk menyelesaikan sengketa pajak yang lebih didominasi dengan sengketa terkait pencatatan/penghitungan akuntansi . 4. Kementerian Keuangan merupakan institusi di bawah lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan perekonomian dan masyarakat yang sangat membutuhkan penerimaan pajak sebagai sumber utama. 5. Pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang menempatkan keberadaaan PP secara organisasi, administrasi dan/atau keuangan di bawah lembaga eksekutif, juga dianut oleh beberapa negara lain, seperti Kanada, Australia, Korea Selatan. Di negara Turki, Tax Court ditempatkan sebagai peradilan administratif (Administrative Court) seperti di Indonesia, bukan peradilan yudisial (Judicial Court). 6. Pembinaan organisasi di bawah Kementerian Keuangan berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas hakim untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. 68 7. Meskipun pembinaan organisasi di bawah Kementerian Keuangan, level independensi Hakim PP tetap terjaga untuk dilaksanakan menurut azas dan falsafah hukum sesuai ketentuan UU Pengadilan Pajak. I. PP Memiliki Kekhususan a. Sengketa Pajak Adalah Sengketa Antara Kepentingan Rakyat Sebagaimana Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara serta kemakmuran rakyat, sehingga pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak perlu benar-benar dijaga. Oleh karena fungsi dan peruntukan pajak adalah untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat, dalam suatu sengketa perpajakan, sesungguhnya yang terjadi adalah sengketa antara kepentingan rakyat selaku wajib pajak dengan kepentingan rakyat sebagai penikmat pajak, sehingga sengketa perpajakan tidak dapat dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih dengan sengketa privat. Kekhususan sengketa pajak tersebut juga telah diakui dalam halaman 43 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Pajak mempunyai kekhususan tersendiri karena wewenangnya menyangkut pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa oleh negara. Sengketa pajak yang menjadi wewenang Pengadilan Pajak adalah sengketa antara wajib pajak dengan Pejabat sebagai wakil pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara karena adanya penetapan pajak.” “Menimbang bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga negara maupun orang asing penduduk Indonesia, di mana negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh hukum pajak terjadi, yang besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Timbulnya utang pajak bukan sebagai denda atau hukuman terhadap wajib pajak atau karena adanya hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata adanya kewajiban pembayar pajak. Asas keadilan dalam pemungutan pajak salah satu di antaranya adalah: “wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar (self assessment)” dan “pungut pajak segera setelah hutang pajak timbul dan jangan tunda pemungutannya”, karena penundaan dapat menimbulkan beban yang lebih berat kepada wajib pajak.” 69 b. Sengketa Pajak Adalah Sengketa Administratif Dalam penyelesaian sengketa di PP, keadilan yang diterapkan adalah keadilan normative/prosedural, yaitu adil atau tidaknya suatu proses pemungutan pajak yang dilakukan negara adalah sepanjang telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yang dapat dilihat dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya yang menyatakan: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.” Penjelasan: “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Berdasarkan fakta, sengketa yang ditangani PP adalah sengketa perpajakan dan kepabeanan terkait dengan implementasi peraturan, berupa pembuktian transaksi/peristiwa hukum melalui pemeriksaan/pengujian terhadap pembukuan, pencatatan sesuai prinsip-prinsip akuntansi (sengketa penghitungan besaran nilai pajak/non yurids). Jarang sekali sengketa disebabkan penerapan atau benturan aturan-aturan (sengketa hukum). Sebagai contoh, dalam sengketa penentuan harga wajar dalam Transfer Pricing, baik Wajib Pajak (WP) sebagai Penggugat atau Pembanding maupun Kementerian Keuangan sebagai Tergugat atau Terbanding menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 ayat (3) UU PPh dengan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi aturan pelaksanaannya. Namun pada faktanya, masing-masing pihak memiliki penghitungan harga wajar yang berbeda dikaitkan dengan profiling perusahaan dan karakteristik/lingkup bisnisnya. Contoh lainnya adalah sengketa mengenai koreksi nilai pajak, namun tanpa didukung dengan dokumen pembuktian oleh WP. Demikian pula halnya dengan sengketa Kepabeanan antara lain terkait Tarif dan Nilai Pabean, kedua belah pihak menggunakan dasar hukum yang sama yaitu UU Kepabeanan, namun dalam sengketa tersebut masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda mengenai penentuan klasifikasi tarif barang sesuai Buku Tarif Klasifikasi Indonesia (BTKI). Dalam sengketa kepabeanan terkait dengan Nilai Pabean, hakim PP melakukan pengujian dan pembuktian melalui bukti transaksi, Buku Besar (General Ledger), laporan keuangan dengan berbagai perhitungan-perhitungan. 70 Karakteristik sengketa perpajakan yang bermuatan non yuridis tersebut telah melandasi lahirnya norma Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 yang telah diuraikan di atas, penilaian pembuktian sengketa di PP secara khusus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam implementasinya, pemahaman hakim PP terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sangat dipengaruhi oleh pemahaman terkait pencatatan/akuntansi sebagaimana contoh-contoh sengketa yang diuraikan di atas. Oleh karena itu, kualifikasi hakim PP, selain memiliki pemahaman mengenai hukum juga harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan (termasuk akuntansi), karena aspek akuntansi dan perpajakan merupakan inti sengketa perpajakan dan lebih dominan menjadi pokok sengketa daripada aspek hukum. Dalam memeriksa suatu sengketa perpajakan, Hakim PP hanya melakukan penafsiran otentik atau gramatikal saja karena seluruh hal tentang perpajakan sudah diatur secara jelas dan pasti dalam peraturan perundang- undangan, hal yang sangat berbeda dengan proses pemeriksaan perkara diluar sengketa perpajakan oleh hakim-hakim pada umumnya. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap sengketa pajak, Hakim PP juga harus melalui 3 (tahap) pemeriksaan, sebagaimana hakim-hakim lainnya yakni tahap konstatir, kualifikasir dan konstituir. Namun karena dalam sengketa Pajak pada umumnya sangat berkaitan dengan aspek pembuktian menurut prinsip-prinsip akuntansi, maka proses pemeriksaan 3 tahapan tersebut harus mengikuti aspek pembuktian menurut prinsip akuntansi tersebut. Sebagai contoh, bila ada sengketa terkait suatu koreksi (Pendapatan atau Biaya) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) yang dilakukan oleh fiskus Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka tahapan yang dilakukan oleh hakim PP adalah sebagai berikut: 1) Tahap Mengkonstatir Hakim PP akan melihat bagaimana koreksi Pendapatan atau Biaya tersebut dicatat dalam pembukuan WP. Misalnya dalam pembukuan WP PT “A” mencatat jurnal: Piutang Rp. 1.000.000,- dan Pendapatan Rp. 71 1.000.000,-. Dengan membaca jurnal dalam Buku Besar (General Ledger) tersebut, hakim akan menelusuri bukti-bukti dokumen untuk memastikan kebenaran pencatatan transaksi keuangan tersebut. Apabila terdapat kesesuaian antara pencatatan dan bukti-bukti dokumen, hakim akan menyimpulkan adanya suatu peristiwa hukum yaitu PT A mencatat adanya Piutang karena Pendapatan yang belum diterima. 