PUU Tahun 2018

1/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Lembaga Penjamin Simpanan

Tanggal Registrasi: 2018-01-03

Tanggal Putusan: 2018-07-23

UU Diuji: UU 24/2004, UU 7/2009, UU 3/2008, UU 24/2003, UU 8/2011

Majelis Hakim: ["Maria Farida Indrati (K)", "Suhartoyo (A)", "Manahan MP Sitompul (A)", "Mardian Wibowo (PP)"]

Amar Putusan: [[Mahkamah Konstitusi]] yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Mohamad Fauzi M. Ichsan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 158/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; 6. Bukti P-6 ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from [[MK]]RI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Teks Putusan

# Pengujian UU Lembaga Penjamin Simpanan ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[1/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2018 Februari 02 - **Significance**: High - **File**: [[1 PUU 2018_LPS-KABUL_SEBAGIAN-telahucap-23Juli2018. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Anggota) - [[Saldi Isra]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2018-01-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2018-07-23**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[27/PUU-XII/2014]] - [[5/PUU-V/2007]] - [[53/PUU-XIII/2015]] - [[77/PUU-IX/2011]] - [[97/PUU-XI/2013]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu [[Pasal 6 ayat (1) huruf c]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Dikabulkan Sebagian**. ## Amar Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Mohamad Fauzi M. Ichsan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 158/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; 6. Bukti P-6 ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from [[MK]]RI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu [[Pasal 6 ayat (1) huruf c]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004]] tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Dikabulkan Sebagian**. ##