1/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 1/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Pekerjaan/Jabatan : Advokat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2022, memberi kuasa kepada Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Rustina Haryati, S.H., Carlo Axton Lapian, S.H., dan Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., tim pada kantor hukum Leo & Partners beralamat di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 1/PUU-XXI/2023 pada tanggal 4 Januari 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Sudah ada preseden Putusan MK sebelumnya, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3 6. Pemohon mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: A. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. C. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Sehingga dengan demikian, rechtsidee dari warga negara mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi adalah mencegah agar violation of constitutional rights tidak akan terjadi, ataupun menghentikan violation of constitutional rights yang sedang terjadi; 5. Sayangnya, cita hukum ini justru terganjal dengan asas bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan. Subtansi pasal yang bertentangan dengan konstitusi, namun diberlakukan sebelum adanya Putusan MK, tidak dapat dihentikan. Contohnya, perkara yang diajukan Eggi Sudjana dalam Putusan 013-022/PUU-IV/2006 yang diputus pada 6 Desember 2006, dengan amar putusan mematikan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP lama. Namun, pada 22 Februari 2007, PN Jakpus tetap memvonis Eggi bersalah, dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Meskipun Eggi mengantongi putusan MK, tapi hakim PN Jakpus menilai delik pidana yang dilakukan Eggi jauh sebelum pasal yang menjeratnya dicabut; 6. Teranyar, adalah perkara dalam Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia pensiun jaksa dalam Undang- Undang Kejaksaan terbaru diberlakukan 5 tahun setelah putusan MK diucapkan. Namun, sebagaimana pemaparan Kuasa Hukum dalam perkara 4 tersebut, yakni Viktor Santoso Tandiasa di channel Konstitusionalis Tv, update terkini adalah pemohon-pemohon dalam perkara tersebut yang sudah diberhentikan dengan hormat sebelum putusan MK, tetap diberhentikan dan diberikan SK Pemberhentian oleh Kejaksaan Agung dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak berlaku bagi jaksa yang sudah diberhentikan sebelum putusan. Sehingga saat ini, pemohon yang diberhentikan terpaksa terus berjuang kembali dengan bersurat kepada ketua Mahkamah Konstitusi dan harus menempuh upaya hukum lain lagi; 7. Perkara-perkara tersebut menunjukkan bagaimana pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, yang terbukti sebagai violation of constitutional rights, tetap berlaku apabila diterapkan sebelum putusan MK diucapkan. Hal ini sama saja menunjukkan kesia-siaan bagi Pemohon yang berjuang mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab sekalipun menang (perkaranya dikabulkan) di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak menjamin kerugian konstitusional yang sedang atau sudah dideritanya, akan otomatis terhentikan. Pemohon tetap harus berjuang menempuh upaya hukum lain seperti dalam Perkara 70/PUU-XX/2022, atau legowo menerima hukuman seperti Eggi Sudjana karena tetap divonis bersalah hingga tingkat PK. Untuk apa mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi jika toh pada akhirnya sekalipun perkara tersebut dikabulkan, pasal inkonstitusional akan tetap berlaku bagi Pemohon? Menjadi Non-sequituur (contradictory) antara hal ini dengan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitutional rights dan kompetensi legal standing Pemohon di mana Mahkamah telah menyatakan bahwa pemohon adanya pihak yang dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 8. Oleh karena itu, pada pandangan Pemohon, Mahkamah janganlah berkutat pada pertanyaan non esensial seperti “apakah KUHP baru bisa diuji padahal belum berlaku”. Mahkamah harus berpegang pada pandangan mutlak sebagai guardian of constitutional rights dan memegang teguh pendirian salus populi suprema lex di mana demi melindungi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah tetap memiliki kewenangan menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama). Sebab, jika Mahkamah berpandangan lain dan harus 5 menunggu KUHP baru berlaku, apakah perlu ada korban dari pasal inkonstitusional dari KUHP baru dahulu baru bisa diuji? Apakah Pemohon (ataupun orang lain) harus terlanjur dipidanakan dahulu oleh pasal-pasal a quo baru bisa diuji ke MK? Jika demikian, untuk apa ada pengujian undang- undang di MK? Lebih baik kewenangan Pengujian Undang-Undang dihapuskan saja, sebab toh akhir-akhirnya Pemohonnya akan tetap terdampak oleh pasal tersebut sekalipun dinyatakan inkonstitusional; 9. Selain itu, menurut pemerintah, sebagaimana disampaikan Menkumham Yasonna Laoly di Kompas, penundaan keberlakuan 3 tahun adalah untuk sosialisasi KUHP baru kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan alasan yang demikian, maka semakin besar lagi keharusan MK untuk berwenang menguji KUHP baru sejak saat ini. Sebab, menjadi lucu jika sosialisasi sudah dilakukan, dan 3 tahun kemudian, setelah berlaku, pasal yang disosialisasikan dinyatakan inkonstitusional oleh MK dan tidak berlaku. Sosialisasi yang sudah dilakukan jadi hanya buang-buang anggaran saja karena menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Karena itu, seharusnya sejak sekaranglah di masa-masa sosialisasi ini, Mahkamah Konstitusi sudah mulai mengadili pasal-pasal di KUHP baru, agar jika ternyata memang inkonstitusional, segera turut disosialisasikan juga. Tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku dulu untuk diuji dan dinyatakan inkonstitusional, lalu sosialisasi lagi. Sosialisasi yang demikian hanya menjadi dagelan yang sia-sia dan menghabiskan anggaran yang berasal dari uang rakyat; 10. Juga, tidak ada hambatan ataupun halangan bagi Mahkamah untuk menyatakan dirinya berwenang menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama) dikarenakan objek keduanya adalah objek berbeda, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu, jika kita memakai logika bahwa KUHP baru tidak dapat diuji karena belum berlaku, maka dikemudian hari ketika KUHP baru sudah berlaku, dan ada orang yang diperkarakan menggunakan KUHP lama (karena pasal pidana didasarkan pada tempus delicti sehingga sekalipun KUHP baru sudah berlaku, maka tetap ada orang yang bisa dipidanakan dengan KUHP lama), dengan logika yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi menguji KUHP lama. Lantas, ke mana orang tersebut bisa 6 mempertanyakan konstitusionalitas pasal KUHP lama yang dikenakan padanya untuk mendapat keadilan? Tidak ada. Karena itu logika yang demikian sangatlah flawed sebab tidak bisa memberi keadilan bagi warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya baik oleh KUHP baru maupun KUHP lama; 11. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menganggap dirinya sebagai guardian of constitutional rights, dan konsisten pada putusannya sendiri yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, maka Mahkamah Konstitusi harus berwenang untuk menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama). Hal ini sejalan dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi adalah obat bagi Pemohon yang sekarat (terlanggar hak konstitusionalnya). Tapi jika obat itu terlambat diberikan, dan Pemohonnya meninggal juga, apa gunanya obat itu?; 12. Maka, Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu : a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 7 b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan KTA (Bukti P-4) dan BAS (Bukti P-5) yang sudah memegang berbagai perkara di antaranya adalah pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat; 4. Bahwa terhadap pengujian pasal 433 dan 434, Pemohon memiliki kerugian konstitusional sebagai berikut: 5. Pada Agustus 2019, ketika Pemohon masih mahasiswa FHUI, Grab Indonesia mengadakan challenge (tantangan) yang berhasil diselesaikan Pemohon untuk mendapatkan reward sebesar satu juta rupiah. Namun, reward tersebut tidak didapatkan Pemohon. Pemohon tetap beritikad baik berkomunikasi dengan Grab di mana Grab hanya terus berjanji akan memberikan reward, namun reward tetap tidak diberikan; 6. Pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasa hukum David Tobing, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengkonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban. Pertanyaan konfirmasi media kepada pihak Grab hanya “di-read”. Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward tersebut ke akun grab Pemohon. 7. Pun demikian, Pemohon berpandangan bahwa gugatan Pemohon bukanlah hanya karena tidak diberikannya reward. Pemohon mempermasalahkan perbuatan Grab yang seenaknya mengingkari ketentuan yang sudah dibuat nya sendiri, mengganti ketentuan dengan seenaknya sendiri, dan bahkan baru memberikan reward setelah digugat dahulu. Pemohon berharap ada refleksi untuk memperbaiki diri dari Grab Indonesia kepada konsumennya. 8 Perkara tersebut akhirnya diputus tidak dapat diterima, karena ada ketentuan klausula baku dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri. 8. Pemohon tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi. Namun tiba-tiba, pada 5 Februari 2020, Pemohon mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasa hukum mereka, Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut mengklaim saya telah merusak nama baik Grab dan meminta ganti rugi Satu Milyar Rupiah; 9. Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut, dan kemudian tiba-tiba Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020 dengan Nomor Perkara 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Isi gugatan tersebut sama seperti somasi, mengklaim Pemohon merusak nama baik Grab, namun di gugatan ini mereka meminta ganti rugi sebesar lima ratus juta rupiah, di mana nominal tersebut adalah biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi pengacara Grab, yakni Lawfirm Rajamada & Partners (di persidangan mereka menunjukkan bukti transfer, namun tidak menunjukkan pembayaran pajak). Jelas gugatan ini sengaja dibuat-buat hanya untuk memperkarakan Pemohon; 10. Di tingkat pengadilan negeri, gugatan mereka ditolak. Begitu pula di tingkat Banding, ditolak juga. Namun, sebegitu gigihnya mereka mengklaim bahwa konsumen mereka sendiri telah merusak nama baik mereka, mereka pun mengajukan kasasi. Di tingkat kasasi yang diputus pada 6 Desember 2022, akhirnya diputus gugatan mereka ditolak juga (Bukti P-6). Akhir perkara ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara paham hukum yang beritikad baik, namun dituduh mencemarkan nama baik oleh perusahaan besar; 11. Untuk saat ini, Pemohon tidak merasa khawatir, seandainya Grab ingin menempuh jalur pidana kepada Pemohon menggunakan UU ITE. Sebab, sudah ada Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE) yang mengatur bahwa: 9 “Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.” Pemohon tidak pernah mencemarkan nama baik Grab, sebab apa yang Pemohon lakukan adalah suatu kenyataan, dan hal ini dikuatkan dengan Pemohon menang terhadap Grab hingga tingkat kasasi, sehingga Pemohon tidak perlu khawatir dipidanakan. 12. Akan tetapi, apabila KUHP baru diundangkan, Pemohon khawatir potensi dipidanakan oleh Grab terbuka, sebab KUHP baru mencabut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan pasal pencemaran nama baik yang baru hanya menyatakan: “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.” Artinya, sekalipun Pemohon sudah menang hingga tingkat kasasi, sekalipun apapun yang Pemohon lakukan adalah merupakan kenyataan, Pemohon tetap berpotensi dilaporkan oleh Grab ke polisi. Terlepas dari apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak (yang merupakan persoalan praktek, sementara Mahkamah menguji konstitusionalitas norma), Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, karena Pemohon berpotensi dilaporkan ke polisi, harus menghadapi panggilan polisi, harus diperiksa polisi, padahal Pemohon tidak salah apapun; 13. Bahwa selain kronologi konkrit yang disampaikan di atas, Pemohon juga dalam kedudukannya sebagai advokat berpotensi dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik di KUHP baru yang unsurnya demikian ketika membuat press release gugatan ataupun perkara. Oleh karenanya, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 433 dan Pasal 434 Undang- Undang a quo, memohonkan agar dinyatakan konstitusional apabila dimaknai “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.” 14. Terhadap pengujian Pasal 509 huruf a dan huruf b, Pemohon yang berprofesi sebagai advokat telah memegang berbagai perkara perdata (Bukti P-7) dan berencana tidak akan menolak untuk terus memegang perkara perdata di 10 kemudian hari, sehingga Pemohon memiliki legal standing menguji Pasal 509 huruf a dan huruf b Undang-Undang a quo; 15. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Terhadap Pengujian Pasal 433 dan Pasal 434 1. Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras di antara instrumen hukum lain yang berlaku untuk mengontrol tingkah laku masyarakat, berdasarkan Asas Ultimum Remedium. Hukum dibuat dan berlaku untuk masyarakat, maka sudah semestinya bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia; 2. Secara teoritis, ukuran efektivitas suatu peraturan perundangan-undangan dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam mematuhi hukum dan pemerintahan seperti yang terdapat dalam pasal pencemaran nama baik haruslah di dampingi dengan pemberian hak-hak masyarakat yang sesuai yaitu adanya kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Pasal 433 dan 434 KUHP baru mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, sebab dapat digunakan oleh entitas tertentu untuk berlindung dibalik kesalahannya, dan menyebabkan pelaku lain yang tidak bersalah menjadi terjerat pidana; 11 3. Bahwa sebelumnya, ketentuan pidana dalam UU ITE sangatlah bermasalah dan multitafsir, sehingga untuk mengatasi ketidakjelasan berbagai pasal dalam UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pada tanggal 23 Juni Tahun 2021, Aparat Penegak Hukum menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE). Pada bagian konsiderans huruf b, Pemerintah secara eksplisit menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir; 4. SKB tersebut menjadi titik cerah bagi penindakkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sebab salah satu ketentuannya berbunyi: “Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.” 5. Sebelum berlakunya SKB tersebut, salah satu kasus pencemaran nama baik yang menyita perhatian publik adalah perkara yang dialami Stella Monica Hendrawan. Perkaranya bermula ketika Stella Monica menceritakan kondisi kulitnya yang memburuk usai berobat ke klinik kecantikan L’Viors Beauty Clinic, Surabaya. Dia menceritakan itu pada 27 Desember 2019. Kemudian pada 21 Januari 2020, pihak klinik melayangkan surat somasi karena merasa Stella melakukan pencemaran nama baik. Pada 7 Oktober 2020, Polda Jatim menyatakan bahwa Stella telah menjadi tersangka. Berkasnya dilimpahkan kepada kejaksaan dan sidang pertama dimulai pada 7 April 2021. Semua proses hukum ini terjadi sebelum ditetapkannya SKB UU ITE; 6. Dalam Putusan di tingkat pertama, Stella dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meski demikian, penegak hukum yakni jaksa tetap bersikeras mempidanakan Stella dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya diputus pada 1 Desember 2022 untuk menolak kasasi tersebut dan membebaskan Stella dari segala dakwaan. Peristiwa Stella ini menunjukkan sebetapa berbahayanya pasal pencemaran nama baik yang terlalu luas unsurnya, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum 12 tertentu yang agresif ingin mempidanakan orang-orang yang memberikan pendapat objektif sesuai fakta yang ada; 7. Sekarang dengan KUHP, telah dicabut pasal-pasal karet UU ITE. Sehingga tidak berlaku juga SKB UU ITE tersebut. Namun sayangnya, jika kita membaca substansi KUHP baru dari awal hingga akhir, terkait pencemaran nama baik hanya diatur bahwa yang tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik hanya apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Padahal, dalam dunia yang semakin modern, review atau evaluasi berdasarkan fakta yang ada sudah tidak mungkin lagi diabaikan. Ketika kita berbelanja online misalnya, setelah barang kita terima, kita akan diminta untuk memberikan review terhadap barang tersebut. Evaluasi kita akan kemudian otomatis (by system) dapat dilihat oleh calon pembeli lain yang berbelanja di toko online tersebut; 8. Juga misalnya ketika kita naik transportasi online, kita akan diminta memberikan bintang (nilai) bagi pengemudi tersebut, dan jika di bawah 5, akan ditanyakan kenapa alasannya. Artinya, dalam setiap kesempatan di dunia modern ini, pasti kita akan sering diminta memberikan penilaian. Jika kita memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kenyataan, seharusnya dan sepatutnya kita tidak perlu takut. Sayangnya, karena hukum yang begitu karet, peristiwa seperti Stella Monica yang memberikan pendapat atau penilaian dengan jujur apa adanya, bisa terjadi. Sekalipun penegak hukum beralasan nanti bisa dibuktikan di persidangan benar salahnya, tapi apakah ada perlindungan hukum yang adil jika kita harus diperiksa polisi dan menghadapi persidangan, semata-mata karena ada pasal yang memberi celah untuk mempidanakan orang benar yang berkata apa adanya?; 9. Dalam berbagai putusannya seperti pada Putusan 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan memiliki peran dalam pengujian criminal policy untuk menilai konstitusionalitas norma sebagai negative legislator, di mana dalam perkara a quo ini, Mahkamah harus mengambil peran itu juga. Lingkup pasal dalam perkara a quo yang terlalu luas karena “alasan pembenar untuk tidak dipidana” yang terlalu sedikit (hanya kepentingan umum dan membela diri), harus dinilai untuk dipersempit oleh Mahkamah. Caranya adalah dengan mengabulkan petitum a quo sehingga 13 Mahkamah tetap menjadi negative legislator dalam criminal policy karena mempersempit lingkup pasal yang terlalu luas. Selain itu, permasalahan kriteria dari unsur yang dimintakan dalam petitum a quo (penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan) bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengatur atau memberikan kriterianya. Hal itu nanti akan menjadi urusan internal kepolisian dan kejaksaan yang harus mengaturnya dalam peraturan tersendiri. Bahkan lebih lagi, itu juga menjadi tafsir para ahli yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian di sidang pidana. Sehingga, permasalahan kriteria dari unsur adalah ranah aparat penegak hukum dalam penerapan norma. Sementara, Mahkamah Konstitusi tidak menilai penerapan norma, namun hanya menilai konstitusionalitas norma dengan menyatakan bahwa dalam pasal-pasal a quo harus ada unsur pembenar yang berupa penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan; 10. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan pernyataan bahwa: “Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya, Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukan proses hukum yang tepat.” 11. Ergo (Dengan demikian), demi menjamin perlindungan hukum yang adil, maka secara konstitusional haruslah dinyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP baru “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”; B. Terhadap Pengujian Pasal 509 huruf a dan huruf b 1. Pada hakikatnya, dalam gugatan, penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan hak-haknya oleh tergugat sehingga harus mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk menuntut hak-haknya tersebut. Namun, perlu 14 dipahami bahwa bukan hanya membuat draft gugatannya saja yang perlu menjadi perhatian, akan tetapi juga kediaman Tergugat untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang mengadili; 2. Pada kenyataannya, tidak selalu Penggugat dapat pasti mengetahui lokasi kediaman tergugat oleh karena berbagai faktor. Bisa saja lokasi kediaman tergugat ternyata berbeda dengan yang tertera di KTP Tergugat, atau karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui kediaman Tergugat dan hanya pernah bertemu secara online saja, ataupun Tergugat sendiri yang sengaja mengubah alamat maupun entitasnya (seperti ketika Penggugat menggugat Grab, mereka telah mengubah entitas dan alamatnya menjadi PT Solusi Transportasi Indonesia yang mana kemudian ini dijadikan argumen dalam eksepsi Grab); 3. Pada pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan mengetahui secara pasti lokasi Tergugat berada. Sebab, sangat mungkin Tergugat sendiri yang “menghilangkan diri” agar bisa beralasan di pengadilan bahwa dirinya tidak menerima surat panggilan sidang (relaas). Tentu hal ini semua nanti akan menjadi urusan hakim yang mengadili, baik dengan mempertimbangkan dan memutusnya di dalam putusan sela ataupun putusan akhir; 4. HIR yang kemudian dikuatkan juga dengan SEMA, telah mengakui juga kesulitan tempat tinggal Tergugat ini, dan berusaha mengakomodiir dengan cara bisa menggugat di tempat tinggal Penggugat, yang kemudian akan dilakukan pengumuman melalui pengumuman koran. Biaya pengumuman koran itu sendiripun harus dibiayai oleh Penguggat; 5. Oleh karenanya, keberadaan Pasal 509 huruf a dan huruf b ini justru akan menghambat hak-hak Penggugat, dan juga advokat yang mewakili Penggugat, dalam menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan hak- hak Penggugat yang dirugikan. Justru banyak orang akan menjadi takut untuk menggugat di Pengadilan karena takut dipidanakan oleh lawannya, dengan dalih bahwa si Penggugat sengaja salah alamat, padahal si lawannya itu sendiri yang sengaja menghilangkan diri atau berbeda tempat tinggal. Begitu pula, bagi advokat, berpotensi untuk dipidanakan oleh lawannya ketika sedang memperjuangkan hak Penggugat. Hal ini tentu akan mengakibatkan litigasi yang tidak sehat dan menimbulkan masalah, 15 seperti misalnya padahal dia sudah kalah dalam putusan inkracht namun kemudian membuat laporan polisi mempidanakan lawannya, untuk kemudian menjadikan laporan tersebut sebagai novum dalam Peninjauan Kembali; 6. Karena itu, keberadaan Pasal a quo adalah suatu penggerusan terhadap hak konstitusional akan perlindungan hukum yang adil. Seharusnya masalah tempat tinggal ini semuanya ditentukan oleh hakim yang mengadili perkara. Sebab, hakim itu lah yang mengetahui secara pasti perkara yang sedang berjalan. Selain itu, ini adalah perkara perdata yang bisa diselesaikan secara perdata, sehingga menjadi janggal karena kemudian dibawa kepada ranah pidana; 7. Selain itu juga, ketentuan dalam HIR dan SEMA yang berusaha mengakomodiir kekurangan-kekurangan tentang tempat menggugat seakan-akan diabaikan oleh pasal-pasal a quo. Lantas, apa gunanya lagi ketentuan menggugat di tempat penggugat jika kediaman lawan tidak diketahui? Juga, apa gunanya lagi panggilan koran? Padahal hakikat keduanya adalah agar dianggap Tergugat mengetahui proses hukum yang sedang berjalan, di mana dilakukan melalui panggilan koran yang harus dilakukan dan dibiayai oleh Penggugat itu sendiri. Semua ketentuan ini menjadi seakan tidak berguna karena keberadaan Pasal 509; 8. Pemohon berpandangan, original intent Pembentuk Undang-Undang akan keberadaan pasal ini adalah agar Penggugat memaksimalkan upaya menghadirkan Tergugat hadir di Persidangan. Namun sayangnya, Pembentuk Undang-Undang lupa istilah penting dalam dunia medis, Cure the cause not the symptoms, yakni sembuhkanlah akar penyakitnya bukan gejalanya. Pembentuk undang-undang melihat ada suatu masalah yakni tidak maksimalnya upaya menghasilkan Penguggat di Persidangan. Namun, bukannya mencari solusi, Pembentuk Undang-Undang malah membuat masalah baru, seakan-akan seperti menambal baju yang bolong di tempat yang tidak bolong, sehingga baju itu semakin rusak. Pembentuk Undang-Undang tidak berupaya mencari solusi maksimal untuk menyelesaikan akar masalahnya, tapi hanya berusaha untuk menutupi gejala-gejalanya; 16 9. Seharusnya solusi yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang adalah dengan merevisi Hukum Acara Perdata. HIR dan Rbg sudah usang, sama seperti KUHP lama, tidak lagi mampu mengakomodiir kebutuhan zaman. Seharusnya dilakukan revisi di mana revisi hukum acara perdata nanti mengatur mengenai pemaksimalan upaya menghadirkan Tergugat di persidangan, seperti misalnya boleh mengirimkan relaas kepada Tergugat melalui email atau media sosialnya, sebab di zaman modern ini lebih mudah menghubungi seseorang secara online dibandingkan offline; 10. Namun bukannya memberikan solusi maksimal dengan merevisi hukum acara perdata, pembentuk undang-undang justru dengan tidak kritis malah membuat pasal untuk mempidanakan advokat dan Penggugat. Karenanya, keberadaan Pasal 509 huruf a dan huruf b tidak memberikan perlindungan hukum yang adil dan haruslah dinyatakan inkonstitusional; IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”; 3. Menyatakan secara mutatis mutandis angka 2 di atas berlaku juga terhadap Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 4. Menyatakan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 17 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor W10- U/929/HK.00/ADV/7/2022 atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 6. Bukti P-6 : Fotokopi SIPP 3950 K/PDT/2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 663/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt.Perdata (halaman 1). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 18 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 19 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 433 ayat (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. 20 Pasal 434 ayat (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal 509 huruf a dan huruf b Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III: a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau 2. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan KTA (Bukti P-4) dan BAS (Bukti P-5) yang sudah memegang berbagai perkara diantaranya adalah pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang- Undang Advokat; 3. Pemohon menguraikan pernah berhadapan dengan gugatan dugaan pencemaran nama baik. Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020 dengan perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Isi gugatan tersebut pada pokoknya mengklaim Pemohon merusak nama baik suatu perusahaan, namun di gugatan ini penggugat tersebut meminta ganti rugi sebesar lima ratus juta rupiah. 4. Pemohon menguraikan bahwa jika KUHP diberlakukan, Pemohon khawatir akan dipidanakan oleh pihak yang menggugat, karena KUHP a quo salah satunya mencabut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan memberlakukan pasal pencemaran nama baik yang baru hanya menyatakan: “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.” 5. Terhadap pengujian Pasal 509 huruf a dan huruf b, Pemohon menguraikan berprofesi sebagai advokat telah memegang berbagai perkara perdata (Bukti P- 21 7) dan berencana tidak akan menolak untuk terus memegang perkara perdata di kemudian hari, sehingga Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang a quo; 6. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan Pemohon a quo, maka kerugian hak konstitusional yang di dalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023. Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3]. Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal-Pasal a quo; [3.6.2] Bahwa norma Pasal-Pasal a quo terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU a quo akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2022 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang a quo yang diajukan pengujiannya belum berlaku; 22 [3.6.3] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal a quo secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu UU 1/2023. Dengan kata lain, pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang diajukan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon. [3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. 23 Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum UU a quo belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusonal sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif. [3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, di mana UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun 24 UU SPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/ terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta- fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. [3.6.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pendirian demikian, juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu 25 konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda. [3.6.7] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, pokok permohonan Pemohon adalah prematur; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 26 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 27 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra tttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas