10/PUU-XVI/2018

PUTUSAN Nomor 10/PUU-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : PT Harapan Sinar Abadi Diwakili oleh Henny Victoria sebagai Direktur Utama Alamat : Komplek Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Nomor 68 Kavling 16, Jakarta Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Maret 2018, memberi kuasa kepada Turseno yang beralamat di Pamulang Permai AX 34/1 RT 007/RW 012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2018 dengan Nomor 10/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: POKOK PERKARA Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (bukti P-2) selanjutnya disebut UU KUP, dan 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (bukti P-3) selanjutnya disebut UU PPN. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945” (bukti P-1). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK” (bukti P-5). 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap: a. Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan b. Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON 1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.” 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum privat. Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut: a. Hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas azas kekeluargaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) dan UUD 1945 yang berbunyi: - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. - Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 5. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena: a. Pasal 9 ayat (2a) UU KUP mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pemohon membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak Negara, atas hak kami yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas Negara. b. Pasal 13 ayat (1) UU KUP mengurangi hak konstitusional Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 karena terdapat perbedaan kedudukannya dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Negara menghilangkan hak Pemohon, sebagai Wajib Pajak untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar dalam tempo 3 (tiga) bulan, tetapi Negara mempunyai tempo 5 (lima) tahun untuk menelusuri kewajiban Wajib Pajak yang belum dipenuhi. c. Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP mengurangi hak konstitusional Pemohon karena terdapat perbedaan kedudukannya dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hak yang hilang pada Pasal 13 ayat (1) KUP diatas bahkan ditambahkan denda 100% dalam Pasal ini, sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah kami bayar. d. Pasal 9 ayat (9) UU PPN mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kami membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak Negara, atas hak kami yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas Negara lebih sesuai bila Wajib Pajak dikenakan denda atas keterlambatan ini, misalnya dikreditkan lebih dari 1 tahun (tidak 3 bulan), Sanksi Administrasi sebesar 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo satu tahun faktur yang diajukan sampai dengan tanggal pengajuan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu ) bulan, paling lama 24 bulan. Mengikuti semua ketetapan dalam Undang Undang di atas, Pemohon seolah- olah membayar 3 kali PPN, yang seharusnya kami membayar 1 kali nilai PPN. Semua rekening kami telah diblokir dan dipindahkan ke kas Negara, kemudian mereka menyita 1 unit kendaraan, satu satunya kendaraan yang ada pada kami, Honda City tahun 2002 dan KPP telah menerbitkan SKPKB sebagai bunga juga, oleh karena kami tidak mampu membayar, atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi, dengan demikian semakin besar tagihan atas SKPKB. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 6. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU KUP dan PPN Dengan diterapkan/berlakunya Undang-Undang beserta Pasal-Pasal yang telah kami sebutkan diatas, kami merasa dirugikan dan telah terjadi ketidakadilan. Sebagai gambaran, kami ilustrasikan dibawah ini. Berkas dokumen asli maupun photo copy Pemohon, selaku Badan Usaha berbadan hukum, kami sertakan sebagai bukti-bukti pendukung permohonan pengujian atas Undang-Undang tersebut diatas. Untuk mempermudah memahami peristiwa yang sesungguhnya/faktual terjadi pada Pemohon yaitu PT Harapan Sinar Abadi, perlu Pemohon sampaikan beberapa ilustrasi/contoh peristiwa di bawah ini. Ilustrasi : Peristiwa transaksi keuangan. Peristiwa 1. PT ABC selaku pembeli (Wajib Pajak) pada tanggal 1 September 2016 membeli 1 (satu) unit barang dari PT XYZ, selaku penjual (Wajib Pajak) dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). PT XYZ selaku penjual mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT ABC selaku pembeli sebesar 10% (sepuluh persen). PT ABC, selaku pembeli mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut: Harga beli Rp. 100.000.000,- PPN.10% Rp. 10.000.000,- +/+ Jumlah Rp. 110.000.000,- Atas terjadinya transaksi pembelian tersebut diatas maka PT ABC selaku pembeli (Wajib pajak) harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepadanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PT XYZ . PT ABC mencatatnya sebagai Pajak Masukan. PT XYZ , selaku penjual mencatat kedalam pembukuannya sebagai berikut : Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Harga Jual Rp. 100.000.000,- PPN.10% Rp. 10.000.000,- +/+ _______________ Jumlah Rp. 110.000.000,- PT XYZ, selaku penjual mencatat PPN. 10% sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari PT. ABC sebagai Pajak Keluaran. Peristiwa 2. PT XYZ, selaku penjual (Wajib pajak) membeli barang yang dijualnya kepada PT ABC tersebut pada tanggal 17 Agustus 2016, dari PT Sumber Rejeki Jaya (Wajib Pajak) dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). PT XYZ, selaku pembeli mencatat kedalam pembukuannya sebagai berikut : Harga beli Rp. 90.000.000,- PPN.10% Rp. 9.000.000,- +/+ _______________ Jumlah Rp. 99.000.000,- PT XYZ, selaku pembeli mencatat PPN. 10% sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayarnya kepada PT Sumber Rejeki Jaya (Wajib Pajak) sebagai Pajak Masukan. Peristiwa 3. Atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT ABC (Peristiwa 1) tersebut di atas, maka PT XYZ selaku penual (Wajib pajak) harus membayar/menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungutnya dari PT ABC sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dipotong/dikurangi sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai Pajak Masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barang dari PT Sumber Rejeki Jaya (Wajib Pajak), yang dapat dikreditkan kepada Negara. Selanjutnya PT XYZ melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak. PT. XYZ hanya membayar/menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah), sebagai Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 PT XYZ, selaku penual (Wajib pajak) melakukan penghitungan penyetoran Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar sebagai berikut: Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 10.000.000,- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 9.000.000,- -/- Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) kurang bayar Rp. 1.000.000,- Selanjutnya: Peristiwa 4. PT ABC pada tanggal 25 Desember 2016 menjual barang yang dibelinya dari PT XYZ kepada RSUPN Cipto Mangunkusumo (Instansi Pemerintah), selaku Bendaharawan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan harga Rp 115.000.000,- (Seratus limabelas juta rupiah). PT ABC memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada RSUPN Cipto Mangunkusumo sebesar 10% (Sepuluh persen). PT ABC, selaku penjual mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut : Harga jual Rp. 115.000.000,- PPN.10% Rp. 11.500.000,- +/+ Jumlah Rp. 126.500.000,- PT ABC, selaku penjual mencatat PPN. 10% sebesar Rp 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimanya sebagai Pajak Keluaran. RSUPN Cipto Mangunkusumo (Instansi Pemerintah), selaku Bendaharawan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada saat pelunasan atas tagihan dari PT ABC, memungut/memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Atas peristiwa tersebut, PT ABC pada akhir bulan Desember 2016, mengajukan RESTITUSI atas Pajak Masukannya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dikreditkan, melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak ,sehingga timbul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini, pada saat Pajak Masukan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut oleh PT ABC dikreditkan melalui SPT Masa PPN bulan Desember 2016 - RESTITUSI, Pajak Masukan tertanggal 1 September 2016 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari PT.XYZ ditolak, tidak bisa dikreditkan karena sudah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pasal 9 ayat (9) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sehubungan dengan penolakan atas Pajak Masukan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, Negara juga mengenakan tambahan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang yang tidak atau kurang dibayar, Pasal 13 ayat ( 3 ) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, Negara juga mengenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pasal 9 ayat (2a) KUP Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, akibat penolakan tersebutmaka PT ABC harus membayar: a. Pajak Masukan, saat transaksi pembelian dengan PT XYZ sebesar Rp 10.000.000,- b. Pajak Keluaran, pemotongan saat transaksi penerimaan pembayaran Rp 1.500.000,-dari RSUPN Cipto Mangunkusumo, sebagai Bendaharawan Negara. c. Tambahan Sanksi Administrasi berupa kenaikkan sebesar 100% Rp 10.000.000,- Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% Pasal 9 ayat (2a) KUP Rp................?? Total: Rp. .............?? Total yang harus dibayar ke Kas Negara lebih dari Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta limaratus ribu rupiah). Sungguh sangat fantastis!! Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Menurut kami, sepatutnya PT ABC, selaku wajib pajak hanya diwajibkan membayar: Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar sebesar Rp.1.500.000,- Sanksi Administrasi , karena keterlambatan pengkreditan Rp. 500.000,- Faktur Pajak Masukan sepatutnya Maksimum 5% (lima persen) Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% Pasal 9 ayat ( 2a ) KUP Rp............. ?? Total : Rp. ........... ?? Total kewajiban yang harus dibayar PT ABC ke Kas Negara sepatutnya maximum sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% ( Pasal 9 ayat (2a) KUP.). Alasan : 1. PT ABC tidak ada niat untuk tidak membayar pajak dan bukan pengemplang pajak. 2. Kesalahan yang dilakukan PT ABC hanya bersifat kesalahan Administratif. 3. Uang Pajak Masukan yang hendak diminta/dikreditkan melalui restitusi oleh PT ABC (Wajib Pajak) kepada Negara sejatinya adalah merupakan haknya. Pemohon sangat setuju/sependapat bahwa Pasal-Pasal yang bermuatan sanksi- sanksi tersebut diatas diterapkan/diberlakukan bagi para Wajib Pajak yang tidak ada niat untuk membayar pajak atau para pengemplang pajak. Sebagai ilustrasi/contoh dalam hal ini bagi para wajib pajak yang tidak ada niat untuk membayar pajak atau para pengemplang pajak, kami sampaikan sebagaimana ilustrasi peristiwa nomor 3, sebagai berikut: Atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT ABC tersebut di atas, maka PT XYZ selaku penjual (Wajib pajak) harus membayar/menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungutnya dari PT ABC sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dipotong/dikurangi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai Pajak Masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barang dari PT Sumber Rejeki Jaya (Wajib Pajak), yang dapat dikreditkan kepada Negara. Selanjutnya PT XYZ melaporkan melalui Surat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak. PT XYZ hanya membayar/menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu Juta rupiah), sebagai Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar. PT XYZ selaku penjual (Wajib pajak) melakukan penghitungan penyetoran Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar sebagai berikut: Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 10.000.000,- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 9.000.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar Rp. 1.000.000,- Pada peristiwa ini, ternyata PT XYZ (Wajib pajak) selaku penjual, ternyata tidak membayar/menyetorkan uang Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), juga tidak membuat/melapor melalui Surat Pemberitahuan SPT. Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya ke Kantor Pajak. Dalam hal ini, PT XYZ, patut disebut sebagai Wajib Pajak yang tidak taat membayar Pajak atau pengemplang pajak. Dengan demikian Pasal-Pasal yang bermuatan Sanksi-Sanksi tersebut diatas patut diterapkan/diberlakukan kepada PT XYZ. Demikian ilustrasi/contoh-contoh peristiwa untuk mempermudah pemahaman sebagai pendukung Pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut di atas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa UU KUP dan PPN merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: a. Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan b. Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/207/13/011/15, tanggal 7 Desember 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/13/011/15, tanggal 7 Desember 2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00232/107/13/011/15, tanggal 7 Desember 2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00007/407/13/011/15, tanggal 29 April 2015; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor PHP-292/WPJ.04/KP.0105/2015, tanggal 29 Oktober 2015; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Paksa Nomor SP-00055/WPJ.04/ KP.0104/2017; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Paksa Nomor SP-00992/WPJ.04/ KP.0104/2017; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Paksa Nomor SP-00993/WPJ.04/ KP.0104/2017; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Paksa Nomor SP-00612/WPJ.04/ KP.0104/2016; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Paksa Nomor SP-00613/WPJ.04/ KP.0104/2016; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Paksa Nomor SP-00614/WPJ.04/ KP.0104/2016; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Notaris Ade Hidayat S.H., tanggal 31 Juli 2009, Nomor: 05; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02. Thn 2009; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, selanjutnya disebut UU KUP), dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069, selanjutnya disebut UU 42/2009) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa dalam hal ihwal kedudukan hukum (legal standing),Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bertanggal 24 Agustus 2009, yang merupakan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar PT Harapan Sinar Abadi (PT HSA) (bukti P-16); [3.5.2] Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009 tersebut, ihwal Perubahan Anggaran Dasar PT HSA telah dimuat dalam Salinan Akta Notaris Nomor 05 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Hidayat, bertanggal 31 Juli 2009 (bukti P-15). Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PT HSA perubahan tersebut, Nyonya Henny Victoria diangkat sebagai Direktur Utama; [3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT HSA, “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian” dan Pasal 12 angka 2 huruf a menyatakan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan”. Dengan demikian, Pemohon berhak mewakili PT HSA dalam permohonan a quo di Mahkamah Konstitusi; [3.5.4] Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 1 Anggaran Dasar PT HSA, pembentukan perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk berusaha dalam bidang pembangunan, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang perindustrian, bidang percetakan, bidang pertanian, bidang pengangkutan darat, dan dalam bidang pertambangan. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, PT HSA melaksakanan kegiatan usaha yang berhubungan dan terkait dengan maksud pendirian perseroan; [3.5.5] Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksudkan pada angka [3.5.4] di atas, sebagai badan hukum privat, PT HSA dikenakan berbagai macam kewajiban, termasuk di dalamnya kewajiban untuk membayar pajak; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 [3.5.6] Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP; serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon disebabkan oleh kewajiban dalam pembebanan pajak terutama pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di luar batas kemampuan Pemohon. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan adanya norma dalam pasal-pasal a quo, Pemohon seolah-olah membayar 3 (tiga) kali lipat PPN. Bahkan, karena tidak mampu membayar atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi, semua rekening atas nama PT HSA telah diblokir dan dipindahkan ke kas negara (vide Perbaikan Permohonan hal. 6). Berdasarkan penjelasan di atas, dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon, di mana, sebagaimana didalilkan Pemohon, apabila norma dalam pasal- pasal a quo dinyatakan inkonstitusional, kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa disebabkan oleh karena persoalan konstitusional yang dimohonkan dalam permohonan a quo telah jelas maka tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan a quo tanpa harus meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 ayat (9) UU 42/2009. Sebagaimana didalilkan dalam permohonan, pemberlakuan norma dalam pasal-pasal a quo, Pemohon merasa dirugikan sehingga telah terjadi ketidakadilan dalam menjalankan usaha. [3.9] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, dalam sidang Pendahuluan, yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2018, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan terutama bagian alasan-alasan mengajukan permohonan (posita). Selanjutnya, berdasarkan batas waktu maksimum yang ditentukan, Pemohon pun telah melakukan perbaikan permohonan sebagaimana disarankan Mahkamah. Bahkan, dalam Sidang Panel perbaikan permohonan yang diselenggarakan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2018, Pemohon telah pula menyampaikan secara detail perbaikan yang dilakukan. Namun demikian, Pemohon tidak melakukan perbaikan yang signifikan sebagaimana yang telah disarankan Mahkamah; [3.10] Menimbang bahwa perbaikan mendasar yang disarankan Mahkamah dalam permohonan adalah berkenaan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita). Ternyata, Pemohon tetap saja tidak menjelaskan alasan- alasan dimaksud terutama memberikan penjelasan mengapa keberlakuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 mengurangi hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Padahal, penjelasan dan dasar argumentasi mengaitkan keberlakuan norma dalam pasal-pasal Undang-Undang a quo menjadi roh untuk menilai dasar argumentasi Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa dalam mengemukakan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) sebagaimana diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 Perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 bertentangan dengan norma dalam pasal UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam mengajukan permohonan a quo. Bahkan, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sama sekali tidak disentuh dan tidak dibahas pada bahagian alasan-alasan mengajukan pengujian. Setelah membaca dengan cermat semua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 alasan permohonan yang diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12, Pemohon hanya menguraikan beberapa ilustrasi peristiwa transaksi keuangan yang terkait dengan beban pembayaran pajak. Dengan ilustrasi demikian, disadari atau tidak, Pemohon telah mendorong Mahkamah untuk mengadili kasus konkrit yang terkait dengan beban pembayaran pajak. Padahal sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah dimaksudkan untuk menilai kasus konkret, tetapi untuk menilai konstitusionalitas keberlakuan norma undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini telah diingatkan kepada Pemohon selama berlangsungnya sidang pemeriksaan pendahuluan. Adapun uraian Pemohon yang pada intinya berisikan analisis Pemohon perihal bagaimana seharusnya ketentuan undang-undang di bidang perpajakan diberlakukan terhadap Pemohon, menurut versi Pemohon, lebih tepat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan keberatan terhadap otoritas perpajakan, bukan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang perpajakan. Lagipula, kalkulasi Pemohon tentang bagaimana seharusnya undang-undang di bidang perpajakan itu diterapkan terhadap Pemohon justru bertolak dari logika norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kalaupun perhitungan pajak yang Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon ternyata benar, quod non, hal itu tidak menjadi alasan inkonstitusionalnya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan kata lain, Mahkamah tidak menemukan sama sekali argumentasi Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.9], [3.10], dan [3.11], di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili pemohonan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id