006/PUU-III/2005

P U T U S A N Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Biem Benjamin, alamat di Jalan Jagakarsa Nomor 39 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli; Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR-RI yang telah diajukan dalam pemeriksaan persidangan Perkara Konstitusi Nomor 072/PUU-II/2004, 073/PUU-II/2004 dan 005/PUU-III/2005 perihal pengujian undang-undang yang sama, yakni; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Telah memeriksa bukti-bukti serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan Pemohon; 2 DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Pebruari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Jum’at tanggal 18 Pebruari 2005 dan diregistrasi dengan Nomor 006/PUU-III/2005, serta perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 14 Maret 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dalil-dalil sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU Mahkamah) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON 3 1. Bahwa, berdasarkan UU Mahkamah, Pasal 51 ayat (1): ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Penjelasan UU Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa: ”Yang dimaksud dengan ’hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 3. Bahwa, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, beranggapan pemberlakuan pada sebagian pasal-pasal dalam UU Pemda, tidak sesuai dengan perintah konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya UU Pemda tersebut; 4. Bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam permohonan ini, adalah hak Pemohon sebagai bakal calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan sebagai pemilih yang harus tetap konsisten atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang dilaksanakan secara demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil) dengan tetap berpegang teguh pada prinsip taat / sesuai perintah konstitusi; 5. Bahwa, Penyelenggaraan Pilkada yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk UU Pemda, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, berpotensi dapat mengakibatkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan uraian sebagai berikut: 4 a. Bahwa, Pemohon adalah perseorangan yang telah terpilih pada Pemilihan Umum 2004 sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi DKI Jakarta, yang itu berarti Pemohon berhak mengajukan diri sebagai bakal calon kepala daerah di provinsi yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusinya telah dirugikan karena peluang Pemohon sebagai perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai bakal calon kepala daerah tidak dimungkinkan menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda; Sementara peluang perseorangan maupun partai politik menurut konstitusi bersamaan kedudukan/sejajar dalam hal kesempatan berpolitik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) UUD 194; b. Bahwa, Pemohon adalah perseorangan yang berpotensi sebagai bakal calon kepala daerah, berkaitan dengan itu, Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusinya telah dirugikan karena telah terjadi diskriminasi politik (dilarang oleh konstitusi), yang dalam hal ini berbentuk perbedaan persyaratan yang lebih memberatkan bagi calon kepala daerah berbanding dengan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004. Padahal baik Pemilu tahun 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, maupun pemilihan kepala daerah secara demokratis (dipilih langsung oleh rakyat) sama-sama diselenggarakan untuk pertama kali dan sama-sama guna mengisi lembaga eksekutif; Sementara Pemohon baik sebagai warga negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan saja bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga berkewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon/setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 5 memungkinkan terjadinya segala sesuatu yang bersifat diskriminatif itu; c. Bahwa, Pemohon adalah perseorangan yang berpotensi sebagai bakal calon kepala daerah, berkaitan dengan itu, Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan, karena menurut penafsiran Pemohon, Pilkada diselenggarakan hanya untuk memilih kepala daerah. Oleh karenanya, menetapkan wakil kepala daerah sebagai satu pasangan calon kepala daerah dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah konstitusi; Sementara, Pemohon sebagai warga negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan saja bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga berkewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan khusus berkaitan dengan Pilkada, wajib taat atas perintah konstitusi dengan tetap konsisten pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 6. Bahwa, Pemohon adalah perseorangan yang memiliki hak untuk memilih calon kepala daerah dalam kegiatan Pilkada di daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1), ”.... daftar pemilih digunakan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, Pasal 74 ayat (6) ”Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD”. Dan Pasal 88, UU Pemda ”Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”. Berkaitan dengan hal-hal ketidaksesuaian sejumlah materi muatan UU Pemda terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf c, dan d, maka hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon telah dirugikan, karena Pemohon sebagai pemilih tidak dimungkinkan untuk konsisten atas terselenggaranya Pilkada yang dilaksanakan secara demokratis (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta 6 Adil) dengan tetap berpegang teguh pada prinsip taat/sesuai perintah konstitusi; 7. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan karena Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir konstitusi (the interpreter of constitution), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) atas UU Pemda terhadap UUD 1945, guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan bersifat final; III. TENTANG POKOK PERKARA 1. Pada tanggal 29 September 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Periode 1999-2004 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda). Kemudian, RUU Pemda itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi UU Pemda, pada tanggal 15 Oktober 2004 diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo dan pada tanggal yang sama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2. Pemohon menyambut baik dan mendukung dilaksanakannya Pilkada secara langsung, sesuai dengan semangat Pasal 18 ayat (4) perubahan kedua UUD 1945 bahwa ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”; 3. Kendati demikian, dalam pandangan Pemohon, banyak terdapat materi muatan dalam UU Pemda tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945; 4. Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi: a. Menetapkan hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan secara berpasangan calon Kepala Daerah; 1) Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: 7 ”Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.***)”; 2) Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ”Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)”; 3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 4) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)”; 5) Pasal 59 ayat (1) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi: Ayat (1): ”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik“; Ayat (3): ”Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan“; Oleh karenanya, menetapkan hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan calon kepala daerah, sehingga menghilangkan peluang perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, menurut Pemohon merupakan sebuah ketetapan yang tidak sesuai 8 dengan BAB VII B***) PEMILIHAN UMUM, Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4), BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**), Pasal 27 ayat (1), dan BAB XA**) HAK ASASI MANUSIA Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; b. Persyaratan pengajuan calon Kepala Daerah 1) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 2) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)”; 3) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi: ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)”; 4) Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi: ”Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan“; 5) Pasal 101 UU Nomor 23 Tahun 2003 berbunyi: ”Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara yang sah secara 9 nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon”; Bahwa, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui Pemilu maupun calon kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada, merupakan perwujudan pemilihan yang demokratis sekaligus sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah (lembaga eksekutif); Oleh karena itu, membedakan persyaratan yang lebih memberatkan atas pengajuan calon kepala daerah dalam Pilkada (calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan) berbanding dengan persyaratan atas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) UU Pemda berbanding Pasal 101 UU Pilpres, menurut Pemohon merupakan sebuah ketetapan yang tidak sesuai dengan BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**) Pasal 27 ayat (1) dan BAB XA**) HAK ASASI MANUSIA Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; c. Wakil Kepala Daerah sebagai satu pasangan calon Pilkada 1) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ”Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis.**)”; 2) Pasal 24 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi: ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu 10 pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”; Bahwa, sesuai hasil amandemen UUD 1945, dimana UUD 1945 tidak lagi memiliki bagian penjelasan, maka menurut Pemohon itu berarti, setiap kata, kalimat maupun redaksi (materi muatan) pada BAB, Pasal, dan ayat dalam UUD 1945, harus dinilai sebagai sesuatu yang telah/cukup jelas; Oleh karenanya, menetapkan wakil kepala daerah sebagai pasangan kepala daerah dalam Pilkada sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (5) UU Pemda, menurut Pemohon merupakan sebuah ketetapan yang tidak sesuai dengan BAB VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; PETITUM Berdasarkan uraian di atas, tuntutan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: membatalkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, karena menetapkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan calon kepala daerah, yang itu berarti menutup peluang calon perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri, serta menyatakan ayat (1) dan ayat (3) Pasal sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan: membatalkan Pasal 59 ayat (2) UU Pemda, karena menetapkan persyaratan pengajuan calon kepala daerah yang bersifat diskriminatif berbanding dengan persyaratan pengajuan calon presiden dan wakil presiden, serta menyatakan ayat (2) Pasal sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 11 4. Menyatakan: membatalkan UU Pemda, bagian keempat Pemerintah Daerah, Paragraf Kesatu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 24 ayat (5) berikut pasal-pasal yang berkaitan, yang di dalamnya terdapat kalimat: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112. Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. Serta menyatakan Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 5. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 beserta lampirannya sebagai berikut: 1. Bukti P-1; Foto copy KTP dan Kartu Anggota DPD RI, atas nama Pemohon; 2. Bukti P-2; Foto copy kutipan Pasal 18, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 24C, Pasal 27, Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28I, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3; Foto copy kutipan Pasal 10, Pasal 39, Pasal 50 dan Pasal 51 beserta penjelasannya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; 4. Bukti P-4; Foto copy kutipan Pasal 56 sampai Pasal 119 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Bukti P-5; Foto copy kutipan Pasal 15 dan 17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 12 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Bukti P-6; Foto copy kutipan Pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 7. Bukti P-7; Struktur/diagram Kedaulatan Rakyat; Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon dalam persidangan tanggal 10 Mei 2005, mengajukan ahli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI Prof. Dr. Harun Alrasid ¾ Soal pengisian jabatan kepala daerah diatur dalam Perubahan Kedua UUD, yaitu dalam Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: “Gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis”; ¾ Nyatalah bahwa pembuat UUD menghendaki agar pengisian jabatan kepala pemerintahan daerah/Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak diisi melalui pengangkatan tetapi melalui pemilihan. Tidak ada restriksi bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh badan yang mewakili rakyat (DPRD); ¾ Pembuat UU menentukan bahwa kepala pemerintahan daerah (selanjutnya disebut “kepala daerah”, vide Pasal 24 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dipilih berdasarkan asas luber dan jurdil bersama-sama dengan wakil kepala daerah dalam satu pasangan (Pasal 56 ayat (1)); ¾ Timbul pertanyaan: apakah pembuat UU boleh membentuk jabatan wakil kepala daerah? Jawabannya: Tidak boleh! Pembuat UUD hanya 13 membentuk jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) seperti yang dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4). Jadi, pasal-pasal dalam UU No. 32 Th. 2004 yang mengatur jabatan wakil kepala daerah adalah tidak konstitusional; ¾ Selanjutnya pembuat UU menentukan bahwa calon kepala daerah (dan wakil kepala daerah) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 59 ayat (1)). Hal ini juga tidak konstitusional karena pembuat UUD tidak menutup kemungkinan bagi calon independen (perseorangan). Vide Pasal 18 ayat (4); Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bertanggal 16 Mei 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi masing-masing pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2005 yang isinya pada pokoknya sama dengan yang diuraikan di atas; Bahwa Majelis telah memeriksa seluruh bukti-bukti dan dokumen- dokumen yang diajukan oleh Pemohon; Bahwa Majelis telah memeriksa buki-bukti dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR-RI, serta keterangan tertulis maupun keterangan lisan yang disampaikan dalam pemeriksaan persidangan perkara konstitusi Nomor 072/PUU-II/2004 dan 073/PUU-II/2004 dan 005/PUU-III/2005 perihal pengujian undang-undang yang sama, yakni; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 14 PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon a quo adalah sebagaimana diuraikan di atas;---------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------------- 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), khususnya Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82, sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112 dan paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119;--------------------------------------- 2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 a quo terhadap UUD 1945; ----------------------------------------------------------------- Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:-- 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), maka salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;--------------------------------------------------------------------- 15 2. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon. Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu: ----------------------------------------------------------------------- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;------------------------------------------ b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;--------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang menganggap telah dirugikan haknya oleh diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda), secara khusus pasal-pasal undang-undang a quo yang telah diuraikan di atas, yang masing-masing dijelaskan berikut ini:------- • Bahwa pasal-pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimohonkan diuji yaitu undang-undang tentang pemerintahan daerah, adalah pasal-pasal tentang calon kepala daerah yang harus diajukan partai politik, partai politik yang boleh mengajukan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah harus memiliki 15% kursi di DPR atau 15% suara sah dalam pemilihan umum tahun 2004 yang dipandang diskriminatif dengan persyaratan perolehan suara yang lebih rendah bagi pengajuan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, penetapan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945, karena Pilkada bukan Pemilu, serta adanya jabatan wakil kepala daerah dalam Pasal 24 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 16 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak disebut dalam Pasal 18 ayat (4), telah didalilkan merugikan hak konstitusional Pemohon;----------------------------------------------------------------------------------- • Bahwa Hak konstitusional Pemohon yang didalilkan telah dilanggar dengan berlakunya undang-undang a quo, adalah hak Pemohon untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, serta hak Pemohon sebagai perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah, hal mana dipandang telah menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945;--------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:-------------------------------------- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;------ b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;-------------------------- c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;-------------------- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;--------------------- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;-- Menimbang bahwa timbulnya kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon terjadi dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal yang telah diutarakan di atas, terutama Pasal 24 ayat (5) tentang keberadaan jabatan wakil kepala daerah dalam UU a quo secara bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta perbedaan syarat perolehan suara partai politik dalam pemilihan lalu, untuk pencalonan Presiden/Wakil Presiden 3% dari kursi di DPR atau suara sah 5%, sedang 17 untuk calon kepala daerah harus 15% kursi DPR atau 15% suara sah, tidak dapat dibuktikan Pemohon baik secara spesifik (khusus) maupun secara potensial apalagi aktual;--------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa disamping itu tidak terdapat hubungan kausal (causal verband) yang rasional antara UU dimaksud dengan kerugian hak konstitusional Pemohon, karena seandainya juga Pasal 24 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, keberadaan wakil kepala daerah, tidak berhubungan, baik langsung maupun tidak dengan kemungkinan terpilihnya Pemohon sebagai perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, karena Pemohon tidak membuktikan bahwa kualitasnya baik secara politik, sosial, ekonomi dan intelektual, maupun kapasitas dan kapabilitasnya sebagai calon kepala daerah secara mutlak akan dirugikan dalam perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Kemungkinan sebaliknya boleh saja terjadi karena seorang wakil kepala daerah akan mengangkat citra seorang calon kepala daerah yang karena hal-hal tertentu mengalami keterbatasan-keterbatasan;---------------------------- Menimbang bahwa ketidaksamaan syarat persentase perolehan suara partai politik untuk mencalonkan Presiden/Wakil Presiden dengan pencalonan kepala/wakil kepala daerah, sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan, karena perbedaan tersebut yang dianggap sebagai diskriminasi jika juga benar terjadi -quod non- bukanlah menyangkut kerugian hak konstitusional Pemohon, melainkan kerugian hak konstitusional partai politik semata-mata. Seandainya juga hal demikian telah merugikan hak Pemohon secara tidak langsung, persona standi in judicio (legal standing) dalam hal demikian tetap berada pada partai politik yang merasa dirugikan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud. Demikian juga jika Pilkada bukan pemilihan umum, yang menurut Pemohon seharusnya bukan KPUD yang menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah, tetapi Pemohon tidak menunjukkan kerugiannya yang bersifat spesifik (khusus) maupun secara 18 potensial yang telah mengancam kepentingan atau hak konstitusionalnya, karena sebagai perseorangan calon kepala daerah ketentuan undang- undang tersebut tidak memiliki hubungan kausal yang langsung dengan kemungkinan terpilihnya Pemohon sebagai kepala daerah;----------------------- Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan yang demikian, kecuali untuk pengujian Pasal 59 ayat (1) dan (3) UU Pemerintahan Daerah, Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 24 ayat (5) berikut pasal-pasal yang berkaitan yaitu Pasal 56 sampai 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119, sehingga oleh karenanya tanpa memasuki pokok perkara sepanjang menyangkut pasal-pasal yang diuraikan di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;------------------------------------- Menimbang bahwa meskipun kerugian Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda sebagai calon perorangan yang tidak melalui partai politik tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah belum merupakan hal yang aktual akan tetapi sebagai anggota DPD yang terpilih untuk mewakili DKI Jakarta, menurut penalaran yang wajar, sudah dapat dipastikan akan ditolak oleh penyelenggara Pilkada, sehingga dengan demikian kriteria kedudukan hukum (legal standing) yang diuraikan di atas telah terpenuhi. Dengan demikian, sepanjang menyangkut permohonan pengujian atas Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);---------------------------------------------------------------------- Menimbang oleh karena Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan 19 pokok permohonan sepanjang menyangkut atas Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda;--------------------------------------------------------------------------------- 3. Pokok Permohonan Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan Pasal 59 ayat (1) dan (3) yang menetapkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan secara berpasangan calon kepala/wakil kepala daerah, hal mana telah menghilangkan peluang perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai calon kepala daerah, dipandang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005 yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang juga berkenaan dengan Pasal 59 UU Pemda, dalam pertimbangan hukumnya terdapat ratio decidendi (nalar putusan) yang relevan dengan permohonan a quo. Terlepas dari belum adanya amar putusan Mahkamah yang telah memutus tentang Pasal 59 UU Pemda tersebut, akan tetapi ratio decidendi putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005 tersebut relevan dengan perkara in casu dan dipandang menjadi bagian dari putusan dalam perkara ini;------------------------------------------------------------------------------ Menimbang bahwa Mahkamah memperhatikan keterangan lisan maupun tertulis Pemerintah atas UU Pemda dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya telah menyatakan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------- 1. Semangat perumusan Pasal 59 UU Pemda adalah untuk membangun mekanisme demokrasi di Indonesia, dimana mekanisme demokrasi yang dibangun dalam pemilihan kepala daerah adalah mekanisme demokrasi partai;----------------------------------------------------------------------------------------- 20 2. Dalam menjalankan mekanisme demokrasi partai tetap harus memperhatikan atau mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat dan harus menghindarkan perilaku yang diskriminatif dengan jalan perekrutan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui mekanisme yang demokratis dan transparan;-------- 3. Partai politik adalah sarana memperjuangkan kehendak masyarakat dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis;---------------------------- Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan sekarang apakah pengaturan mekanisme rekrutmen jabatan politik yang dilakukan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) harus melalui pengusulan partai politik melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 terhadap mana Mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:------------ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”;------------------------------------------------------------------------ Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;--------------------------------------------------------------------------------- Persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan secara demokratis. Adalah benar bahwa hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang berkenaan dengan itu, antara lain syarat usia, 21 pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat lainnya. Persyaratan tersebut akan berlaku sama terhadap semua orang, tanpa membeda-bedakan orang baik karena alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Sementara itu pengertian diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) tersebut telah dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Menimbang bahwa persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik, adalah merupakan mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan kepala daerah dimaksud dilaksanakan, dan sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan, sepanjang syarat pengusulan melalui partai politik dilakukan, sehingga dengan rumusan diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Pasal 2 International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu sepanjang pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengusulan melalui partai politik demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan (legal policy) yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir);----------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa pembatasan hak-hak politik seperti itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sepanjang pembatasan dimaksud dituangkan dalam undang-undang;------------------------------------------------------- Menimbang bahwa lagi pula diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah kepada 22 partai politik, tidaklah diartikan bahwa hal itu menghilangkan hak konstitusional warga negara, in casu Pemohon untuk menjadi kepala daerah, sepanjang Pemohon memenuhi syarat Pasal 58 dan dilakukan menurut tata cara yang disebut dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, persyaratan mana merupakan mekanisme atau prosedur mengikat setiap orang yang akan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah;--- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang menyangkut pengujian atas Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dapat diterima; sedangkan permohonan Pemohon menyangkut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) tidak cukup beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak;----------------------- Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;------------------------------ M E N G A D I L I Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut pengujian Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 23 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);--------------------------------------------------- Menolak permohon Pemohon mengenai pengujian Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);------------------------------------------- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis, 19 Mei 2005 yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 31 Mei 2005, oleh kami, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Wakil Ketua selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, didampingi oleh Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, SH, Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., serta Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; K E T U A S I D A N G Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki, S.H. 24 ANGGOTA-ANGGOTA, Soedarsono, S.H. Prof.H.A.S.Natabaya,S.H.,LL.M. H.Achmad Roestandi, S.H. Prof.H.A.Mukthie Fadjar,S.H.,M.S. Dr. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Maruarar Siahaan, S.H. PANITERA PENGGANTI, Wiryanto, S.H., M.Hum.