1/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 1/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Wielfried Milano Maitimu SH., M.Si. Alamat : Jalan Sisingamangaraja RT.017, RW.004, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 November 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 246.1/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 April 2021 dengan Nomor 1/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2021, menguraikan hal- hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa amandemen UUD 1945 telah membentuk suatu lembaga baru yang berfungsi sebagai pengawal tegaknya konstitusi (guardian of constitution) yaitu Mahkamah Konstitusi, yang untuk selanjutnya disebut ‘MK’. 2 2. Bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon agar MK melakukan pengujian secara materiil Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Pemohon anggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 4. Bahwa berdasarkan poin ketiga di atas, menurut Pemohon hanya MK satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan persoalan dimaksud. Hal ini mengingat kewenangan MK sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadli pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Bahwa lebih lanjut dijabarkan di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa hal yang disebutkan di atas, dikuatkan pula dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan- Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- 3 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa kemudian telah ditetapkan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu. Yang lebih lanjut di dalam ayatnya yang kedua berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dari angka 1 sampai angka 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa MK berperan sebagai penegak dan pengawal konstitusi. Namun tidak hanya terbatas itu saja, tetapi berdasarkan pengalaman berbagai perkara PUU yang telah diputuskan sebelumnya oleh MK, dapat dilihat bahwa MK juga memiliki hak untuk menerjemahkan atau memberikan penafsiran terhadap konstitusionalitas suatu ketentuan (bagian, pasal, ayat) UU yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir, sehingga putusan-putusan terdahulu yang telah dikeluarkan MK sering menyatakan bahwa UU yang diuji berlaku secara bersyarat atau konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsir atau dipergunakan dengan mempergunakan prasyarat yang telah ditetapkan oleh MK. 9. Maka berdasarkan keseluruhan hal yang telah disebutkan di atas, Pemohon berpendapat bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian UU ini. B. LEGAL STANDING DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa tujuan Proklamasi 1945 seperti yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia dan keadilan sosial. Tujuan yang dimaksud sekiranya hanya dapat terpenuhi jika negara tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip yang otoriter melainkan bertindak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang adil. Sadar akan fakta tersebut, melalui amandemen yang ke-tiga negara Indonesia menegaskan statusnya 4 sebagai negara yang berlandaskan pada hukum (rechtstaat) dan bukan sebagai negara kekuasaan (machtstaat) melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa indikator positif bagi prinsip-prinsip negara hukum di antaranya adalah pengakuan bahwa tiap-tiap warga negara berhak melakukan pengujian suatu produk UU terhadap UUD. 3. Bahwa berdasarkan kewenangannya sebagai “guardian of the constitutional rights” setiap individu Warga Negara Indonesia, MK berhak mengambil keputusan yang layak agar setiap produk UU tidak menciderai hak-hak warga negara yang termaktub didalam UUD 1945. Dalam fakta inilah, Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 832 sepanjang frasa “ialah keluarga sedarah” serta “dan suami atau isteri yang hidup terlama”. Pasal 849 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “Undang-Undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya”. Pasal 852 sepanjang frasa “tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu” dan frasa “mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya”. Pasal 852a sepanjang frasa “disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal”. Pasal 857 sepanjang frasa “dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama”. Pasal 914 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legiteme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapapun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris”, dan Pasal 916 sepanjang frasa “ialah seperdua dari bagian”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 5 Pemohon nilai bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945, secara lebih khusus Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang terakhir diubah dengan UU Nomor 7 2020 juncto Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-udang atau perppu yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat atau; d. lembaga negara. 5. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah yang lainnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai berikut juncto Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6 PEMOHON ADALAH ANGGOTA KESATUAN MASYARAKAT NEGERI ADAT PASSO YANG MEMILIKI HAK YANG DIJAMIN OLEH UUD 1945 1. Bahwa di dalam penelitiannya terhadap masyarakat adat yang ada di Indonesia, Van Volenhoven mendapati kenyataan bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkungan atau wilayah hukum adat yang ada, yang disebut dengan adat rechtkringen. Bahwa ke-19 wilayah tersebut salah-satunya adalah wilayah yang hari ini melingkupi wilayah pemerintahan provinsi Maluku (Ambon-Uliaser/Lease, Banda, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar). 2. Bahwa hasil penelitian tersebut jelas mengungkapkan fakta terdapatnya komunitas adati yang wajib dihormati dan diakui kebebasannya dalam menjalankan praktik-praktik hukum adatnya di atas tanah Maluku selama tidak mengancam prinsip NKRI. 3. Bahwa salah satu semangat amandemen UUD 1945 yaitu mengembalikan roh hak-hak masyarakat adat selama masyarakat adat dimaksud tidak mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga di luar dari prasyarat dimaksud, keberadaan masyarakat hukum adat beserta keseluruhan hak-hak hukum mereka wajib dan mutlak untuk dihormati negara guna memenuhi tujuan pembentukan negara yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945. 4. Bahwa Pemohon adalah Anggota Kesatuan Masyarakat Adat Negeri Passo yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tetap seiring sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur didalam UU. Kedudukan ini sebagaimana telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Desa Adat serta Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon. 5. Bahwa sebagaiamana dikemukakan oleh Ter Haar dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht yang dikutip oleh Soejono Soekanto dan juga dijadikan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dan juga Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, disebutkan bahwa ciri-ciri dari masyarakat adat adalah sebagai berikut: a. adanya kelompok-kelompok teratur; b. menetap disuatu daerah tertentu; c. 7 mempunyai pemerintahan sendiri; d. memiliki benda-benda materil maupun immaterial; 6. Bahwa lebih lanjut di dalam bukunya Hukum Acara Pengujian Undang- Undang (2006), Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa salah satu kategori unsur masyarakat adat yaitu: masyarakatnya masih asli (M+), tetapi tradisi/hukum adatnya tidak dipraktekan lagi (T-), namun tersedia rekaman atau catatan tertulis mengenai tradisi/hukum adat mereka yang suatu waktu dapat dipraktekan lagi (C+). 7. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab- akibat (causal verband) secara langsung dari berlakunya Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Pasal-pasal a quo), sehingga mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dirugikan. 8. Bahwa Hak yang dimaksud adalah hak konstitusional Pemohon selaku anggota masyarakat Negeri Adat Passo untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam mempergunakan sistem hukum adatnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal-pasal a quo di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan bahwa Pasal-pasal tersebut isinya bertentangan (sepanjang materi muatan dan frasa yang dimohonkan pengujiannya) dengan mekanisme hukum adat yang diakui dan dipraktekan selama ini oleh kesatuan masyarakat negeri adat Passo (Ambon Lease) yang di dalamnya Pemohon termasuk sebagai anggota kesatuan masyarakat adat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon. 9. Bahwa Pemohon adalah anggota kesatuan masyarakat Negeri adat Passo (disebut Anak Adat/Anak Negri), yang secara faktual hari ini mengalami sengketa pewarisan tanah perusah milik leluhur Pemohon yang di atasnya berdiri sebuah rumahtua/rumatauw klan/marga/vam (Maitimu) leluhur Pemohon, yang menurut hukum adat Ambon-Lease yang berlaku pula di Negeri Passo, bahwa seharusnya Pemohonlah yang menjadi satu-satunya pewaris terhadap tanah dan bangunan tersebut dikarenakan hanya Pemohon satu-satunya keturunan yang memikul marga/mataruma yang sama dengan rumahtua warisan leluhur tersebut (mataruma/rumahtua Maitimu), kendatipun Pemohon memiliki dua orang saudara perempuan 8 yang lain akan tetapi mereka secara adat telah keluar dari matarumah yang sama dengan Pemohon (Maitimu) untuk mengikuti garis keturunan ayah mereka yang adalah orang asing (bukan penganut hukum adat Ambon-Lease, dalam terminologi ke-Ambonan mereka ini disebut sebagai orang dagang). Bahwa dalam hukum adat (Ambon-Lease) rumahtua dapat secara bebas ditinggali (hak untuk tinggal bersama) oleh semua keturunan yang berasal dari rumahtua tersebut tidak perduli seberapa jauh percabangannya, hanya saja hak kepemilikan tetap merupakan hak dari pewaris nama klan/keluarga/vam inti yang dalam hal ini hanya Pemohon yang mewarisi nama klan Maitimu. Sehingga dalam hal ini pemohonlah yang berhak secara hukum adat untuk mengklaim kepemilikan rumahtua tersebut sebagai akibat dari Pemohon-lah satu-satunya keturunan lelaki langsung dari Dominggus Maitimu. Namun, untuk hak menempati tetap dimiliki secara besama-sama dengan anggota keluarga lainnya yang berasal dari rumahtua tersebut. Bahwa kemudian kedua saudara perempuan Pemohon mengklaim diri mereka juga adalah ahli waris atas harta peninggalan leluhur Pemohon tersebut. Hal ini tentu sahaja merugikan hak konstitusional Pemohon. 10. Bahwa sengketa pewarisan yang dihadapi Pemohon saat ini dikarenakan, kedua saudara perempuan Pemohon menyandarkan diri pada ketentuan- ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal-pasal a quo) yang sementara dimohonkan pengujiannya ini. 11. Bahwa masyarakat Ambon-Lease (Passo) menganut garis keturunan kebapakan atau patriarchal sehingga secara otomatis seorang anak yang dilahirkan mengikuti garis keluarga (klan/marga/vam) bapak mereka. Bahwa hal ini berlaku sebaliknya bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan, mereka menganut garis keibuan seperti status Pemohon saat ini (hampir sama dengan ketentuan Pasal 5a KUHPer, hanya saja dengan sedikit perbedaan yang mencolok khususnya pada ketentuan mengenai pewarisan). 12. Bahwa objek sengketa pewarisan yang saat ini dialami oleh Pemohon adalah harta benda milik keluarga ibu Pemohon. Bahwa menurut adat (khususnya Ambon-Lease) nama klan/keluarga/vam merupakan sesuatu hal yang sangat sacral (dianggap sebagai sebuah tanggung-jawab) yang 9 padanya melekat harga diri orang Maluku itu sendiri. Di Maluku (Ambon- Lease) nama klan/keluarga disebut didalam Bahasa Tanah (bahasa asli orang Maluku) sebagai Matarumah/Rumatauw. Pemohon sendiri ber- Matarumah Maitimu. Bahwa tanggung-jawab ini secara adati didapatkan Pemohon langsung dari leluhur Pemohon yang bernama Dominggus Maitimu (Kakek ibu Pemohon), hal ini dikarenakan selain Dominggus Maitimu adalah satu-satunya keturunan lelaki namun juga dikarenakan Dominggus Maitimu tidak memiliki keturunan/penerus yang berjenis kelamin laki-laki sehingga konsekuensi langsungnya Pemohon menjadi satu-satunya penerus dari klan/keluarga Dominggus Maitimu tersebut. 13. Bahwa kedua saudara/sedarah perempuan Pemohon adalah buah pernikahan antara ibu Pemohon dengan ayah mereka, sehingga secara otomatis mereka berkuasa pada harta-benda milik keluarga ayah mereka dan bukan harta keluarga ibu Pemohon, menurut adat Ambon-Lease (Passo). Namun dikarenakan kehendak untuk turut menguasai harta peninggalan dimaksud, kedua saudara perempuan Pemohon dan ayah mereka sekalipun sadar bahwa mereka adalah orang asing, secara serta merta mengabaikan hukum adat Ambon-Lease yang mewajibkan klaim hak pewarisan harta benda leluhur hanya jika sang pewaris memikul nama-matarumah/klan/vam/keluarga yang sama dengan harta benda yang hendak diwarisi tersebut. Bahwa dikarenakan harta benda yang diwarisi itu adalah harta benda milik matarumah/rumatau Maitimu, maka secara adati hanya Pemohon-lah satu-satunya yang berhak mewarisi harta benda dimaksud, hal ini dikarenakan seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kedua saudara perempuan Pemohon mengikuti klan-keluarga ayah mereka. 14. Bahwa hal seperti demikian di atas tentu bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3). 15. Bahwa Pemohon adalah Anggota Kesatuan Masyarakat Negeri Adat Passo, yang pimpinan negerinya dijabat oleh seorang Upulatu Simauw dengan gelar Orang Kaya Passo Baguala, yang merupakan ciri dari sebuah masyarakat hukum adat yang masih hidup sampai saat ini di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon. 10 16. Bahwa Negeri Passo yang disebutkan di sini adalah nama sebuah perkampungan tua di Kota Ambon (Maluku) yang telah hidup jauh sebelum proklamasi Republik Indonesia maupun jauh sebelum hadirnya kuasa imperial di atas tanah NKRI ini. Negeri Passo sendiri kaya akan nilai sejarah dan aturan adat-istiadatnya. 17. Bahwa masyarakat Negeri adat Passo yang mana Pemohon termasuk di dalamnya sebagai anggota, dapat diklasifikasikan atau termasuk didalam unsur atau kategori masyarakat adat menurut Jimly Asshiddiqqie yang Pemohon uraikan pada angka 6 di atas. Yaitu kendatipun tradisi hukum adatnya lambat laun mulai terhilang, namun masyarakatnya masih asli (Pemohon termasuk) serta tersedia rekaman dan catatan yang jelas mengenai tradisi tersebut. 18. Catatan yang Pemohon maksud pada angka 17 dapat dilihat pada buku Hukum Adat Ambon-Lease karangan Ziwar Effendi selaku mantan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon tahun 1976-1981. Selain kenyataan bahwa status Negeri Adat Passo telah dikembalikan sejak tahun 2008 silam melalui Perda Kota Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri yang kini telah diperbaharui dengan Perda Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri, hal ini mengingat bahwa yang berwenang menetapkan suatu status desa adat adalah pemerintah kabupaten/kota melalui Perda seturut amanat yang diberikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Adat. 19. Bahwa Pemohon juga adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil. Hal ini termasuk didalamnya jaminan kepastian hukum untuk mengutamakan dan mempergunakan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) yang secara semantik dapat diterjemahkan sebagai pengakuan negara atas pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum ini dapat dicontohkan pula seperti provinsi Aceh yang mempergunakan hukum Islam seturut dengan kondisi kemasyarakatan mereka. Dengan demikian Aceh membuktikan bahwa negara juga mengakui pepatah lama yang berbunyi di mana langit dipijak, di situ langit harus dijunjung. Maka lebih lanjut, tindakan kedua saudara perempuan Pemohon dan ayah mereka yang tidak mengindahkan nilai-nilai hukum adat Ambon-Lease 11 (Negeri Passo) adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. 20. Bahwa dalam perkara pengujian ini, memang kepentingan aktual yang diangkat beranjak dari persoalan pribadi Pemohon, namun dikarenakan secara pribadi juga, Pemohon adalah Anggota (Anak Adat/Anak Negeri) yang terikat dan tetap taat pada hak dan kewajiban selaku anggota terhadap hukum adat Ambon-Lease (Negeri Passo) sehingga dengan tegas, Pemohon menerjemahkan frasa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat selaku pihak yang dapat berperkara di hadapan Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada ketua kelompok dari suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, melainkan juga dapat berlaku bagi tiap-tiap anggotanya yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu produk undang-undang. 21. Bahwa hal yang dikemukakan pada angka 20 juga tidak terlepas dari fakta bahwa saat ini, Negeri Passo masih dalam keadaan kekosongan Upulatu atau Kepala Negeri. 22. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Pemohon telah memenuhi kapasitas untuk dapat diakui sebagai Pemohon selaku “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”. 23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, Pemohon selaku anggota kesatuan masyarakat adat (Negeri adat Passo) telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan sistim hukum adat yang berhubungan dengan pengaturan Pewarisan berpotensi besar untuk tidak terpakai dikarenakan peradilan Indonesia (lebih khusus Pengadilan Negeri Ambon) dalam memutus suatu perkara pewarisan tentu akan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bagian-bagian dan Pasal-pasal a quo) bukan merujuk pada hukum adat yang telah diakui di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. 24. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib mengikuti nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, bagi Pemohon adalah bukan suatu jaminan terpenuhinya hak-hak konstitusional Pemohon jika pasal-pasal a quo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sementara dimohonkan penguujiannya ini masih tetap bertahan dan tidak dinyatakan 12 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Mengingat rezim hukum Indonesia cenderung sangat mengedepankan nilai-nilai civil-law atau hukum yang tertulis. 25. Bahwa alasan yang Pemohon kemukakan pada angka 23 dan angka 24 diatas bukanlah tanpa sebab, melainkan dengan mengamati secara serius beberapa prosesi persidangan yang diselenggarakan pada Pengadilan Negeri Ambon, salah satu contohnya ialah putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Amb antara lembaga keagamaan (Gereja Protestan Maluku) melawan beberapa anggota masyarakat adat Negeri Passo dengan pokok sengketanya ialah kepemilikan sebuah gedung gereja tua, yang dalam amarnya justru memutuskan bahwa gedung gereja tersebut adalah milik Gereja Protestan Maluku dengan alasan penguasaan lebih dari 20 tahun menurut ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, padahal gedung gereja tersebut dibangun oleh para leluhur negeri adat Passo di atas tanah adat (dati) pimpinan negeri Passo Upulatu Simauw, sehingga secara hukum adat, tanah tersebut terkategorikan sebagai tanah adat (datty raja). 26. Bahwa oleh karena pengalaman pada angka 25, Pemohon merasa sengketa pewarisan yang sementara dialami oleh Pemohon juga berpotensi akan diputuskan secara demikian dengan merujuk pada aturan yang tertulis (pasal-pasal a quo), sehingga pada titik ini hak konstitusional Pemohon selaku anggota masyarakat adat berpotensi menurut nalar yang wajar akan dirugikan. 27. Bahwa kemudian daripada itu, dengan berlakunya pasal-pasal a quo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimohonkan pengujiannya mengakibatkan putusnya keadilan dan kepastian hukum yang diberikan oleh UUD 1945 bagi Pemohon selaku anggota masyarakat adat. 28. Bahwa dengan demikian jika Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan ini, maka potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi jika sengketa pewarisan Pemohon dibawa kehadapan hakim Pengadilan Negeri, sehingga mencukupi syarat pengujian undang-undang yang telah digariskan oleh Mahkamah. 29. Bahwa oleh karena hal-hal yang telah disebutkan di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing dan hak 13 konstitusional yang cukup sehingga memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 832 sepanjang frasa “ialah keluarga sedarah” serta “dan suami atau isteri yang hidup terlama”. Pasal 849 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “Undang-Undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya”. Pasal 852 sepanjang frasa “tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu” dan frasa “mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya”. Pasal 852a sepanjang frasa “disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal”. Pasal 857 sepanjang frasa “dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama” dan “maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama”. Pasal 914 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “bila pewris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legiteme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapapun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris”, dan Pasal 916 sepanjang frasa “ialah seperdua dari bagian”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945. C. ALASAN PERMOHONAN Bahwa sebelumnya perlu Pemohon tegaskan bahwa dalam Permohonan pengujian undang-undang ini, Pemohon tidak pernah bermaksud agar Mahkamah mengganti atau menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal-pasal a quo) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian secara ansich menyatakan bahwa hukum yang berlaku hanya sebatas hukum adat, secara terkhusus hukum adat Pemohon, melainkan melalui pengujian ini, Pemohon berharap agar kesemua 14 hukum adat (bukan hanya adat Ambon-Lease) mendapatkan tempat yang layak dan pasti dihadapan hakim pengadilan negara, sehingga dihari depannya masyarakat adat dimana sahaja tidak merasa khawatir jika diperhadapkan pada suatu sengketa hukum dihadapan pengadilan negara, terutamanya menyangkut kepentingan pewarisan jika salah satu pihak yang bersengketa adalah masyarakat adat. Sehingga Permohonan pengujian ini tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum adat Ambon-Lease yang Pemohon bawakan, melainkan juga mencakup ke-19 wilayah masyarakat adat yang dikemukakan oleh Van-Volenhoven atau masyarakat adat yang tidak sempat ditemukan atau diakomodir oleh Van-Volenhoven. Selanjutnya, guna menghindari keadaan kekosongan hukum dikemudian hari, pabila nanti jika Mahkamah berpendapat bahwa Permohonan ini cukup beralasan dan oleh karenya mengabulkan Permohonan Pemohon, maka terkait posisi krusial Pemohon selaku masyarakat pencari keadilan, sesungguhnya tidaklah layak Pemohon dibebankan kekhawatiran seperti dimaksud. Maka oleh karena persoalan di atas, dengan kerendahan hati Pemohon, mengingat fungsi Permohonan subsidair yang berbunyi; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon keadilan yang paling adil; maka dengan ini persoalan dimaksud Pemohon anggap telah selesai dan Pemohon kembalikan ke dalam tangan Mahkamah yang paling arif dan penuh hikmat, seturut asas ius curia novit yang berarti hakimlah sang mahatau (omnisciences). Pasal-pasal yang Mohon diuji Bahwa permasalahan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon saat ini ialah pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Repulik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Serta Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal-pasal tersebut yang selengkapnya berbunyi di bawah ini: i. Pasal 832 (sepanjang frasa yang digaris bawahi). Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka 15 semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang- utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. ii. Pasal 849 (keseluruhan materi muatan). Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya. iii. Pasal 852 (sepanjang frasa yang digaris bawahi). Anak-anak atau keturunan- keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga- keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke-atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya seendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti. iv. Pasal 852a (sepanjang frasa yang digaris bawahi). Dalam hal warisan dan seorang isteri atau suami yang telah meninggal lebiha dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkwinan suami siteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal terlebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. v. Pasal 857 (sepanjang frasa yang digaris bawahi). Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal terebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka berasal dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu; vi. Pasal 914 (keseluruhan materi muatan). Bila pewris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legiteme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapapun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris. vii. Pasal 916 (sepanjang frasa yang digaris bawahi). Legitieme Portie dan anak yang lahir diluar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian. 16 Alasan-alasan Permohonan Di bawah ini akan dikemukakan beberapa alasan mengapa pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945: 1. Bahwa secara historis, pengesahan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal-pasal a quo) yang sementara dimohonkan pengujiannya ini, pada dasarnya kala itu memang tidak ditujukan pembuatanya untuk masyarakat adat (pribumi) Indonesia yang sudah lebih dulu memiliki hukumnya sendiri, melainkan ditujukan kepada kelompok warga negara yang bukan asli seperti Eropa dan Timur-asing (Arab). 2. Bahwa KUHPer kendatipun masih tetap berlaku dengan maksud guna mencegah terjadinya kekosongan hukum (menurut Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945), namun sudah semestinya terhadap materi-materi muatan yang bertentangan dengan isi dari UUD 1945 haruslah dibatalkan. Sebab, Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pluralisme hukum. 3. Bahwa kondisi kemasyarakatan Negara Republik Indonesia yang majemuk, tidak memungkinkan diberlakukannya hanya satu sistem hukum atau lebih dominannya suatu sistem terhadap sistem hukum yang lain. Hal ini adalah sebab bahwa Negara Republik Indonesia dari perspektif antropologi hukum, sedari dulu adalah negara yang pluralis, seturut pandangan Hooker (1975) yang menegaskan bahwa dalam pluralisme hukum harus ada interaksi di antara hukum yang beragam tersebut dan bukannya malah saling berkompetisi. Bahwa konsepsi pluralisme hukum menitik-beratkan pada keberagaman yang harmonis dikarenakan konteks pluralitas masyarakat dalam bentuk suku- bangsa, ras, agama dan budaya/adat. 4. Bahwa konsepsi pluralisme hukum ini, menurut Griffiths (2006) menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. 5. Bahwa bukti dianutnya sistem hukum yang jamak dapat dilihat dari sikap negara yang memperbolehkan penggunaan sistem hukum Islam/Shari’a pada wilayah Nanggroe Aceh. 6. Bahwa lebih dari itu, Negara Republik Indonesia juga mengakui sistem hukum asli bangsa Indonesia yang dikenal kaya akan adat-istiadatnya, yang 17 pengakuannya jelas tertulis di dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945. 7. Bahwa sistem hukum nasional harus dipahami dalam pengertian diversitas kelompok sosial dengan berbagai variasi norma sosial dan kebiasaan yang merupakan patokan keadilan, yang memberi landasan kepada pembentukan hukum nasional itu sendiri. 8. Bahwa berkaca dari poin pada angka 7 di atas, pengarus-utamaan suatu sistem hukum seperti KUHPer untuk menyelesaikan sengketa perdata seluruh warga masyarakat, sesungguhnya membunuh rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta menciderai pluralisme hukum yang diakui didalam UUD 1945, padahal pluralisme hukum yang dianut juga adalah upaya luhur negara yang ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan dan rasa keadilan dari masyarakat yang tentu saja berbeda-beda dan majemuk. Apalagi mengingat KUHPer adalah produk hukum kolonial yang memang sedari awalnya ditujukan bukan untuk bangsa Indoesia asli. 9. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengalami bias gender maupun mengesampingkan rasa keadilan dan hak-hak hukum kedua saudara perempuan Pemohon yang juga memiliki hak seturut yang diakui oleh UUD 1945 didalam sengketa pewarisan yang semetara dialami, namun seperti di dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di mana Mahkamah berpendapat bahwa hal yang berbeda diperlakukan pula secara berbeda, hal ini sejalan dengan konsep affirmative action atau diskriminasi positif yang mana tidaklah tepat jika negara memperlakukan kedua saudara perempuan Pemohon dalam kadar yang benar- benar sama dengan Pemohon, dikarenakan status Pemohon adalah masyarakat adat yang menganut hukum adat oleh karenanya berbeda dari masyarakat pada umumnya, sehingga perlu juga diperlakukan secara berbeda. 10. Bahwa dalam hukum adat (dalam hal ini mirip seperti Ambon-Lease) dikenal beberapa pengaturan hak yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat yang dikutip oleh Yulia (2016) yang menyatakan bahwa, hak pribadi dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu; hak milik, hak menikmati, hak pakai, hak keuntungan jabatan, hak wenang beli, dan hak wenang pilih. 11. Bahwa hak-hak adati seperti yang dikemukakan oleh Sudiyat di atas, memiliki kesamaan dengan pengaturan adat (Ambon-Lease) yang di antaranya dapat 18 dikemukakan contoh seperti berikut (Lihat Ziwar Effendy); hak milik atas tanah maupun pusaka yang lain sperti rumahtua serta tetanaman dan sebagainya berlaku bagi pewaris dengan ketentuan bahwa pewaris tersebut diutamakan terhadap orang laki-laki dan menyandang nama klan/keluarga/matarumah/vam dengan pemilik sah sebelumnya harta pusaka tersebut, dalam hal ini perempuan tidak didahulukan karena seperti yang telah disebutkan bahwa perempuan akan menikah secara keluar dan mempergunakan nama klan dari keluarga suaminya sehingga perempuan tersebut tidak berhak atas harta pusaka orang tuanya melainkan suaminya. Sementara hak pakai atas harta pusaka dibagi secara sama-rata terhadap keseluruh turunan, seperti contoh sengketa Pemohon saat ini menyangkut rumahtua/rumatau klan Maitimu, kendatipun didalam hukum adat hak milik adalah bagi lelaki yang meneruskan nama klan seperti Pemohon akan tetapi kedua saudara perempuan Pemohon memiliki hak untuk memakai dan tinggal bersama di dalam rumah tersebut kendatipun mereka telah memikul nama klan ayah mereka. Sementara hak wenang pilih didapat dari hak wenang jabatan, seperti contoh yang berhak menjadi Raja atau Upulatu dari Negeri Passo adalah matarumah/klan Simauw, untuk menentukan/hakpilih penerus atau Raja selanjutnya adalah kewenangan raja yang sementara menjabat selama tidak keluar dari garis klan atau selama raja selanjutnya masih dari klan yang sama yaitu klan Simauw. 12. Bahwa dalam posisi ini, kendatipun Pemohon adalah anak luar nikah, tetapi dikarenakan Pemohon adalah anak lelaki yang meneruskan nama klan Maitimu milik leluhur ibu Pemohon, maka terhadap harta pusaka klan Maitimu, menurut adat Ambon-Lease adalah sah milik Pemohon selaku lelaki tunggak di dalam klan Maitimu, meskipun ibu Pemohon memiliki dua orang anak perempuan yang sah melalui sebuah pernikahan. Hak waris Pemohon ini dapat dilihat contohnya di dalam keputusan Landraad Saparua Nomor 34/1920 yang mana pada saat itu anak-anak lelaki (luar nikah) Maria Liklikwatil diperkenankan menjadi kepala atas dusun-dusun dati milik klan Liklikwatil. Selanjutnya dalam keputusan Pengadilan Negeri Ambon No. 20/1963 tahun 1965 menyebutkan bahwa anak luar nikah adalah pendukung hak berikutnya (rechtsopvolger). Kesemua klaim di atas dapat dilihat dalam bukunya Ziwar Efendi (1987). 13. Bahwa berkaca dari hukum adat kepemilikan menurut adat Ambon-Lease di atas, terlihat jelas bahwa pengaturan kepemilikan/waris menurut KUHPer 19 (pasal-pasal a quo), bertentangan dengan adat Ambon-Lease dimaksud, sehingga logikanya secara langsung juga bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri. 14. Bahwa adat Ambon-Lease yang mengutamakan laki-laki (patriarchal) sebagai tumpuan kelangsungan masa depannya tentu dikebiri dengan ketentuan Pasal- pasal a quo, yang menyamaratakan semua manusia secara sama baik laki-laki maupun perempuan seturut konsepsi pikir orang Eropa yang tidak mengenal pembagian berdasarkan jenis kelamin, dan oleh karenanya pasal-pasal a quo menjadi bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui konsepsi hukum adat, yang mana berarti termasuk di dalamnya ketentuan adat Ambon-Lease yang lebih mengutamakan laki-laki. 15. Bahwa selaku anggota masyarakat adat yang layak diperlakukan secara berbeda oleh negara yang telah dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, adalah bukan merupakan suatu ketidakadilan hukum bagi kedua saudara perempuan Pemohon, melainkan karna sifat adatisnya, hak yang Pemohon tuntut ini sejalan dengan teori keadilan menurut Kahar Masyhur yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap. Dan karena pengaturan adatis yang dianut Pemohon menyatakan bahwa hak pewarisan tersebut adalah milik Pemohon selaku penerus nama klan Maitimu, maka hak tersebut yang telah difasilitiasi UUD 1945 tentu saja terlanggar dengan pengaturan KUHPer (pasal-pasal a quo) yang tidak mengenal pengistimewaan pewarisan seperti dimaksud dan dengannya justru menjadi tidak adil bagi Pemohon selaku masyarakat adat. 16. Bahwa keadilan distributief yang diungkapkan oleh Aristoteles yaitu, distirbusi kekayaan dan barang berharga lainnya harus berdasarkan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Pada titik ini nilai yang dimaksud Aristoteles bukanlah nilai- nilai dalam bentuk rupiah, melainkan nilai-nilai sosial dan filosofis yang telah dipraktekkan dalam kurun waktu yang lama di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Nilai yang mana termasuk di dalamnya nilai-nilai keadilan menurut suatu kelompok masyarakat adat yang datang dari pengaturan hukum adat mereka. Hal ini tentu berbeda dengan yang dipraktekkan oleh KUHPer (pasal-pasal a quo) yang menilai suatu barang pewarisan tidak dari sudut filosofis kemasyarakatan (masyarakat adat) melainkan menilai barang pewarisan dengan menggunakan matematika ekonomi. Seperti contoh Pasal 20 852 KUHPer sepanjang frasa mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala & tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu; atau KUHPer bagian tiga menyangkut legitieme portie Pasal 916 sepanjang frasa ialah seperdua bagian dan Pasal 857 (sepanjang frasa dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama), serta Pasal 914 untuk keseluruhan materi muatannya yang pada intinya membagi-bagikan harta pewarisan menurut kuantitas ekonomisnya. 17. Bahwa lebih lanjut Pasal 849 keseluruhan materi muatannya yang pada intinya tidak memperdulikan sifat dan asal-usul barang yang hendak diwarisi (undang- undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya) adalah bertentangan pengaturan adat Ambon-Lease yang tetap teguh memperhatikan sifat asal-usul barang yang hendak diwarisi. seperti contoh menyangkut hukum tanah, adat Ambon-Lease mengenal beberapa jenis asal tanah yaitu; tanah petuanan yang kepemilikannya secara komunal oleh suatu Negeri, tanah itu sendiri, ewang dan dusun, aong, dusun Negeri, dati Raja, dusun babalian (dusun yang dibeli) dan dusun pusaka. Pada kasus Pemohon, tanah dan rumahtua yang sementara disengketakan masuk ke dalam jenis pusakaperusah, jenis ini awalnya bersifat milik perorangan (orangtua dulu/leluhur) yang kemudian menjadi perusah setelah melalui beberapa generasi pewarisan. Menyangkut pusaka perusah ini dicontohkan Ziwar Effendy dengan keputusan Landraad Amboina No. 46/1917. 18. Bahwa lebih lanjut KUHPer Pasal 852a yang pada intinya menyamakan kedudukan suami atau isteri dengan seorang anak selaku pewaris (sepanjang frasa disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal) (juga Pasal 832 menyangkut suami atau isteri yang hidup terlama) bila salah seorang dari suami atau isteri tersebut meninggal, adalah suatu ketentuan yang tidak tepat dan melanggar UUD 1945, karena kembali lagi di dalam hukum adat (Ambon-Lease), terhadap barang-barang asal terkhususnya milik isteri tidak dapat diwarisi oleh suami dikarenakan pengaturan wajib kesamaan nama klan. Di Ambon barang asal milik isteri, jika isteri tersebut meninggal tanpa menyisakan keturunan maka barang asal isteri tersebut kembali kepada saudara-saudara si isteri bukan menjadi milik suami. Hal ini menurut keputusan Landraaad Amboina No. 39/1919 yang dicantumkan Ziwar Effendi didalam 21 bukunya hukum adat Ambon-Lease. Maka jelas terlihat pelanggaran yang dilakukan oleh KUHPer (pasal-pasal a quo) terhadap UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hukum adat masing-masing masyarakat. 19. Bahwa dapat dipastikan Pemohon akan merugi secara konstitusional jika sengketa pewarisan ini dibawa kehadapan Pengadilan Negara, dikarenakan hukum adat Ambon-Lease yang Pemohon anut bersifat tuturan dan bukan tulisan, sehingga apabila pasal-pasal a quo yang sementara dimohonkan penguujiannya ini tidak segera diatasi pertentangannya dengan UUD 1945 seperti yang Pemohon dalilkan. 20. Bahwa Permohonan ini Pemohon angkat dan ajukan bukan hanya karena Pemohon sementara memiliki sengketa pribadi atau hanya untuk sekedar menonjolkan hukum adat Ambon-Lease yang Pemohon anut, melainkan juga berguna untuk mempertegas kembali posisi keseluruhan hukum adat nusantara maupun pluralisme hukum yang selama ini terkesan tersisihkan oleh rezim civil law di hadapan Pengadilan Negara. 21. Bahwa berdasarkan segala dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon memahami sungguh bahwa oleh karena keterbatasan dalam berbagai hal, Permohonan ini penuh dengan kecacatan, maka kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan milik para Hakim Mahkamah seturut asas ius curia novit. D. PETITUM Maka berdasarkan seluruh uraian dalil diatas dan bukti yang diajukan, dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materiil ini sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “ialah keluarga sedarah” dan sepanjang frasa “dan suami atau isteri yang hidup terlama” adalah tetap Konsitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan- ketentuan hukum lainnya (Pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; 22 3. Menyatakan keseluruhan materi muatan di dalam Pasal 849 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu” dan sepanjang frasa “mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala” adalah tetap Konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan- ketentuan hukum lainnya (Pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal” adalah tetap Konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (Pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama” adalah tetap Konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (Pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; 7. Menyatakan keseluruhan materi muatan di dalam Pasal 914 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, adalah tetap Konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan- ketentuan hukum lainnya (Pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; 8. Menyatakan ketentuan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “ialah seperdua dari bagian” adalah tetap Konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (Pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; 23 9. Atau Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikan petitum pada angka dua sampai angka kedelapan, asalkan menyatakan bahwa keseluruhan materi muatan di dalam Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku Konstitusional Terbatas hanya kepada ‘warga Negara Indonesia keturunan’ atau warga Negara Indonesia yang tidak menganut hukum adat maupun ketentuan hukum lainnya seturut Pluralisme Hukum yang diakui di Indonesia; 10. Memerintahkan Putusan ini untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hanya kedua pasal yang dianggap ditentang oleh KUH Perdata); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 1847 (hanya pasal yang dimohonkan pengujiannya); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku sejarah Negeri Passo; 5. Bukti P-5 : Fotokopi buku berjudul Hukum Adat Ambon Lease; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 24 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 25 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 26 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata sebagai berikut: Pasal 832 KUH Perdata Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan- peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Pasal 849 KUH Perdata Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya. Pasal 852 KUH Perdata Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke-atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya seendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti. Pasal 852a KUH Perdata Dalam hal warisan dan seorang isteri atau suami yang telah meninggal lebiha dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan- ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkwinan suami siteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal terlebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Pasal 857 KUH Perdata Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal terebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka berasal dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka 27 warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu. Pasal 914 KUH Perdata Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis kebawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legiteme portie untuk tiap- tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapapun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris. Pasal 916 KUH Perdata Legitieme Portie dan anak yang lahir diluar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota kesatuan masyarakat adat Ambon-Lease yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo bertentangan dengan mekanisme hukum adat yang diakui dan dipraktekan selama ini oleh kesatuan masyarakat adat Ambon-Lease yang di dalamnya Pemohon merupakan anggota kesatuan masyarakat adat tersebut; b. Bahwa Pemohon secara faktual mengalami sengketa dengan kedua saudara perempuan Pemohon yang sama-sama mengklaim sebagai ahli waris atas tanah perusah yang diatasnya berdiri sebuah rumahtua leluhur Pemohon (Dominggus Maitimu); c. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hukum adat Ambon-Lease seharusnya Pemohon lah yang menjadi satu-satunya pewaris terhadap tanah dan bangunan tersebut dikarenakan hanya Pemohon satu-satunya keturunan lelaki yang memikul marga/mataruma yang sama dengan rumahtua warisan leluhur tersebut. Namun dalam sengketa yang dialami oleh Pemohon, kedua 28 saudara perempuan Pemohon menyandarkan diri pada ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata sehingga hal tersebut sangat merugikan Pemohon; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata berkaitan dengan pewarisan. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi, yaitu dalam sengketa waris yang sedang dialami oleh Pemohon yang juga merupakan anggota masyarakat adat Ambon-Lease; Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 29 1. Bahwa menurut Pemohon, masyarakat adat Ambon-Lease menganut garis keturunan kebapakan atau patriarchal, sehingga secara otomatis seorang anak yang dilahirkan mengikuti garis keluarga (klan/marga/vam) bapak mereka. Oleh karena itu, menurut adat Ambon-Lease seharusnya Pemohon menjadi satu- satunya penerus dari klan/keluarga Dominggus Maitimu karena merupakan satu- satunya keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, hanya Pemohon yang dapat melakukan klaim hak pewarisan harta benda yang dimiliki oleh leluhur Pemohon; 2. Bahwa menurut Pemohon, dua saudara perempuannya merupakan buah pernikahan antara ibu Pemohon dengan ayah mereka, sehingga secara otomatis mereka berkuasa pada harta-benda milik keluarga ayah mereka dan bukan harta keluarga ibu Pemohon. Namun, dikarenakan kehendak untuk turut menguasai harta peninggalan ibu Pemohon, kedua saudara perempuan Pemohon dan ayah mereka sekalipun sadar bahwa mereka adalah orang asing, secara serta merta mengabaikan hukum adat Ambon-Lease; 3. Bahwa menurut Pemohon, adat Ambon-Lease yang menganut garis keturunan laki-laki (patriarchal) tidak dapat diterapkan karena berlakunya ketentuan mengenai pewarisan dalam KUH Perdata yang menyamaratakan semua manusia secara sama dan tidak mengenal pembagian berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, menurut Pemohon, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui konsepsi hukum adat, termasuk di dalamnya ketentuan adat Ambon-Lease; 4. Bahwa menurut Pemohon, dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional jika sengketa waris yang dialami oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan hukum adat Ambon-Lease yang Pemohon anut merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga menurut Pemohon apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan memberikan kepastian bagi keberlangsungan hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: 30 a. Menyatakan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, sepanjang frasa “ialah keluarga sedarah” dan sepanjang frasa “dan suami atau isteri yang hidup terlama” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; b. Menyatakan keseluruhan materi muatan dalam Pasal 849 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; c. Menyatakan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, sepanjang frasa “tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu” dan sepanjang frasa “mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; d. Menyatakan ketentuan Pasal 852a KUH Perdata, sepanjang frasa “disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; e. Menyatakan ketentuan Pasal 857 KUH Perdata, sepanjang frasa “dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; f. Menyatakan keseluruhan materi muatan dalam Pasal 914 KUH Perdata, adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; 31 g. Menyatakan ketentuan Pasal 916 KUH Perdata, sepanjang frasa “ialah seperdua dari bagian” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (conditionally constitutional) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; atau, h. Menyatakan keseluruhan materi muatan dalam Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata, berlaku konstitusional terbatas hanya kepada ‘Warga Negara Indonesia keturunan’ atau Warga Negara Indonesia yang tidak menganut hukum adat maupun ketentuan hukum lainnya seturut pluralisme hukum yang diakui di Indonesia; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan baik secara lahir, batin maupun sosial bagi rakyat Indonesia tentu tidak boleh meninggalkan komunitas-komunitas kultural yang telah hidup bahkan jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 32 Oleh karena itu, sangat diperlukan peran aktif negara dalam melindungi identitas beserta hak-hak kolektif komunitas kultural yang masih hidup dalam rangka menjaga persatuan dalam keragaman budaya Indonesia. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh negara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan atas identitas dan hak tradisional masyarakat adat dalam konstitusi. Politik hukum multikultural di Indonesia telah melalui sejarah panjang, mulai dari pembahasan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa, sampai pada perubahan UUD 1945, dalam hal ini Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selain itu, jaminan perlindungan akan masyarakat adat ini juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Kedua norma dasar dalam Konstitusi a quo memberikan makna bahwa negara berusaha menghadirkan ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya dan agama untuk dapat menjadi dasar bagi kemajuan kemanusiaan, demokrasi dan peradaban bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; [3.11.2] Bahwa Konstitusi juga menentukan desain atas pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya yang secara deklaratif termuat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, dengan mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: (i) sepanjang masih hidup; (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iii) sesuai dengan prinsip NKRI; dan (iv) diatur dalam Undang-Undang. Secara historis, persyaratan terhadap masyarakat adat tersebut sebenarnya juga telah diterapkan pada masa kolonial, yaitu sebagaimana diatur dalam Algemene Bepalingen (1848), Reglemen Regering (1854) dan Indische Staatsregeling (1920 dan 1929) yang menyatakan bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum perdata Eropa, maka diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan. Perbedaan syarat yang dilekatkan pada pengakuan atas masyarakat adat pada masa kolonial dengan pasca kemerdekaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma 33 negara atau pemerintah pusat dalam memaknai keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya. Pada masa kolonial, persyaratan ditentukan secara substansial pada nilai atau asas-asas tentang keadilan dalam kebiasaan masyarakat adat, sedangkan pasca lahirnya negara nasional Indonesia persyaratan tersebut diletakkan pada dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan. Artinya, negara tidak lagi turut campur dalam menilai substansi keadilan dalam kebiasaan masyarakat adat karena meyakini hukum adat memiliki nilai-nilai keadilannya sendiri di samping hukum negara. Namun, perlindungan atas eksistensi tradisi kelompok ini juga harus dibatasi agar tidak malah menjadi politik cagar budaya yang justru mematikan kemajuan reflektivitas tradisi kelompok yang hingga pada suatu titik berubah menjadi politik sektarianisme dan fundamentalisme etnis atau religius yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945; [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar ketentuan norma Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata yang kesemuanya mengatur mengenai pewarisan dalam KUH Perdata yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yang merasa bahwa norma dalam KUH Perdata a quo telah menegasikan norma hukum adat mengenai pewarisan yang berlaku di masyarakat adat Passo (Ambon-Lease), sehingga menurut Pemohon hal demikian bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memang telah memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat beserta konsep pluralitas hukum dalam kerangka hukum nasional sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.11] di atas. Namun demikian, permohonan Pemohon justru tidak sejalan dengan konsep pluralitas hukum di Indonesia yang menghendaki adanya hubungan kolaboratif dan harmonis antar sub-sistem hukum nasional tersebut. Dalam konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat secara bersama- sama. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam keadaan 34 yang demikian muncul ide untuk melakukan unifikasi hukum demi terwujudnya satu sistem hukum nasional mengenai pewarisan. Namun, unifikasi hukum pewarisan yang disusun tersebut harus menjamin terserapnya semua aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang budaya, agama dan kebutuhan hukum masyarakat. Unifikasi hukum pewarisan di Indonesia apabila tidak hati-hati malah justru menimbulkan konflik dalam masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum pewarisan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam praktik, apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan (choice of law) dalam sebuah kesepakatan para pihak. Dalam hal terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan menentukan hukumnya. Pilihan hukum dalam hal pewarisan ini menjadi penting dalam rangka pembangunan hukum nasional di tengah masyarakat yang pluralistik, karena dengan memberikan pilihan sub-sistem hukum yang sama bagi masyarakat yang berbeda dan terlebih lagi menegasikan sub-sistem hukum yang lain malah akan memperlebar jarak antara hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; [3.13] Menimbang bahwa sejalan dengan pluralitas hukum pewarisan di Indonesia dalam tataran praktiknya, tidak berarti menjadikan hukum adat dalam posisi inferior. Meskipun secara historis, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan- Pengadilan Sipil yang secara yuridis menghapuskan keberadaan peradilan pribumi/peradilan adat (inheemsche rechtspraak) dan peradilan swapraja (zelfbestuur rechtspraak), hukum adat tetap berlaku dan nilai-nilainya tetap diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan sehingga akses untuk mencapai keadilan (access to justice) bagi masyarakat adat tetap terbuka. Dalam pengertian yang demikian maka hukum adat merupakan sub-sistem dari sistem hukum nasional. Begitu pula, dalam sistem peradilan Indonesia, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat (living customary law), salah satunya nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara secara baik terutama di tempat di mana kasus hukum konkret tersebut terjadi. Secara normatif, kebebasan hakim tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 35 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Namun berdasarkan ketentuan a quo pula, jika dalam praktik peradilan ternyata hukum adat yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku, sehingga muncul putusan-putusan hakim yang secara tidak langsung berisikan norma hukum baru yang lebih mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks demikian, maka tidak terdapat hubungan yang bersifat paradoksal antara keberlakuan hukum adat dengan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur pewarisan. Terlebih apabila para pihak sepakat untuk menggunakan sepenuhnya KUH Perdata, hal tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mengadopsi hukum adat dalam KUH Perdata atau sebaliknya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal mengenai pewarisan dalam KUH Perdata sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 36 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 37 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha