1/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 1/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Nurul Agna Pratama Pekerjaan : Pegawai Swasta Alamat : Mojo RT 02/V Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara daring dengan surat permohonan bertanggal 31 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 1/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Maret 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), dan Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar…” 2. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang menjadikan bahwa dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengajuan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 3. Bahwa berdasarkan 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tatacara Beracara Dalam Peraturan Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan MK sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan Pasal 41 PMK 2 /2021 mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. 4. Bahwa Pasal 23A dalam UUD NRI 1945 yang mengatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 3 dengan undang-undang, itu artinya Pajak dan pungutan lain itu diadakan atau diselenggarakan dengan menggunakan aturan undang-undang, bukan berarti negara harus atau wajib mengadakan pajak dan pungutan lain dan itu juga tidak menghalangi negara untuk meniadakan terhadap Pajak atau Pungutan lain tertentu. Dan tidak menghalangi pula tarifnya untuk diturunkan ataupun ditiadakan oleh MK jika undang-undang yang dibuat melanggar Konstitusi. Karena MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dalam hal ini adalah pasal-pasal UU HPP yang dimohonkan terhadap Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945. Terkait dengan Pasal 23A UUD jelas, Mahkamah Konstitusi berwenang menangani pasal-pasal yang dimohonkan. Ketentuan dalam Pasal 23A UUD mengatur bahwa Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang. Berarti ketika pemerintah menetapkan aturan mengenai pajak atau pungutan lain yang sebelumnya belum ada menjadi ada ataupun yang sudah ada kemudian diperbarui maka ketentuannya dengan membuat Undang-undang bukan cuma ngomong saja atau ngomong doang atau secara literatur yang lebih trendi atau funky sekarang “gak cuma omon-omon”. Bahwasanya kemudian undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang dibuat ternyata bertentangan dengan Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili seperti yang sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Tidak ada batasan dari Konstitusi yang melarang MK melakukan pengujian undang-undang tertentu terhadap UUD NRI 1945. 5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk 4 memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud. Adapun isi Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) huruf a: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; Pasal 7 ayat (1) huruf b: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Pasal 7 ayat (3): Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 5 b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas penyelenggaraan ekonomi nasional yang demokratis dan kesejahteraan. Yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 33 ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 34 ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 6 Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji tersebut telah secara aktual merugikan Pemohon dan Masyarakat Kelas Menengah serta Kelas Menengah Kebawah lainnya. Karena dengan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut menjadikan harga-harga naik dan daya beli menjadi menurun, serta minimbulkan ketidaknyamanan pada Pemohon selain dari kenaikan harga-harga kebutuhan juga karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tentang keadaan ekonomi mereka di mass media maupun yang langsung bercerita kepada Pemohon. Bahwa ada kergian potensial karena Pasal-pasal yang dimohonkan memungkinkan PPN untuk dinaikkan lagi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian lebih lanjut kepada Pemohon, masyarakat kelas menengah dan kelas menengah kebawah lainnya serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang membuat Pemohon tidak merasa nyaman karena mereka harus berkeluh kesah dan berdemonstrasi serta berhadap- hadapan dengan aparat ataupun sebaliknya. 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya karena setelah pemberlakuan dari pasal-pasal yang dimohonkan membuat harga-harga menjadi naik dan berbanding terbalik dengan penghasilan yang turun dampak dari kenaikan PPN karena membuat tempat kerja Pemohon mengalami penurunan pendapatan pasca PPN dinaikkan padahal di era covid atau di tahun 2020 sebelum kenaikan PPN di 2022 masih baik-baik saja, justru ketika dinaikkan PPN daya beli masyarakat menjadi menurun terutama kalangan kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Pemohon bekerja di sektor informal dan konsumen dari tempat kerja Pemohon rata-rata adalah kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah. 7 6. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu, dengan adanya Pasal-pasal yang dimohonkan, karena pasal-pasal yang dimohonkan cenderung hanya mementingkan Pemilik Kapital yang besar dan Penguasa saja, tidak peduli dengan suara-suara dari kalangan kelas menengah dan kelas menengah kebawah, sehingga tidak mencerminkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga secara otomatis Pasal-pasal yang dimohonkan juga melanggar Pasal 34 ayat (1), karena yang seharusnya dipelihara oleh negara, ternyata setelah penerapan Pasal-pasal yang dimohonkan justru kelas menengah dan menengah ke bawah adalah yang membiayai dan yang memelihara negara serta justru dinaikkan lagi angka untuk membiayai dan memelihara negaranya. Lebih dari itu kalangan kelas menengah dan kelas menengah ke bawah banyak protes disana-sini atas keadaan ekonomi dengan berbagai tema pasca dikeluarkan pasal-pasal yang dimohonkan. Dikarenakan adanya semua itu, Pemohon tergerak untuk membawakan suara Pemohon sendiri dan aspirasi dari masyarakat terutama di kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah untuk di bawa ke Mahkamah Konstitusi, hal ini sesusai dengan amanat UUD NRI 1945 dalam Pasal 28C yang menyatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini tentu Pemohon ingin berkontribusi membangun masyarakat dan mengurangi beban masyarakat terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas menengah ke bawah, dan seluruh masyarakat pada umumnya. 7. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah Pajak yang dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia atas barang atau jasa kena pajak tanpa mengenal kaya atau miskin, mempunyai NPWP atau tidak, tua atau balita, semuanya dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Dan yang paling terdampak atas kenaikan PPN adalah masyarakat kelas menengah dan 8 menengah ke bawah sehingga siapapun di Indonesia ini asalkan dia membeli atau menggunakan jasa atau barang kena PPN maka berhak untuk mengajukan Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi saat merasa dirinya dirugikan dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, termasuk Pemohon sendiri. Apalagi Pemohon disini tidak hanya alasan atas kerugian yang dialami sendiri, tetapi juga membawakan suara-suara mereka (orang-orang yang terpinggirkan/kaum marjinal/lemah/papa) yang mungkin sulit terdengar di telinga para penguasa. 8. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Pemohon terdapat kerugian hak-hak Konstitusional tersebut, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini. III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa pada mulanya setelah kenaikan PPN di tahun 2022 dari 10% ke 11% telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena harga – harga menjadi naik. Akan tetapi Pemohon bersikap santai karena memang Pemohon tidak suka mengeluh dan tidak pernah melakukan demonstrasi ataupun aksi-aksi yang dijalanan untuk memprotes kebijakan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun Penguasa. Kemudian setelah banyaknya keluhan dari masyarakat di media masa ataupun melihat hasil penelitian tentang kenaikan PPN ataupun melihat beberapa usaha dari orang-orang disekitar Pemohon atau yang Pemohon kenal yang kemudian usaha mereka harus gulung tikar/bangkrut. Hal tersebut membuat Pemohon menjadi tidak tega. Ditambah lagi dengan peristiwa- peristiwa yang terjadi di bulan November dan Desember tahun 2024 menjelang pemberlakuan tarif PPN menjadi 12%, peristiwa tersebut adalah demonstrasi atau unjuk rasa dari para Pekerja, Mahasiswa, dan unsur masyarakat lainnya baik di sosial media, media masa ataupun secara langsung di jalanan yang kemudian ada yang terluka secara fisik. Hal tersebut membuat Pemohon merasa nggrantes atau miris ketika melihat seseorang harus terluka hanya untuk menyuarakan sesuatu yang ingin mereka perjuangkan, dalam hal ini tentu adalah keadaan ekonomi mereka. 9 2. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja sedangkan hampir seluruh sisanya merasakan penderitaan maka itu sama sekali tidak berkualitas, karena terjadi ketimpangan, pendistribusian yang salah atau keliru. 3. Bahwa yang dimohonkan adalah tentang kenaikan dari PPN 10% menjadi 11% dan kemudian 12%. Yang mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pemohon, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain atau Lembaga lain ataupun berdasarkan fakta sosial yang dilihat oleh Pemohon diketemukan bahwa kenaikan PPN 10% ke 11% telah berdampak buruk bagi perekonomian kelas menengah dan menengah ke bawah, tidak terkecuali dengan pemohon. 4. Bahwa Pemerintah hingga saat ini belum mengambil kebijakan menurunkan PPN dari 11%, padahal salah satu pangkal dari lesunya perekonomian nasional saat ini terutama yang terjadi di kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah adalah kenaikan PPN 10% ke 11%. 5. Bahwa Bapak Bambang Wuryanto atau dikenal juga dengan sebutan Bapak Bambang Pacul yang merupakan seorang legislator, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, yang bagi Pemohon sangat bloko suto (terbuka dan apa adanya) mirip dengan tokoh Niccolo Machiavelli, Bapak Bambang Wuryanto pernah mengungkapkan bahwa strata tertinggi di negara ini adalah Pemilik Kapital. Kemudian ada pernyataan dari Mantan Menteri Keuangan RI, Bapak Bambang Brodjonegoro dalam sebuah wawancara yang diselenggarakan CNBC Indonesia, menyatakan yang intinya adalah pada saat menjabat pernah mendapat usulan dari pemilik Kapital untuk menaikkan PPN tapi usulan tersebut langsung ditolak karena itu akan berdampak ke semua orang, tidak peduli orang kaya atau orang miskin. Untuk diketahui, UU HPP adalah inisiatif dari Eksekutif yang disampaikan ke Legislatif dan disahkan pada tahun 2021, setelah Bapak Bambang Brodjonegoro tidak menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan dan sudah digantikan. Siapapun tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kenaikan PPN saat ini pasti usulan dari Pemilik Kapital, tapi yang jelas setelah bapak Bambang Brodjonegoro 10 sudah tidak lagi menjabat Menteri Keuangan pada kenyataannya per hari ini aturan kenaikan PPN terlaksana dan masih berlaku. • Pernyataan dari bapak Bambang Wuryanto ada di menit 04:00 sampai 9:15 dari video ini: https://www.youtube.com/watch?v=xWbEQgv5B8M • Pernyataan dari bapak Bambang Brodjonegoro ada di menit 13:30 sampai 15:00 dari video ini: https://www.youtube.com/watch?v=puXKEbKperU Dengan mencermati teks pasal-pasal kenaikan PPN yang dimohonkan menggunakan Hermeneutika Martin Heidegger, yang semua hal dimulai dari prasangka dan tidak hanya menafsirkan teks saja, Maka pasal – pasal dimohonkan bisa diduga dibuat salah satunya adalah karena ada titipan dari Pemilik Kapital, itu bertentangan dengan Pasal 33 secara keseluruhan dan Pasal 34 ayat (1) , karena hanya mementingkan Pemilik Kapital dan tidak mempedulikan orang-orang kelas menengah ataupun kelas menengah kebawah sebagaimana amanat dari Pasal UUD yang dimaksud. Karena Pasal 33 mengamanatkan kesejahteraan sosial bersama, berarti secara menyeluruh dan tidak hanya untuk kepentingan Pemilik Kapital saja, kelas menengah dan kelas menengah ke bawah harus juga dipikirkan. Kemudian bahwa dalam Pasal 34 ayat (1), mengamanatkan untuk memelihara orang-orang kelas menengah ke bawah, namun dengan pemberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan justru telah memberatkan orang-orang yang berada di strata sosial ekonomi tersebut. 6. Bahwa Kenaikan PPN atau pasal-pasal yang dimohonkan, usulan ataupun bukan usulan dari Pemilik Kapital pada kenyataannya tetaplah bertentangan dengan Pasal 33 secara keseluruhan dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 33 diatur bahwa kesejahteraan bersama tapi pada kenyataannya kesejahteraan hanya diberikan oleh negara kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, mereka mendapatkan Konsesi, Proyek ataupun Jabatan, sedangkan rakyat hanya dikenai pajak dan minim kebijakan yang sampai ke bawah, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah Pajak yang dikenakan kepada semua rakyat, tidak peduli kaya ataupun miskin. Maka secara otomatis langsung bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) yang intinya adalah orang-orang 11 yang berada di zona ekonomi bawah dipelihara oleh negara. Karena justru lebih menguntungkan Penguasa ataupun orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Yang kemudian pada kenyataannya setelah pemberlakuan kenaikan PPN dari 10% ke 11% berdampak buruk kepada ekonomi kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. 7. Bahwa pengelolaan kekayaan negara yang diamanatkan dalam Pasal 33 secara keseluruhan UUD NRI 1945 selama ini dirasakan dan dipikir oleh Pemohon sangat-sangat-sangat buruk, seperti main-main. Salah satu contohnya adalah pemberian konsesi terhadap perusahaan tertentu dengan nilai kontrak lahan per hektar senilai 60 ribu rupiah per tahun padahal nilai normal di masyarakat bisa mencapai senilai 10 juta per tahun pada tahun 2022. CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220908151657-4- 370419/gubernur-sulsel-vale-cuma-bayar-sewa-lahan-rp60-ribu-hektare Itu adalah salah satu gambaran saja, padahal jelas banyak sekali kekayaan negara yang pengelolaannya masih sangat tertutup, seperti konsesi jalan tol, konsesi lahan tambang, konsesi lahan sawit dan berbagai proyek ataupun kontrak-kontrak lainnya. Yang karena buruknya pengelolaan aset negara tersebutlah mengakibatkan rakyat harus dikenakan PPN yang tinggi. Sudah seharusnya konsesi/kontrak karya atau apapun penamaannya atas kekayaan apapun yang dimiliki negara dilakukan secara terbuka dan keuntungannya 90% atau lebih dimasukkan APBN dan diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, tidak perlu ada sewa-sewa yang penting pengelolaan keuangan terbuka dan 90% atau lebih dari keuntungan adalah untuk negara bukan hanya untuk penerima konsesi dan keluarga mereka yang hanya itu-itu saja. Seharusnya negara ini dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga masyarakat luas bisa menikmati hasil dari pengelolaan kekayaan negara, tidak hanya dipaksa untuk membayar pajak dan berkontribusi kepada negara secara terus menerus sedangkan para pejabat ongkang-ongkang (bersantai-santai menikmati fasilitas) dan membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Sudah selayaknya masyarakat luas menikmati kekayaan yang dimiliki oleh negara dan tidak 12 hanya untuk para pejabatnya dan mereka yang mendapatkan konsesi atau proyek karena dekat dengan kekuasaan. 8. Bahwa jika alasan kenaikan PPN adalah atas saran dari OECD, hanya untuk bisa bergabung di club/grup tersebut, maka itu sangat tidak beralasan, bahkan tidak semua negara yang tergabung disana menerapkan PPN. Sebagai contohnya adalah Amerika Serikat, yang terkenal dengan negara adidaya, sampai hari ini belum menerapkan PPN di negara federalnya karena PPN diterapkan di setiap rantai ekonomi yang bisa mengakibatkan tingginya harga jual kepada konsumen, selain itu PPN dianggap sebagai pajak yang tidak adil karena dipukul rata kepada semua orang, sehingga itu dikhawatirkan akan menimbulkan protes dari masyarakat dan negara bagian. Sampai hari ini Amerika Serikat masih menerapkan Pajak Penjualan di negara bagian yang itu jelas berbeda dengan PPN, tarifnya pun rendah, mulai dari 0, dan tidak dikenakan di setiap rantai ekonomi. PPN sendiri memang diterapkan di negara-negara Eropa, tapi pajak yang dihasilkan negara-negara Eropa adalah untuk kepentingan publik dan pembangunan sarana prasarana publik, gaji pemerintah juga biasa saja, fasilitas pejabatnya juga biasa saja, pejabat menggunakan sepeda atau transportasi publik adalah hal yang sangat wajar. Jauh berbeda penggunaan uang negara di Indonesia yang justru digunakan untuk kemewahan para pejabatnya, yang justru sering kali ketika di jalanan mengganggu rakyat yang telah membayarnya karena menggunakan sirine atau rotator atau strobo atau apapun penamaannya hanya untuk memberi mereka lewat lebih dulu. Seharusnya jika pejabat tidak mau terlambat, berangkat lebih awal atau naik transportasi publik. Tidak mengganggu rakyat yang sudah menggaji dengan suara “tat tot tat tot” yang memekakkan telinga masyarakat. Rakyat diajari tentang budaya antri, sedangkan para pejabat malah menunjukkan srobot sana - sini, jika hanya karena alasan ada kerjaan atau kepentingan, semua rakyat yang menggaji pejabat itu juga sedang bekerja atau melakukan kepentingannya masing-masing. Sebagai pengingat bahwa PPN itu dibayar oleh seluruh rakyat baik yang dikategorikan wajib pajak ataupun bukan, baik yang memiliki jet pribadi ataupun pedagang kaki lima, asalkan membeli barang atau menggunakan jasa kena pajak maka semua bayar 13 PPN. Di Jepang yang sama-sama masuk OECD bersama Amerika juga penggunaan anggaran negaranya sama seperti Eropa, untuk kepentingan publik yang lebih banyak, dan pejabatnya tahu budaya malu, PPNnya pun 10%, itupun baru saja, sebelumnya dibawah angka tersebut. 9. Bahwa dalam Petitum ketiga Pemohon memohon untuk: Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “minimum PPN 0% dan tidak boleh lebih dari 10%” atau lebih baik lagi “PPN 0%”. Yang berarti Pemohon memohon kepada hakim untuk memilih memutus tarif PPN dalam Pasal ayat tersebut menjadi 0 – 10 persen, atau 0 persen saja yang lebih baik, atau jika tidak bisa dimaknai demikian, mohon dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, seperti yang sudah dimohonkan dalam Petitum nomor 2 (dua). Apakah ada negara yang menerapkan PPN 0 – 10%, tentu ada dan banyak, sampel: Kanada 5%, Singapura 9%, Jepang, Australia, Korea Selatan 10%, itupun Jepang baru saja menaikkan PPN ke 10% nya. Apakah ada negara yang menerapkan 0 persen PPN, tentu saja ada dan banyak, salah satunya sudah disebutkan tadi diatas, yaitu Amerika Serikat, contoh lainnya Qatar dan Hong Kong. 10. Bahwa dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum, yang kemudian dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan seperti yang diejawantahkan dalam UU 12 2011 bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Namun pada kenyataannya dalam pembuatan Pasal kenaikan PPN jelas tidak memperhatikan unsur Sosiologis, karena terbukti setelah diberlakukan banyak menimbulkan efek buruk bagi kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Setelah terjadinya efek buruk dan demonstrasi sana-sini pun sampai sekarang pemerintah tetap tidak menurunkan tarif PPN. Tidak hanya secara Sosiologis, kenyataannya secara Filosofis juga bertentangan dengan Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham: untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak- banyaknya orang) karena aturan yang dimohonkan justru membawa 14 kepedihan sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang, karena memang sampai hari ini populasi terbanyak di Indonesia adalah kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah, bukan mereka yang di dalam kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan. Secara Yuridis pun Pasal-pasal yang dimohonkan juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945. 11. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka kerugian Aktual dan Potensial yang dialami oleh Pemohon akan hilang, oleh karena PPN akan turun dan harga-harga di pasaran bisa turun, sekaligus kerugian potensial yang dialami pemohon karena adanya peluang PPN akan dinaikkan lagi sehingga membuat harga barang-barang ataupun jasa dipasaran menjadi naik akan hilang serta kerugian Potensial setelah adanya ataupun menjelang kenaikan PPN yang membuat masyarakat kelas menengah ataupun menengah ke bawah berdemonstrasi/unjuk rasa atas keadaan ekonomi mereka dan sampai harus ada yang terluka saat melakukannya, yang membuat perasaan Pemohon merasa miris menjadi hilang. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) 3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “minimum PPN 0% dan tidak boleh lebih dari 10%” atau lebih baik lagi “PPN 0%” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 15 Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi hasil penelitian Pemohon yang berjudul Filsafat: Politik, Hukum dan Demokrasi dalam Penentuan Tarif PPN Kontemporer; 4. Bukti P-4 : Fotokopi laporan yang diterbitkan oleh Center of Law and Economic (Celios) yang berjudul “Pukulan Telak Bagi Dompet Gen X dan Masyarakat Menengah ke Bawah”; 5. Bukti P-5 : Fotokopi jurna ekonomi Indonesia Vol. 12 No. 1, April 2024 karya Muhamad Mulya Tarmizi yang berjudul “Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap”; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Jurnal Ekonomi Indonesia Vol. 22 No. 2, Oktober 2022 karya Deyola Agasi, Rahmi Zubaedah yang berjudul “Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional”; 7. Bukti P-7 : Print out sampel screenshot atau tangkapan lauyar komentar warganet; 8. Bukti P-8 : Video Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official di Youtube; 9. Bukti P-9 : Video Rhenald Kasali dari Rhenald Kasali di Youtube; 10. Bukti P-10 : Video Ferry Irwandi dari Ferry Irwandi di Youtube; 11. Bukti P-11 : Video Bambang Wuryanto dari Total Politik di Youtube, pernyataan tentang strata di Indonesia (menit 04.00-09.30); 12. Bukti P-12 : Video Bambang Brodjonegoro dari CNBS Indonesia di Youtube, pernyataan tentang usulan dari dunia usaha skala besar/pemilik kapital (menit 13.30-15.00); 16 13. Bukti P-13 : Fotokopi artikel CNBS Indonesia yang berjudul “Gubernur Sulsel: Vale Cuma Bayar Sewa Lahan Rp.60 ribu/hektare”, yang menunjukkan ketidakadilan dalam pengelolaan aset negara yang mengakibatkan pajak tinggi di kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah karena pengelolaan yang asal-asalan; 14. Bukti P-14 : Fotokopi identitas Pemohon dan bukti bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon pada tanggal 5 Maret 2025, dan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencermati penulisan norma pasal yang dimohonkan pengujian, serta memperbaiki sistematika permohonan Pemohon sekaligus memperjelas hal- hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) agar sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) [vide risalah sidang Perkara Nomor 1/PUU- XXIII/2025, hlm. 6-28]; [3.3.2] Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 18 Maret 2025, di mana Pemohon telah memperbaiki sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca dan mencermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan (posita), telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas argumentasi hukum mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya serta kekecewaan Pemohon terhadap rencana kenaikan PPN yang menurut Pemohon berdampak pada menurunnya daya 18 beli masyarakat akibat naiknya harga barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat ekonomi masyarakat khususnya bagi kelas menengah dan menengah ke bawah. Ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam UU 7/2021 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, mengakibatkan Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.3.3] Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon, dalam petitum angka 2, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 7 ayat (3) UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1). Sedangkan dalam petitum angka 3, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “minimum PPN 0% dan tidak boleh lebih dari 10% atau lebih baik lagi “PPN 0%”. Rumusan petitum angka 2 tersebut menurut Mahkamah tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Pemohon hanya mencantumkan frasa "bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)" tanpa mencantumkan frasa "dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal demikian dapat berakibat pada adanya ketidakjelasan batasan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan 19 kemudian "dibatalkan" keberlakuannya atau daya mengikatnya norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum (erga omnes) dan tidak hanya berlaku bagi Pemohon. Di samping itu, rumusan petitum selanjutnya yakni petitum angka 3, menurut Mahkamah merupakan suatu rumusan petitum bersyarat namun bertentangan atau kontradiktif dengan rumusan petitum angka 2, karena Pemohon memohon pemaknaan terhadap suatu norma secara bersyarat yang dalam petitum angka 2 sebelumnya telah dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tanpa menggunakan rumusan petitum alternatif. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, di samping terdapat ketidakjelasan uraian alasan permohonan (posita) sebagaimana dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.3.2], kekurangcermatan dan kekurangtelitian Pemohon dalam menyusun petitum permohonan a quo menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 20 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 21 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari