1/PUU-XV/2017

# Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[1/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Tidak Dapat Diterima - **Tanggal Putusan**: 20 September 2017 - **Significance**: Low - **File**: [[1 PUU 2017_UU_Kekuasaan Kehakiman-TIDAK DAPAT DITERIMA-telahucap20September2017. Doc]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman]] terhadap [[UUD 1945 yang diajukan oleh [[I Gede Gatot Binawarata. ## Pemohon - **Nama**: [[I Gede Gatot Binawarata]] - **Pekerjaan**: Wiraswasta - **Alamat**: Jalan Diponegoro Nomor 142A, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ### Kuasa Hukum - [[Abdul Wahab, S.H.]] - [[Afdaludin, S.H.]] - [[M. Asthagina, S.H.]] - **Firma Hukum**: Abdul Wahab, S.H., Afdaludin, S.H., & Partners - **Alamat**: Jalan S. Parman Nomor 11, Amen, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) - [[UU No. 4 Tahun 2004]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman (sebagai pembanding) ### Pasal yang Diuji - Pasal-pasal tertentu dalam [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman - Ketentuan yang berkaitan dengan [[independensi peradilan]] dan [[akses keadilan]] ### Dasar Pengujian - [[Pasal 24C UUD 1945]] (Kewenangan [[Mahkamah Konstitusi) - [[Pasal 28H UUD 1945]] (Hak atas kesejahteraan dan keadilan) ## Pokok Permohonan [[I Gede Gatot Binawarata]] memohon pengujian konstitusionalitas [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman terhadap [[UUD 1945. ## Duduk Perkara Pemohon adalah seorang wiraswasta berdomisili di Denpasar, Bali yang mengajukan permohonan pengujian UU melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 November 2016. ### Kronologi 1. **24 November 2016**: Permohonan diajukan dan diterima di Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi]] 2. **6 Januari 2017**: Perkara didaftarkan dengan Nomor [[1/PUU-XV/2017]] 3. **20 September 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] menjatuhkan putusan ### Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam [[UU No. 48 Tahun 2009]] bertentangan dengan prinsip [[keadilan]], [[hak asasi manusia]], dan [[kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana dijamin dalam [[UUD 1945. ## Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C UUD 1945]] dan [[UU No. 24 Tahun 2003 tentang [[Mahkamah Konstitusi. ### Kedudukan Hukum (Legal Standing) [[Mahkamah Konstitusi]] mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak memiliki [[kedudukan hukum yang memadai karena tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan personal. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] tidak mempertimbangkan pokok perkara karena permohonan tidak memenuhi syarat formal [[kedudukan hukum]] sebagaimana ditentukan dalam [[Pasal 51 [[UU No. 24 Tahun 2003]]. ### Analisis Konstitusional Mahkamah menerapkan prinsip bahwa setiap pemohon harus memiliki [[kedudukan hukum]] yang jelas dan dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata akibat berlakunya UU yang diuji. ## Pendapat Hakim ### Pendapat Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki [[kedudukan hukum]] untuk mengajukan permohonan karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan personal. ### Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam putusan ini. ## Amar Putusan **MENGADILI:** **Menyatakan** permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**. *Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno [[Mahkamah Konstitusi]] yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 September 2017.* ## Timeline - **24 November 2016**: Permohonan diajukan dan diterima di Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] - **6 Januari 2017**: Perkara didaftarkan dengan Nomor [[1/PUU-XV/2017]] - **20 September 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] menjatuhkan putusan ## Related Cases - [[23/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman dan [[Mahkamah Agung|MA]] - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU [[Mahkamah Agung]] - [[34/PUU-XI/2013]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Kedudukan Hukum]]**: Persyaratan legal standing dalam pengujian UU 2. **[[Kekuasaan Kehakiman]]**: Independensi dan integritas peradilan 3. **[[Akses Keadilan]]**: Hak warga negara untuk mendapatkan keadilan ### Pertimbangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] menekankan bahwa persyaratan [[kedudukan hukum]] harus dipenuhi untuk menjaga kredibilitas proses pengujian UU. ### Precedential Value Putusan ini memperkuat yurisprudensi tentang persyaratan [[kedudukan hukum]] dalam pengujian UU di [[Mahkamah Konstitusi]]. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum Putusan ini memperkuat doktrin [[kedudukan hukum]] dan menunjukkan konsistensi [[Mahkamah Konstitusi]] dalam menerapkan persyaratan formal pengujian UU. ### Tindak Lanjut - [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman]] tetap berlaku - Tidak ada perubahan dalam sistem [[kekuasaan kehakiman]] ## Hakim Konstitusi - [[Arief Hidayat]] (Ketua) - [[Anwar Usman]] (Wakil Ketua) - [[Patrialis Akbar]] - [[Aswanto]] - [[Wahiduddin Adams]] - [[Suhartoyo]] - [[Manahan MP Sitompul]] - [[Saldi Isra]] - [[I Dewa Gede Palguna]] ## Catatan Penting - Putusan ini menunjukkan pentingnya memenuhi persyaratan formal dalam pengujian UU - Pemohon dari Bali dengan kuasa hukum dari NTB menunjukkan jangkauan geografis kasus - Konsistensi penerapan doktrin [[kedudukan hukum]] dalam berbagai kasus ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - [[Pasal 24]]C, 28H - [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman]] - [[UU No. 4 Tahun 2004]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman]] ### Putusan Terkait - [[23/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman dan [[Mahkamah Agung|MA]] - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU [[Mahkamah Agung]] - [[34/PUU-XI/2013]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[100/PUU-X/2012]] - Pengujian UU tentang Hakim dan Peradilan --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2017 on 2025-07-18 17:51:09 -->