2) Tahap mengkualifikasir Hakim mencari hubungan hukum antara peristiwa hukum tersebut (Piutang) dengan aturan pajak yang berlaku. Menurut ketentuan UU Pajak, apabila ada Piutang berarti sudah diakui (di-accrued) sebagai pendapatan walaupun pembayaran belum diterima, sehingga ini merupakan Obyek Pajak Penghasilan 3) Tahap Mengkonstituir Melakukan penghitungan besaran jumlah pajak terutang, dengan mengenakan tarif pajak sesuai peraturan perpajakan. Implikasi hukum perpajakannya akan berbeda apabila terhadap transaksi piutang tersebut di atas ternyata terdapat peristiwa hukum lanjutan berupa pembayaran seluruhnya atau ada pembayaran di muka, sehingga akan berbeda pula pencatatan jurnalnya di Buku Besar WP dan hal tersebut akan menyebabkan perhitungan pajak yang berbeda. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman Hakim PP yang mendalam tentang akuntansi merupakan hal yang sangat penting dan esensial agar dapat benar-benar memberikan jangkauan keadilan yang luas bagi semua pihak, baik itu bagi rakyat sebagai WP maupun Negara yang dalam hal ini mewakili rakyat sebagai penikmat pajak. c. Sengketa Pajak Mempengaruhi Cashflow WP Maupun Penerimaan Negara Karakteristik sengketa pajak lainnya yaitu Sengketa Pajak perlu diperiksa secara cepat untuk memberikan kepastian hukum bagi pengeluaran perpajakan yang harus dibayar WP yang disisi negara dibutuhkan sebagai sumber penerimaan untuk pembiayaan APBN. Selain itu, kepastian cashflow baik bagi WP maupun Pemerintah juga diwujudkan dengan eksekusi putusan PP yang harus dapat dilaksanakandengan cepat. Sehingga proses administratif dalam pelaksanaan putusan PP tentunya 72 akan lebih efektif dan efisien apabila PP berada dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai instansi pengelola keuangan negara dan WP juga lebih cepat dalam mendapatkan hak-haknya pasca putusan PP. Kekhususan mengenai kebutuhan akan cepatnya eksekusi juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada halaman 43 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa cara pemungutan pajak yang segera (prompt) merupakan salah satu sistem untuk tidak membebani wajib pajak, karena menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan akumulasi pembayaran pajak yang akhirnya membebani wajib pajak. Dari aspek keuangan negara pembayaran pajak yang langsung dan cepat akan meningkatkan aliran dana keuangan negara, sehingga negara dapat dengan pula mempunyai dana segar guna membiayai kewajiban-kewajiban negara.” “Menimbang bahwa dengan demikian kecepatan pembayaran pajak mempunyai dua aspek yaitu meringankan wajib pajak dan menjamin ketersediaan dana bagi negara untuk membiayai tugas atau kewajibannya, dan bukanlah semata-mata kepentingan eksekutif cq. Dirjen Pajak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Kekhususan hukum pajak tersebut juga tercermin dalam proses penyelesaian sengketa pajak pada peradilan pajak.” Berdasarkan kekhususan PP sebagaimana Pemerintah paparkan baik dalam Keterangan Presiden maupun Keterangan Tambahan Presiden ini, Pembentuk Undang-Undang menetapkan kebijakan (Open Legal Policy) dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan administrasi, organisasi dan keuangan PP. Kebijakan Pembentuk Undang-Undang melibatkan peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah ada sejak dibentuknya Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) dengan Staatsblad Nomor 707/1915, yang kemudian diubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dengan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1959 tentang Pengubahan “Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken”, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dengan Undang- Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, hingga pembentukan PP dengan UU Pengadilan Pajak, yang memperlihatkan pembuat undang-undang secara konsisten menyertakan peran Kementerian Keuangan pada perangkat penyelesaian sengketa perpajakan. Pembinaan di luar Mahkamah Agung tersebut pun diterapkan di lingkungan Peradilan Militer sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang- 73 Undang Nomor 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) yang berbunyi: Pasal 7: (1) Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan Pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Meskipun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan, Pembentuk Undang-Undang juga menetapkan dalam pasal yang sama bahwa adanya dua pembinaan terhadap hakim PP tidak boleh mengurangi kebebasan hakim PP (vide Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak). Selanjutnya sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 47 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, dinyatakan bahwa: “Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.” II. Kekhususan Sengketa Pajak dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Negara Lain Sebagaimana telah diuraikan di atas, sengketa pajak memiliki karakteristik yang khusus dibandingkan sengketa pada umumnya sehingga memerlukan kekhususan pula dalam penanganan sengketanya. Kekhususan sengketa pajak juga diakui oleh beberapa negara sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak dengan melibatkan peran eksekutif. Setidaknya terdapat beberapa negara seperti, namun terdapat pula negara-negara lain seperti di Kanada, Korea Selatan, Turki, dan Australia yang menerapkan prinsip serupa. a. Kanada PP Kanada adalah peradilan dimana Wajib Pajak Perorangan maupun Badan dapat mengajukan permohonan atas sengketa pajaknya dengan otoritas perpajakan Pemerintah Kanada. Sebagian besar sengketa banding 74 yang diajukan ke PP Kanada berhubungan dengan pajak penghasilan, pajak barang dan jasa, dan asuransi tenaga kerja. Atas suatu sengketa pajak yang telah diputus di tingkat otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada PP (Tax Court). Tax Court di Kanada merupakan lembaga peradilan yang independen dan terpisah dari Kanada Customs and Revenue Agency (CRA). PP di Kanada bermuara pada Supreme Court. PP berkedudukan di Ottawa dan di kantor lainnya (regional offices) di Montreal, Toronto dan Vancouver. Terdapat 2 (dua) prosedur pengajuan banding atas suatu sengketa pajak. Adapun prosedur tersebut adalah (i) General Procedure (prosedur umum sesuai ketentuan SOR/90-688a) dan (ii) Informal Procedure (prosedur informal sesuai ketentuan SOR/90-688b dan SOR/92-42). Pada dasarnya prosedur informal merupakan prosedur khusus, di mana hanya dapat digunakan apabila: 1) Jumlah keseluruhan sengketa pajak (tidak termasuk bunga) tidak lebih dari CAD $ 25.000, atau 2) Jumlah ketetapan sesuai dengan Subsection 152 (l.1) Pajak Penghasilan tidak lebih dari CAD $ 50.000, atau 3) Subjek sengketa pajak yang akan dilakukan banding hanyalah jumlah bunga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan. Pada prosedur informal, wajib pajak tidak dapat mengajukan banding kepada Federal Court of Appeal. Berbeda dengan prosedur informal, dalam prosedur umum, apabila wajib pajak tidak merasa puas dengan putusan Tax Court dapat mengajukan banding kepada Federal Court of Appeal. Terhadap putusan Federal Court of Appeal ini dapat dilakukan kasasi kepada Supreme Court. Pengajuan kasasi kepada Supreme Court dibatasi hanya terhadap sengketa penerapan peraturan perundang-undangan atau atas gabungan antara penerapan peraturan perundang-undangan dan fakta pembuktian. Sama halnya dengan PP di Indonesia, meskipun PP Kanada adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis peradilannya dilakukan oleh Supreme Court of Canada atau Mahkamah Agung Kanada, namun administrasinya masih dilakukan oleh Courts Administration Service atau Kantor Pelayanan Administrasi Peradilan yang merupakan salah satu lembaga eksekutif Pemerintah Kanada. 75 http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Eng/Justice/Courts_System Ada banyak unsur dalam sistem peradilan Kanada yang erat terkait dengan pengadilan tetapi tidak menjadi bagian dari sistem peradilan. Dua contoh menonjol adalah pengadilan administratif (Administrative Tribunals) dan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution (ADR). Adanya Administrative Tribunals telah banyak membantu menyelesaikan sengketa di luar sistem pengadilan terutama apabila ada perselisihan aturan dan peraturan administrasi yang terkait dengan asuransi tenaga kerja, tunjangan cacat, klaim pengungsi atau hak asasi manusia. Pengadilan administratif seperti Administrative Tribunals mungkin menyerupai pengadilan, tetapi mereka tidak menjadi bagian dari sistem pengadilan. Meskipun demikian, Administrative Tribunals memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Kanada. Alternative Dispute Resolution (ADR atau Alternatif Penyelesaian Sengketa mengacu pada berbagai metode untuk menyelesaikan konflik dan sengketa di luar ruang sidang. ADR memungkinkan orang untuk menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara yang lebih informal, lebih murah, dan sering lebih cepat daripada proses pengadilan. Ini termasuk mediasi 76 (pihak ketiga yang independen diminta untuk membantu para pihak yang berselisih di luar kesepakatan) dan arbitrase (di mana kedua belah pihak yang berselisih sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak ketiga). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) PP Kanada meskipun bermuara pada Supreme Court, namun sebagian administrasinya dilakukan oleh Courts Administration Service atau Kantor Pelayanan Administrasi Peradilan yang merupakan salah satu lembaga eksekutif Pemerintah Kanada. 2) Adanya konsep (Federal) Administrative Tribunals yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan telah banyak membantu menyelesaikan sengketa di luar sistem pengadilan terutama apabila ada perselisihan aturan dan peraturan administrasi. b. Korea Selatan Untuk melindungi hak Wajib Pajak, Pemerintah Korea memberikan empat pilihan kepada Wajib Pajak untuk mempertahankan haknya sebagai Wajib Pajak sebagai berikut: 1) Keberatan: Mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak Daerah atau Regional (District Tax Office or a Commissioner of the Regional NTS); 2) Banding untuk Review: Mengajukan review kepada Kantor Pajak Pusat (National Tax Service); 3) Banding ke Tax Tribunal: Mengajukan Banding ke Tax Tribunal; 4) Banding ke Board of Audit and Inspection: Mengajukan Banding ke Board of Audit and Inspection. Dalam hal Wajib Pajak tidak puas dengan hasil keputusan dari langkah-langkah tersebut diatas, Pengajuan Banding dapat diajukan ke Tax Division of the Administrative Court dan dokumen banding harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah tanggal penerimaan putusan. 77 Proses Banding Sengketa Pajak 1) Tax Tribunal Tax Tribunal, sebelumnya dikenal dengan nama National Tax Tribunal, didirikan pada tanggal 1 April 1975 berdasarkan Framework Law on National Taxes sebagai lembaga independen di bawah pengawasan Kementerian Keuangan (Ministry of Finance)yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.Pengajuan banding dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Perorangan maupun Badan ke Tax Tribunaldalam waktu 90 hari dari tanggal diterimanya Ketetapan Pajak dari National Tax Service. Pemerintah Korea kembali melakukan reorganisasi skala besar pada tanggal 29 Februari 2008 khususnya di Ministry of Strategy and Finance dan Prime Minister Secretariat. Dalam reorganisasi tersebut, Tax Tribunal diubah menjadi lembaga independen di bawah pengawasan Prime Minister Office, sehingga kedudukan Tax Tribunal sebagai Badan Peradilan terpisah dari Ministry of Strategy and Finance sebagai lembaga pengawas National Tax Service. Saat ini Tax Tribunal memiliki 112 pegawai yang di dalamnya terdapat 6 Hakim Tetap (Permanent Judges) dan 28 Hakim Non-Tetap (Non-Permanent Judges). 78 Struktur Organisasi NTS dan Tax Tribunal 2) Board of Audit and Inspection Board of Audit and Inspection (BAI) merupakan lembaga pemerintah di Korea yang didirikan di bawah pengawasan Presiden dan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengaudit seluruh lembaga pemerintah yang lain termasuk National Tax Service. BAI memiliki tugas untuk memeriksa dan mengaudit pendapatan dan pengeluaran negara, serta memeriksa kinerja seluruh lembaga pemerintah lainnya. Wajib Pajak yang tidak puas dengan ketetapan yang diterbitkan oleh NTS dapat mengajukan banding kepada BAI dalam waktu 90 hari, namun tidak banyak Wajib Pajak yang mengajukan banding kepada BAI. Hal tersebut dikarenakan jumlah pegawai BAI yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan sangat terbatas, sehingga sangat sulit untuk meyakinkan BAI untuk menerima pengajuan banding Wajib Pajak. 3) Administrative Court Administrative Court berada di Seoul dan didirikan pada tanggal 1 Maret 1998. Kedudukan Administrative Court setara dengan District Court, sehingga District Courtakan menjalankan fungsi sebagai Administrative Court apabila tidak terdapat Administrative Court pada daerah tersebut. Administrative Court menerima pengajuan banding atas sengketa perpajakan, sengketa ketenagakerjaan, dan sengketa administrasi lainnya. Proses pengadilan dimulai dengan pengajuan banding dari Pemohon Banding, kemudian dikirimkan kepada Terbanding untuk diberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu 30 hari. Apabila pihak Terbanding tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam batas 79 waktu tersebut, Hakim dapat memutuskan perkara tanpa proses persidangan. Dalam hal tanggapan tertulis telah diterima dalam batas waktu tersebut, proses pengadilan akan dilanjutkan ke persidangan dimana kedua pihak dapat menyampaikan pendapat atas sengketa pajak yang disidangkan tersebut. Setelah didapatkan bukti dan penjelasan yang cukup dari kedua pihak, Hakim akan memutuskan untuk mencukupkan persidangan dan segera menerbitkan putusan pengadilan.. Pihak yang tidak puas terhadap hasil putusan banding Administrative Court dapat mengajukan banding kepada High Court dalam waktu 2 (dua) minggu dari tanggal putusan banding Administrative Court. Proses persidangan di High Court mirip denganAdministrative Court dimana kedua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan tuntutan dan/atau bukti baru.Selanjutnya, putusan banding High Court dapat diajukan banding kepada Supreme Court dalam waktu 2 minggu dari tanggal putusan banding High Court. Sebagai pengadilan tingkat akhir, Supreme Court hanya mereview pengajuan banding untuk dari segi hukum dimana banding tidak dapat diajukan kecuali terdapat kekeliruan dalam proses hukum atau bertentangan dengan hukum. Dalam proses pengadilan, Pemohon Banding dengan nilai sengketa kurang dari 20 juta Korean Won (setara dengan US$17.700 atau 300 juta Rupiah) diberikan pilihan untuk memanfaatkan Small Claim Case Trial Proceedings dimana proses penyelesaian sengketa akan dipercepat. Dalam proses tersebut, Pengadilan dapat memutuskan sengketa tanpa meminta penjelasan dari Terbanding apabila sengketa tersebut dianggap sudah jelas oleh pengadilan dan bukti-bukti dalam persidangan dapat diperoleh dengan mudah. Terbanding dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak puas dengan putusan tersebut, namun hanya sekitar dua persen atas putusan Small Claim Case yang diajukan banding. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun WP sebagai Terbanding masih dapat mengajukan upaya hukum banding ke tingkat yang lebih tinggi (Administrative Court) sebagai lembaga yudikatif apabila tidak puas dengan putusan BAI sebagai lembaga eksekutif tersebut, 80 namun hanya sekitar dua persen atas putusan Small Claim Case yang diajukan banding ke Administrative Court. c. Turki 1) Sistem Perpajakan Perpajakan di Turki menganut sistem self assessment, wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Dalam hal kantor pajak turki melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak, maka apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan maka dapat mengajukan “solution administrative” melalui upaya pembahasan dan pengurangan denda sebesar 2/3 untuk kesalahan pertama kali dan 1/3 untuk kesalahan yang kedua atau upaya mengajukan gugatan. 2) Sistem Peradilan Sistem peradilan Turki terdiri atas: a) Peradilan Yudisial (Judicial Courts); b) Peradilan Administratif (Administrative Courts); c) Peradilan Militer (Military Court). Adapun Peradilan Administrasi mempunyai struktur sebagai berikut: Office 81 Tax Courts 1) Merupakan PP tingkat pertama yang menangani petisi/gugatan yang diajukan oleh wajib pajak 2) Pemeriksaan sengketa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari seorang ketua dan dua anggota, terhadap sengketa dengan jumlah tertentu (under TRY 25,000.00) diselesaikan oleh hakim tunggal. Regional Administrative Courts 1) Menangani sengketa keberatan yang diajukan atas putusan yang dibuat oleh hakim tunggal. 2) Merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diajukan banding (kecuali: terkait dengan sengketa yuridis). 3) Setiap Majelis terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Council of State 1) Mempunyai fungsi peradilan dan administratif (Act No.2575) 2) Sebagai Peradilan, merupakan pengadilan tingkat banding dan merupakan peradilan tertinggi di peradilan administrasi. 3) Jika hasil putusan menyetujui keputusan PP, maka proses persidangan selesai. 4) Jika hasil putusan menolak keputusan PP, berkas kasus harus dikirim ke PP yang terkait untuk diperiksa kembali. Constitutional Court Merupakan Mahkamah Konstitusi yang menangani konstitusionalitas baik dari sisi substansi hukum maupun formal/prosedur atas suatu ketetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa terkait sengketa kecil harus selesai di Regional Adminsitrative Court. Council of state sebagai peradilan adminstrasi tertinggi tidak memutuskan sengketa perpajakannya, hanya menyetujui atau tidak putusan PP. Apabila hasil putusan menyetujui maka bersifat final, namun apabila putusan tidak menyetejui maka harus diperiksa kembali oleh PP. 82 d. Australia 1) Proses penyelesaian sengketa pajak diawali dengan penetapan pajak oleh ATO. 2) Apabila wajib pajak tidak setuju atas penetapan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke ATO. 3) Pada saat proses penelitian keberatan, terdapat jalu penyelesaian sengketa pajak berupa Alternative Dispute Alternative (ADR), yaitu penyelesaian sengketa pajak di luar jalur pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga (Komisioner ADR). 4) Apabila wajib pajak tidak setuju dengan Surat keputusan Keberatan maka dapat mengajukan review ke AAT atau ke Small Taxation Claims Tribunal (STCT), atau langsung mengajukan banding ke Federal Court of Australia. Proses di AAT kurang formal dan lebih murah daripada kasus pengadilan dan WP bisa mewakili diri Anda, atau Anda dapat memilih untuk diwakili oleh orang lain (Anda tidak perlu pengacara atau pengacara). Sidang AAT biasanya diadakan secara terbuka tetapi WP bisa minta dilakukan secara tertutup. 5) Apabila wajib pajak tidak setuju dengan keputusan dario AAT atau STCT maka dapat mengajukan banding ke Federal Court of Australia. Federal Court of Australia adalah pengadilan tinggi Australia yang memiliki yurisdiksi untuk menangani sebagian besar sengketa perdata yang diatur oleh undang-undang federal. Proses di pengadilan ini lebih formal dan 83 mahal. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal, dan jika WP kalah maka mungkin juga harus membayar legal fee 6) Apabila wajib pajak tidak setuju atas keputusan Federal Court maka dapat mengajukan banding ke full federal court.Dan terakhir apabila wajib pajak tidak setuju juga maka dapat mengajukan “peninjauan kembali" ke High Court. ADR merupakan jalur penyelesaian yang banyak dipilih oleh wajib pajak karena untuk mengajukan sengketa ke PP memakan biaya yang cukup mahal (legal fee), dan keputusan High Court merupakan keputusan terakhir yang tidak bisa diajukan sebagai sengketa lagi di badan peradilan lainnya karena High Court merupakan lembaga peradilan tertinggi di Australia (Supreme Court of Australia). Dari hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Sistem hukum di Australia mengenal penyelesaian sengketa pajak di luar jalur pengadilan. 2) Terdapat penyelesaian sengketa pajak sebelum sengketa pajak tersebut diajukan ke peradilan yaitu ke Administrative Appeal Tribunal. Proses ini cukup signifikan membantu penyelesaian sengketa pajak sebelum sengketa pajak tersebut diajukan ke jalur pengadilan. 3) Penyelesaian sengketa Pajak melalui jalur pengadilan membutuhkan biaya yang cukup mahal (legal fee) hal ini menjadi pertimbangan pokok bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui jalur di luar pengadilan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, sesungguhnya PP di Indonesia memiliki karakteristik yang mirip dengan PP di negara lain, khususnya dengan PP di Kanada dimana meskipun PP Kanada adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis peradilannya dilakukan oleh Supreme Court of Canada atau Mahkamah Agung Kanada, namun administrasinya masih dilakukan oleh Courts Administration Service atau Kantor Pelayanan Administrasi Peradilan yang merupakan salah satu lembaga eksekutif Pemerintah Kanada. 84 III. Dasar Pertimbangan Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua PP Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak diatur: “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.” Pasal tersebut secara nyata mengamanatkan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua PP dari para hakim untuk diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung terlebih dahulu. Pada prinsipnya, proses pengusulan Ketua dan Wakil Ketua PP oleh Menteri Keuangan kepada Presiden dilakukan dengan memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu dengan adanya proses: a. Calon Ketua dan Wakil Ketua PP yang diusulkan Menteri Keuangan kepada Presiden hanya dapat diangkat oleh Presiden apabila disetujui oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, keputusan akhir ada pada Mahkamah Agung sebagai bentuk prinsip check and balances antara usulan ekskutif (Presiden atas usul Menteri Keuangan) dengan pertimbangan yudikatif. b. Usulan calon Ketua dan Wakil Ketua PP disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Calon Ketua PP diusulkan oleh Ketua PP eksisting; 2) Calon Wakil Ketua PP diusulkan oleh Ketua bersama dengan Wakil Ketua PP eksisting. hal ini dengan pertimbangan Ketua dan Wakil Ketua PP eksisting memiliki pengetahuan dan pengenalan yang cukup terhadap seluruh Hakim PP. c. Sebagai calon pemimpin PP, terhadap calon Ketua dan Wakil Ketua PP dilakukan penelitian atas level of integrity and leadership secara mendalam untuk mampu memimpin PP tidak hanya secara substantif namun juga membangun tata kelola dan modernisasi fungsi judiciary PP dalam rangka meningkatkan jangkauan keadilan bagi WP maupun negara sebagai pihak yang bersengketa. d. Fakta bahwa sebagian besar (hampir seluruhnya) Hakim PP berasal dari Kementerian Keuangan memberikan kemampuan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan penelitian atas level integritas dan leadership calon Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan data profiling Hakim PP yang dimiliki Kementerian Keuangan. 85 IV. Periodisasi Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Pemerintah menghormati pertanyaan Hakim Konstitusi, namun sebagaimana Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden sebelumnya, Ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 sehingga Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak sudah tidak ada lagi, dengan demikian permohonan sudah kehilangan objek. Oleh karena itu, Pemerintah menghormati dan tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016. Data Putusan Perbandingan persentase jumlah putusan yang memenangkan Kementerian Keuangan dengan putusan yang mengalahkan Kementerian Keuangan (tahun 2018 s.d. tahun 2020) dan persentase jumlah uang/nilai antara sengketa yang memenangkan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah dan yang mengalahkan Kementerian Keuangan (tahun 2018 s.d. tahun 2020) sebagaimana kami paparkan berikut: 86 Berdasarkan data-data tersebut di atas, terlihat bahwa total besaran jumlah putusan dan jumlah uang/nilai sengketa yang dimenangkan oleh WP lebih besar daripada dimenangkan oleh Kementerian Keuangan. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2020 dan pada tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya para Pemohon dan Presiden tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 87 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 88 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan sebagai berikut: - Pasal 5 ayat (2): Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. - Pasal 8 ayat (2): Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 89 2. Bahwa para Pemohon, Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., Dr. Triyono Martanto, S.E.,S.H.,Ak,M.M.,M.Hum., dan Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS, dalam kualifikasinya perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai hakim pada pengadilan pajak (vide Bukti P-2), merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Kewenangan pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pembina organisasi dan tugas serta wewenang Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan pembinaan kepada hakim pengadilan pajak yang salah satunya dengan cara menerbitkan Surat Edaran yang berisi kebijakan Ketua Pengadilan Pajak yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh hakim pengadilan pajak yang menurut para Pemohon Surat Edaran tersebut sudah bersifat yudisial dan isinya menguntungkan Menteri Keuangan (atasan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai) yang pada dasarnya merupakan para pihak yang beracara di Pengadilan Pajak secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial sangat memengaruhi independensi dan kemerdekaan para Pemohon dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. b. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016 yang pada pokoknya amarnya menyatakan Pasal 8 ayat (3) UU UU 14/2002 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, mempunyai implikasi yang tidak hanya kepada hakim pengadilan pajak tetapi juga termasuk kepada Ketua dan Wakil Ketua pengadilan pajak yang menjadi tidak dibatasi periodisasinya karena Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Pajak yang telah menjabat lebih dari lima tahun tidak jelas kapan akan berakhir masa jabatannya sehingga menghambat regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya merugikan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja yang secara konstitusi dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3. Berdasarkan argumentasi dalam uraian para Pemohon di atas, para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002. 90 Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian para Pemohon yang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Pajak ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan a quo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon Pengadilan Pajak pada saat ini tidak memiliki anggaran sendiri karena tidak memiliki satuan kerja (Satker) untuk mengelola alokasi anggaran. Di samping itu, Hakim Pengadilan Pajak sebagai Pejabat Negara belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga berpengaruh pada eksistensi dan hak-hak hakim Pengadilan Pajak, serta hingga saat ini Pengadilan Pajak belum mempunyai gedung sendiri. 2. Bahwa menurut para Pemohon meskipun Hakim Pengadilan Pajak tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil keputusan, akan tetapi keberadaan dalam dua pembinaan instansi yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan Kementerian keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal tersebut berakibat adanya pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan 91 Hakim Pengadilan Pajak berada pada ketidakpastian hukum dan kemerdekaannya karena adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan (tanpa parameter yang jelas) sehingga berpotensi mereduksi ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002 yang menyatakan: “Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”. 3. Bahwa menurut para Pemohon persyaratan dan mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak jelas/tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga berpotensi terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi Para Pemohon. Beda halnya dengan pengadilan lainnya, pola promosi dan mutasi hakim secara jelas diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. Dengan demikian dalam rangka menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002 yang pada pokoknya menyatakan tidak boleh ada yang mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, maka mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak seharusnya dilakukan melalui proses dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak sehingga menjamin kemerdekaan dan independensi hakim. 4. Bahwa menurut para Pemohon dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, yang pada pokoknya amarnya menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian tidak ada lagi periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Padahal permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 hanya mengajukan permohonan berkenaan dengan periodisasi jabatan hakim saja yang bertentangan dengan UUD 1945, tidak termasuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. 5. Bahwa menurut para Pemohon dengan tidak adanya periodisasi jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak maka akan menyebabkan Ketua/Wakil Ketua menjabat sampai dengan pensiun karena tidak ada pola mutasi. 92 Ketua/Wakil Ketua tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus- menerus, tidak cakap dalam menjalankan tugas, dan meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU 14/2002. Begitu pula dengan proses pembinaan karir para hakim akan terhambat dengan tidak adanya pola mutasi dan promosi serta tidak adanya masa jabatan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Pajak. 6. Bahwa menurut para Pemohon dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, maka akan berpotensi seseorang menjadi otoriter, abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan organisasi tersendat dan timbulnya kultus individu sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah: a) menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tetap konstitusional dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; b) menyatakan frasa “dari para Hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo Presiden telah mengajukan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2020 dan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru diterima Mahkamah pada 93 tanggal 27 Agustus 2020 setelah sidang dinyatakan selesai dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis dimaksud tidak dipertimbangkan; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terdapat dua pokok persoalan konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon yakni: 1. pembinaan oleh kementerian keuangan dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tidak boleh diartikan pembinaan Kementerian Keuangan termasuk dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; 2. Frasa “dari para hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 harus diartikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun; [3.11] Menimbang bahwa dari kedua pokok persoalan tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun para Pemohon tidak keberatan terhadap pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, namun terkait dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang tidak boleh melibatkan menteri dan harus adanya pengaturan periodisasi atau pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. [3.12] Menimbang bahwa terhadap kedua pokok permasalahan konstitusionalitas tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”, terlebih dahulu Mahkamah mengutip Paragraf [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016, yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: … Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan in casu Menteri Keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam 94 memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “one roof system” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, pendirian yang kemudian diperintahkan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang telah jelas dan tegas, bahwa oleh karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lembaga peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Maka, lembaga peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi. Demikian halnya dengan Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus yang pembentukannya/keberadaannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan, “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”, yang penjelasan dari pasal tersebut menyatakan, “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”, yang kemudian diatur juga dalam UU 14/2002 khususnya Pasal 2 yang menentukan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Merujuk ketentuan tersebut, secara normatif Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. 95 Namun demikian jika dipelajari lebih jauh mengenai sengketa perpajakan adalah sengketa antara kepentingan rakyat selaku wajib pajak dengan kepentingan rakyat sebagai penikmat pajak yang tidak dapat dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih dengan sengketa privat. Maka dalam sengketa pajak diperlukan penyelesaian sengketa secara cepat untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak terhadap kewajiban pembayarannya maupun bagi negara yang membutuhkan penerimaan perpajakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sifat dari putusan pajak yang menciptakan kepastian baik bagi wajib pajak maupun bagi pemungut pajak agar sejumlah nominal pajak yang disengketakan dapat segera dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun oleh negara untuk kepentingan rakyat serta diperlukan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka Mahkamah dapat memahami sampai saat ini Pengadilan Pajak masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah mengurusi keuangan dan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak atau dengan kata lain terkait dengan pengadilan pajak yang harus satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu sepanjang tugas dan kewenangan hakim Pengadilan Pajak tidak terganggu independensinya dalam mengadili suatu perkara, maka kebijakan yang seperti itu merupakan pilihan kebijakan (open legal policy) dari pembentuk undang-undang terhadap keberadaan Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Dengan demikan maka pertimbangan Mahkamah mengenai Pengadilan Pajak yang masih di bawah pembinaan Kementerian Keuangan menjadi mutatis mutandis dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian sekali lagi Mahkamah tetap menekankan kepada Pengadilan Pajak dalam melaksanakan kewenangannya harus tetap mengedepankan dan mengutamakan kebebasan dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. [3.12.2] bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, apakah pembinaan oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terkandung arti termasuk terdapat peran Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sehingga para Pemohon menghendaki agar frasa tersebut diartikan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak seharusnya 96 melibatkan Menteri Keuangan. Bila melihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 memang hanya menyatakan cukup jelas, dan tidak mengartikan atau menjelaskan bahwa pembinaan organisasi tersebut diartikan termasuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Begitupula jika Mahkamah mengartikan kata pembinaan itu sendiri yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan demikian, Mahkamah belum bisa melihat secara spesifik makna sebenarnya frasa pembinaan organisasi dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Bisa jadi makna yang terkandung dalam frasa tersebut adalah tidak termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak seperti halnya yang dimaknai oleh para Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah jika para Pemohon menghendaki pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak boleh diusulkan oleh Kementerian Keuangan adalah tidak tepat dengan cara menguji Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945 karena pengertian dari frasa pembinaan organisasi itu sendiri belum tentu dapat diartikan termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Terlebih, dalam ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara keseluruhan tidak mengatur perihal tata cara maupun persyaratan pengusulan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sesungguhnya menjadi tidak relevan melekatkan pemberlakuan secara bersyarat atas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan persyaratan pengusulan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas kata “Pembinaan” dapat mencakup keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang bisa tumpang tindih dengan kewenangan yang berkaitan dengan independensi hakim, terhadap keraguan demikian tidak dapat dihindarkan. Sebab, sebagai konsekuensi dari masih ditegaskannya oleh Mahkamah Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah konstitusional, maka keterlibatan Menteri Keuangan dalam mengusulkan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak masih harus dipertahankan hingga terwujudnya Pengadilan Pajak berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung (“one roof system”). Namun demikian untuk menjawab keraguan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak benar-benar hanya terbatas pada persyaratan formal yang bersifat administratif semata, yang pertimbangan hukum selengkapnya akan dipertimbangkan pada saat Mahkamah 97 mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002, yang juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo. Sebab, dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 persyaratan untuk diusulkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak melekat bukan dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Oleh karena itu kekhawatiran adanya konflik kepentingan kewenangan mengusulkan oleh Menteri Keuangan tidak dapat disusupi dengan kepentingan yang mempengaruhi kebebasan hakim dapat dihindari. Terlebih lagi, sebenarnya terhadap kekhawatiran dimaksud sesungguhnya juga tidak beralasan, karena telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002, yang menyatakan: “Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”. Artinya keterlibatan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (vide Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002) dan bahkan pembinaan teknis peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 5 ayat (1) UU 14/2002) juga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, khususnya pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, dipertegas dengan pertimbangan hukum yang bersifat kekinian, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dan oleh karenanya Mahkamah tetap mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan. Bahwa sebelum sampai pada sikap Mahkamah terhadap dalil para Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, terkait permohonan para Pemohon pada norma a quo, setelah dicermati dengan saksama pada bagian posita dan petitum permohonan para Pemohon telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan. Di mana, pada uraian dalil permohonan menguraikan pembinaan pengadilan pajak seolah-olah terbatas pada kata “pembinaan organisasi” dengan huruf tebal (bold), namun pada bagian petitum memohon agar kata “pembinaan” oleh kementerian keuangan seolah-olah pembinaan secara 98 keseluruhan, termasuk juga baik keuangan dan administrasi. Hal demikian menunjukkan adanya “contradictio in terminis” dari pendirian para Pemohon, pada satu sisi para Pemohon pada frasa “pembinaan organisasi” saja yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, namun pada sisi lain keseluruhan pembinaan termasuk keuangan dan administrasi juga termasuk yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Selanjutnya selain ketidakkonsistenan tersebut, permohonan para Pemohon terdapat ambiguitas pada bagian lainnya, yaitu pada petitum permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tetap konstitusional sepanjang tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, padahal norma pasal a quo telah cukup jelas memang tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 Mahkamah tetap pada pendirian sebagaimana pertimbangan hukum di atas, namun setelah dicermati uraian permohonan para Pemohon terkait konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat 2 UU 14/2002 telah ternyata tidak jelas atau kabur. Namun demikian, seandainya permohonan para Pemohon tidak kabur, quod non, permohonan para Pemohon berkenaan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya dalil para Pemohon yang terkait dengan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dan memohon kepada Mahkamah sebagaimana petitum para Pemohon agar frasa “dari para hakim” dan frasa “diusulkan oleh Menteri” dalam pasal tersebut dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”. Dari permohonan tersebut para Pemohon menghendaki agar tidak boleh ada keterlibatan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan harus adanya masa jabatan atau periodisasi ketua dan wakil ketua yaitu hanya 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Terhadap permohonan para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 99 [3.13.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016 Paragraf [3.14] telah mempertimbangakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa oleh karena hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Tinggi Agama, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan hakim pajak agar tidak menimbulkan perbedaan sudah seharusnya juga masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi”. Bahwa dari pertimbangan tersebut Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya antara lain menyatakan, Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat. Bahwa dari pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Nomor 6/PUU- XIV/2016 tersebut, maka saat ini Pengadilan Pajak tidak memiliki masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua, sehingga Mahkamah dapat memahami keresahan para Pemohon yaitu dengan tidak adanya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat berdampak pada antara lain terhambatnya karir para Pemohon sebagai hakim pada Pengadilan Pajak dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di Pengadilan Pajak nantinya. Oleh karena pasal mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yakni Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 yang menyatakan, “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016. Sementara itu, para Pemohon dalam permohonan a quo memohon kepada Mahkamah agar Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung” diartikan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak tanpa melibatkan Kementerian Keuangan untuk satu kali masa 100 jabatan selama lima tahun, maka demi kepastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut. [3.13.1.1] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan pada Paragraf [3.12.1] tersebut di atas telah memahami mengapa pengadilan pajak masih berada pada pembinaan Kementerian Keuangan. Namun pertanyaannya apakah pembinaan tersebut harus termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah terlebih dahulu menguraikan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menjadi landasan konstitusional yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya pada kemerdekaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Badan peradilan harus dilekatkan prinsip kebebasan yang merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki khususnya bagi para hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsial. Para hakim harus dapat mengimplementasikan kebebasannya sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak/elektronik, dan individu yang berpengaruh. Produk yang dihasilkan hakim dari sebuah badan peradilan adalah putusan hakim, oleh karena itu produk dari hakim tersebut harus mengandung nilai-nilai kepastian dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap putusan badan peradilan yang bersumber dari aktualisasi kemandirian hakim melalui pertimbangan hukumnya, benar-benar mencerminkan dan memancarkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis yang membawa esensi keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik bagi pencari keadilan (justiciabelen) dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. [3.13.1.2] Bahwa dari kebebasan hakim sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah hakim melalui ketua/wakil ketua juga harus memiliki kebebasan dalam penatalaksanaan organisasinya sebagaimana di dalam sebuah badan peradilan pada umumnya, termasuk dalam hal ini Pengadilan Pajak. Sebab, makna 101 kebebasan pada hakim, selain hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan yudisial, juga tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi hakim juga leluasa untuk berbuat apa pun yaitu salah satunya adalah mengorganisir keberadaanya di dalam sebuah badan peradilan dengan memilih ketua dan wakil ketua untuk memimpin hakim-hakim itu sendiri dalam menjalankan tugas sehari- harinya. Ketua dan wakil ketua badan peradilan selain bertugas sebagai hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan memutus perkara, juga memiliki tugas dalam pengorganisasian di internal badan peradilan tersebut seperti melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan jajaran di sebuah lembaga peradilan serta mengatur pembagian tugas para hakim. Lebih lanjut, para hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam sebuah badan peradilan sudah barang tentu saling berinteraksi satu sama lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun yang berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari, dengan begitu para hakim bisa saling mengenal atau mendalami karakter dari masing-masing hakim itu sendiri. Dengan demikian jika ada pemilihan pimpinan sebuah badan peradilan, dalam hal ini ketua dan wakil ketua Pengadilan sebenarnya para hakim sudah bisa memilih atau menentukan hakim yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pimpinan yang membawa kemajuan organisasi dalam melayani pencari keadilan. Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementeraian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak. Karena, Hakim Pengadilan Pajak selain bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim pajak juga harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka dari mereka sendiri untuk mengorganisir tugas dan kewenangan badan peradilan tanpa melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Kementerian Keuangan yang belum tentu mengetahui lebih mendalam kualitas ataupun karakter mereka masing-masing dari para hakim. Oleh karena itu menurut Mahkamah tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan agar para hakim 102 tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas dan leadership dari calon pemimpinnya, serta dari hasil pilihannya tersebut, para hakim dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya. Dengan pertimbangan demikian, keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif. [3.13.1.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan periodisasi atau masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang juga dimohonkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah praktik demokrasi yang paling mendasar dan harus diterapkan dalam sebuah organisasi adalah adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, untuk menghindari terjadinya praktik otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol internal dengan cara pembatasan waktu tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan yang terus menerus bisa menjadikan pimpinan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena pemimpin harus memiliki jangka waktu dalam menduduki jabatan. Periodisasi dalam suatu jabatan bukan hanya agar terjadi pergantian kepengurusan, namun yang tidak kalah penting hal tersebut menciptakan proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah lembaga atau jenjang karir para penggerak dari organisasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam hal ini, pimpinan pengadilan pajak yakni Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan batasan masa jabatan atau periodisasi untuk menghidari terjadinya kekhawatiran sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut. Oleh karena itu apabila merujuk pertimbangan hukum dimaksud, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang relevan adalah satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun. [3.13.2] Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “dari para hakim” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk satu 103 kali masa jabatan selama lima tahun beralasan menurut hukum. Sementara itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “diusulkan Menteri” tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah memaknainya sebagai “diusulkan melalui menteri”. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.13] tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 8 ayat (2) beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.4] Permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 kabur dan seandainya tidak kabur, quod non, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 104 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”; 3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima; 4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan 105 dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar